Jambi, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum dan rombongan dari Pemerintah Provinsi Jambi meninjau korban kerusuhan di Desa Kemantan, Kecamatan Air Hangat Timur dan Desa Pendung Hilir, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, pada Minggu (16/1).
Sebelumnya (13/1), terjadi kerusuhan antar pemuda kedua desa tersebut, yang bermula dari perselisihan pemuda dalam acara hiburan malam, yang kemudian mengakibatkan meninggalnya seorang pemuda Desa Kemantan, Kecamatan Air Hangat Timur, Deka Ardian. Meninggalnya Deka Ardian ini kemudian menjalar menjadi kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya 24 rumah warga Desa pendung Hilir (15 unit rumah rusak total, 1 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak sedang, dan 7 unit rumah rusak ringan).
Pada sesi pertama tinjauan tersebut, Wagub mengunjungi keluarga korban yang meninggal. Pada kesempatan tersebut, ditemui kedua orangtua Deka Ardian, Yurmanudin dan Rosina, serta para kerabat dan tetangga korban. Wagub menyatakan agar keluarga Deka Ardian, terutama kedua orangtuanya senantiasa tabah menghadapi kenyataan dan tekun berdoa, karena Allah yang memampukan keluarga dan kerabat untuk menghadapi dan mengatasi duka dan pilu sepeninggal Deka Ardian.
Wagub juga mengemukakan, agar jangan ada lagi rasa dendam pada keluarga dan kerabat korban, namun agar bisa saling berdamai dan saling memaafkan diantara pihak yang bertikai, sembari menekankan supaya jangan sampai terulang lagi kejadian seperti ini.
Sebelum beranjak dari kediaman orangtua Deka Ardian, Wagub memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp 7.500.000,- kepada orangtua Deka.
Kepala Desa Kemanten mengatakan bahwa mereka sangat kehilangan dengan meninggalnya Deka Ardian. Kepala desa Kemanten ini menuturkan bahwa Deka (umur 17 tahun, kelas 3 MAN) sebelumnya bertugas sebagai pemegang kunci sekolah tempat ia belajar.
Kedua orangtua Deka Ardian, Yurmanudin dan Rosina mengatakan sangat berterimakasih atas kedatangan Wagub mengunjungi mereka sebagai wujud kepedulian pejabat pemerintah kepada masyarakatnya.
Pada sesi kedua tinjauan, Wagub melihat langsung kondisi rumah-rumah yang terbakar di Desa Pendung Hilir, Kecamatan Air Hangat, serta berbincang-bincang dengan para pemilik dan penghuni rumah-rumah yang terbakar tersebut.
Di tempat ini, oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Polres Kerinci telah didirikan posko untuk tempat para penghuni rumah yang terbakar. Di tempat ini, telah dikumpulkan masyarakat yang rumahnya terbakar, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dan masyarakat Desa Pendung Hilir. Di sini, Wagub memberikan arahan bagi keseluruhan masyarakat yang hadir.
Dalam arahan yang lebih benuansa ceramah singkat, Wagub menyampaikan :
1.Agar pertikan tersebut sampai disini, jangan menjalar lagi, serta supaya kejadian seperti itu jangan pernah terulang lagi. Untuk itu, Wagub menghimbau kedua belah pihak untuk saling berdamai dan saling memaafkan, jangan saling mendendam
2.Agar masyarakat menyadari bahwa sesunguhnya mereka adalah saudara, dengan menyadari persaudaraan itu, maka masyarakat akan bisa hidup berdampingan dengan damai, saling bekerjasama, dan menggalakkan gotong-royong
3.Meningkatkan siar agama dan silaturahmi. Wagub mengungkapkan, kecenderungan secara umum, siar agama dan silaturahmi masyarakat sudah semakin lemah, yang menyebabkan masyarakat sangat gampang tersulut emosi dan menghadapi masalah dengan cara kekerasan, yang pada akhirnya akan merugikan dan mengorbankan masyarakat itu sendiri
4.Secara khusus bagi kaum muda, Wagub menghimbau untuk lebih mengaktifkan pengajian pemuda masjid dan kegiatan karang taruna
5.Bagi seluruh korban, baik keluarga dari korban yang meninggal maupun masyarakat yang rumahnya terbakar, Wagub menghimbau agar semuanya tabah, bersabar, dan tekun berdoa
6.Wagub mengucapkan terimakasih kepada Bupati Kerinci, H. Murasman dan seluruh jajarannya yang telah pro aktif mengupayakan penyelesaian damai dari permasalahan ini, yang mana setelah sholat Jum’at (14/1), telah dilakukan perjanjian kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bertikai, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci dan hal ini telah dilaporkan serta berkas perdamaiannya telah diantarkan secara langsung oleh bupati Kerinci kepada Gubernur Jambi
7.Wagub juga mengucapkan terimakasih kepada segenap jajaran petugas keamanan yang telah menjalankan tugas dan tangggung jawabnya dengan baik.
Usai menyampaikan arahan, Wagub memberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada seluruh korban, keluarga dari korban yang meninggal dunia dan yang rumahnya terbakar. Total bantuan tersebut adalah Rp 132.500.000,- (seratus tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp 7.500.000,- untuk keluarga Deka Ardian (korban meninggal), Rp 7.500.000,- untuk keluarga yang rumahnya terbakar dan rusak total (sebanyak 15 rumah), Rp 2.750.000,- untuk keluarga yang rumahnya terbakar dan rusak berat (1 rumah), Rp 2.750.000,- untuk keluarga yang rumahnya terbakar dan rusak sedang (1 rumah), dan Rp 1.000.000,- untuk keluarga yang rumahnya terbakar dan rusak ringan (7 rumah). Sementara itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci juga memberikan bantuan sebesar Rp 5.000.000,-. Bantuan tersebut diterima oleh Sekretaris Desa Pendung Hilir, Sakirman.
Bupati Kerinci, H. Murasman dalam sambutannya menyampaikan supaya orangtua benar-benar membina anak-anaknya dengan baik dan agar anak muda menghargai orangtua.
Senada dengan himbauan Wagub, Bupati kerinci ini juga menghimbau agar pemuda menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, namun mengikuti hal-hal yang baik, diantaranya menggalakkan kegiatan karang taruna dan pengajian di masjid, sebagai salah satu upaya untuk memperkokoh keimanan dan membentengi karakter pemuda menjadi karakter yang baik.
Sebelumnya, Sekda Kerinci, Dasra mengungkapkan bahwa permasalahan ini diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku dan dengan cara adat.
Turut mendampingi Wagub dalam tinjauan tersebut, Asisten II Sekretariat Daerah ProvinsiJambi, Ir. Haviz Husaini, MM, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Raflinur, SH, petugas Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Bupati Kerinci, H. Murasman dan jajarannya, dan Walikota Sungai Penuh, Akmal Thaib dan jajarannya.
Jambi- Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum membuka secara resmi seminar kewirausahaan dengan tema Jambi Economic Outlook 2011 Menuju Jambi Emas 2015, Senin (17/1) bertempat di gedung Rektorat Universitas Jambi, Mendalo. Seminar ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Daerah, Universitas Jambi dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Jambi.Dan sebagai narasumber Ketua Umum HIPMI Pusat Erwin Aksa. Acara ini dihadiri oleh civitas akademi, Ketua BPD HIPMI Provinsi Jambi Kemas Al Farizi Arsyad SE,dan perwakilan pejabat Bank BTN serta undangan.
Dalam wawancaranya ketika ditemui wartawan usai acara Wagub menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah positif yang dapat memotivasi generasi muda dalam upaya menciptakan peluang usaha dan menumbuhkan jiwa wirausaha.“Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah, pihak akademis dan HIPMI dalam upaya memotivasi generasi muda untuk berwirausaha dan berperan dalam membangun perekonomian di Provinsi Jambi”ungkapnya.
Lebih sambut dalam sambutan tertulisnya Wagub juga memaparkan kondisi ekonomi dan permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi. Dan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dari semua stake holder pembangunan.
“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peranan setiap stake holder dalam pembangunan dan bahu membahu untuk memperkuat ekonomi basis, membangun lokus ekonomi baru yang kita miliki, meningkatkan kegiatan sector riil dan mendorong aspek-aspek non ekonomi yang berpengaruh terhadap siklus stabilitas ekonomi kita” paparnya.
Sementara itu Rektor Universitas Jambi H.Kemas Arsyad Somad, SH.MH dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan motivasi generasi muda terhadap dunia usaha.
“Kegiatan ini dapat menggerakkan generasi muda untuk mencontoh para pengusaha muda yang telah terjun dan berhasil dalam membangun kariernya melalui dunia wirausaha, dan diharapkan mampu mencetak pengusaha-pengusaha muda yang membuka lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan” jelasnya.
Ketua BPD HIPMI Provinsi Jambi Kemas Al Farizi Arsyad SE menjelaskan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi komitmen HIPMI untuk merobah pola pikir anak muda untuk tidak lagi menganggap PNS adalah segalanya. “Dunia usaha juga wajib dijadikan sesuatu yang lebih menjanjikan. Kesiapan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Jambi ini. HIPMI ke depan juga akan berperan serta dalam usaha berdaya tepat guna, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses teknologi dan menuju profesionalisme” jelasnya.
Ditambahkan Al Farizi, dengan diadakannya kegiatan ini HIPMI ikut berperan serta dalam melaksanakan program Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dalam menuntaskan pengangguran. “Diharapkan kegiatan HIPMI Goes to Campus ini dapat memotivasi dan menelurkan pengusaha baru di Jambi,dan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keperdulian HIPMI terhadap dunia pendidikan serta membuka peluang bisnis baru kepada generasi muda Jambi”ujarnya.
Jambi- Gubernur Jambi Drs.Hasan Basri Agus menyatakan siap menandatangani MOU pembangunan rel kereta api dengan perusahaan India Raliance Group. Penandatanganan MOU ini akan dilaksanakan di India pada 25 Januari dihadapan Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri India. Hal ini disampaikannya setelah bertemu dengan jajaran direksi Raliance Group, Rabu 19/1 bertempat di rumah dinas Gubernur.
Raliance Anic Dhiru Group adalah perusahaan India yang bergerak di bidang komunikasi, infrastruktur, media dan energi. Perusahaan ini memilikiperusahaan batu bara di Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan tujuan pembangunan jalur kereta api dari Musi Rawas sampai ke Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
Usai pertemuan Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah menyambut baik bentuk kerjasama ini yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Provinsi Jambi “Raliance group mau menandatangani MOU dengan pemerintah Provinsi Jambidi india nanti pada 25 Januari, Bapak Presiden akan berkunjung kesana dan saya juga diharapkan hadir untuk menandatangaiMOU dengan Raliance yang akan membangun kereta api dari Musi Rawas yang merupakan lokasi batu bara milik mereka yang akan dibawa ke India melalui Jambi yaitu melalui pelabuhan Muara Sabak” ungkapnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen dan menjaga hubungan baik dengan investor lain yang telah menandatanganiMOU dengan pemerintah Provinsi Jambi yaitu Syinco Global yang melakukan pengerukan sungai Batanghari dan membangun pelabuhan.
“Permasalahan yang dihadapi saat ini, perusahaan Raliance Group belum mengenalProvinsi Jambi,sebelumnya kita telah menandatangani MOU dengan Syinco Global yaitu untuk mengeruk dan membangun pelabuhan untuk batu bara untuk itu pemerintah akan menandatangani MOU dengan Raliance Group hanya untuk membangun kereta api, tidak pelabuhan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan menjaga kepercayaan investor kepada pemerintah” jelasnya.
Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk menjamin kepercayaan para investor yang akan berinvestasi di Provinsi Jambi.” Kepercayaan dari pengusaha harus kita jaga, sebab jika tidak dijaga maka tidak ada yang mau berinvestasi, jangan sampai semua pengusaha yang datang dilakukan penandatanganan MOU”ungkapnya
Jambi, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum membuka Rapat Tim Inventarisasi dan Pengkajian Konflik Lahan di Provinsi Jambi, yang diselenggarakan pada Rabu (19/1), bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi. Wagub menyatakan bahwa rapat ini merupakan langkah positif yang beranjak dari niat baik untuk menyelesaikan permasalahan lahan di Provinsi Jambi.Oleh karena itu, Wagub menegaskan agar tim Inventarisasi dan Pengkajian Konflik Lahan bekerja sama dan bekerja sungguh-sungguh untuk menggapai hasil yang terbaik.
Wagub menekankan bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyelesaian permasalahan tentang lahan,terutama agar kedepannya tidak terjadi lagi konflik lahan adalah agar semua pihak terkait dan seluruh masyarakat taat aturan.
Bahwa taat aturan ini merupakan hal yang sangat mendasar, kembali dinyatakan Wagub kepada para wartawan usai membuka rapat tersebut, seraya berharap agar tim ini dapat bekerja maksimal. Wagub juga berharap supaya dalam tahun 2011 ini, konflik-konflik lahan di Provinsi Jambi bisa diselesaikan. Wagub menghimbau agar semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini bisa menahan diri dan tidak mengedepankan emosional, namun mengedepankan cara-cara perundingan untuk menyelesaikan masalah. “Kalau memang ada yang harus diselesaikan secara hukum, selesaikan secara hukum, karena negara kita ini negara hukum, kita taati aturan yang berlaku” jelas Wagub. Hal yang tidak kalah pentingnya menurut Wagub adalah keikhlasan untuk benar-benar menegakkan kebenaran, karena dengan keikhlasan untuk menegakkan kebenaran, permasalahan-permasalahan akan bisa diselesaikan dengan baik melalui cara-cara perundingan yang sifatnya damai, berdasarkan aturan yang berlaku. Wagub mengakhiri statement-nya kepada wartawan dengan mengatakan bahwa dalam penyelesaian konflik lahan ini, ingat kata orang tua-tua, “Kalau kusut di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan,” tandas Wagub.
Usai dibuka oleh Wagub, rapat dipimpin oleh Asisten I Setda Provinsi Jambi, Drs. H. Abd. Zaki, M.Si. Tim Inventarisasi dan Pengkajian Konflik Lahan di Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 368/Kep.Gub/PEM/2010, yang mana berdasarkan SK tersebut tugas tim adalah :
1.Melakukan inventarisasi dan pengkajian konflik lahan, tapal batas, dan sengketa pertanahan lainnya di Provinsi Jambi
2.Memetakan konflik sesuai dengan kewenangan dan memberikan rekomendasi kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menyelesaikan konflik sesuai kewenangannya
3.Melakukan koordinasi dan memfasilitasi dengan seluruh komponen stakeholders dalam rangka penyelesaian konflik
4.Memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan hukum terkait dengan konflik lahan/pertanahan baik kepada pemerintah, pengusaha, ataupunkepada masyarakat
5.Melaporkan hasil kerjanya kepada gubernur Jambi.
Tim ini tidak hanya terdiri dari instansi-instansi dan unsur Muspida dalam Pemerintahan Provinsi Jambi, namun juga mencakup Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pers, LSM, advokat, dan akademisi.
Setelah berbagi pendapat dan tukar pemikiran diantara sesama peserta rapat, akhirnya diputuskan :
1.Nama tim adalah Tim Inventarisasi dan Pengkajian Konflik Lahan Baik di Dalam Kawasan Hutan Maupun Kawasan di Luar Hutan (sebelumnya Tim Inventarisasi dan Pengkajian Konflik Lahan, Tapal Batas, dan Sengketa Pertanahan Lainnya di Provinsi Jambi)
Alasan perubahan nama ini adalah karena sudah ada tim yang menangani tapal batas, jadi agar tidak terjadi tumpang indih
2.Tugas tim ini adalah melakukan inventarisasi, kajian, mediasi, dan rekomendasi. Jadi, tidak bersifat memutuskan namun rekomendasi, karena konflik itu adanya di kabupaten/kota, artinya pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan/memutuskan, dan sebagian kewenangannya ada pada pemerintah pusat seperti pemberian izin dari menteri
3.Anggota tim ditambah, yakni dari Apeksindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) dan Dinas Koperasi
4.Ketua Tim adalah Asisten II Setda Provinsi Jambi dan sekretaris tim Kepala Biro Ekbang dan SDA Setda Provinsi Jambi
Rapat ini akan ditindaklanjuti dalam waktu secepatnya.
JEM, Emas merupakan salah satu logam mulia yang sangat berharga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Istilah EMAS pula yang dijadikan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Drs.H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) dan Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum sebagai visi pembangunan Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Namun, EMAS yang dimaksudkan dalam visi pembangunan Jambi ini bukanlah logam mulia, melainkan Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera.
Visi Jambi EMAS ini memang sudah sangat familiar dalam kepemimpinan HBA–Fachrori Umar, bahkan, sebelum menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi periode 2010-2015 pun, pasangan ini sudah mencanangkan visi Jambi EMAS, tepatnya saat penyampaian visi-misi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi, pada 2 Juni 2010 yang lalu.
Begitu besar harapan masyarakat Provinsi Jambi akan perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dibawah kepemimpinan HBA. Harapan itu sangat beralasan, yang mana sebagai pemimpin yang berkarir dari bawah (mulai dari golongan I, sekretaris camat, camat, sekretaris daerah, bupati, dan sekarang menjadi gubernur Jambi), dianggap memahami pahit getir, suka-duka, dan seluk-beluk kepemimpinan pemerintahan serta dapat memberikan solusi atas aneka permasalahan di Provinsi Jambi. Perjalanan karir yang benar-benar “berangkat dari bawah” ini jugalah yang membuatnya layak dijuluki sebagai Sang Birokrat. Pengalaman birokrasi tersebut merupakan modal yang sangat berharga dalam memimpin masyarakat Jambi berlayar menuju “pelabuhan EMAS.”
Sejak dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi pada 3 Agustus 2010, pasangan ini sangat pro aktif melakukan pelbagai upaya guna mewujudkan Visi Jambi EMAS tersebut.
Perumusan visi pembangunan Provinsi Jambi dengan penamaan Jambi EMAS 2015, bukan semata-mata agar mudah diingat dan elok didengar, akan tetapi didasari oleh permasalahan utama Provinsi Jambi, yang butuh penanganan serius, terarah, konsisten, dan berkesinambungan untuk mengatasinya, yaitu :
1.Banyaknya pengangguran dan penduduk miskin
2.Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur (panjang jalan 1.480 Km) kondisi baik 31,63 %, sedang 31,03 %, rusak ringan 21,73 % dan rusak berat 15,62 %
3.Belum berkembangnya agroindustri
4.Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
5.Belum optimalnya sinergitas percepatan pembangunan daerah
Berangkat dari existing problems tersebut, maka HBA – Fachrori merumuskan visi Jambi EMAS 2015, visi mulia dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Jambi, yang mana dari visi tersebut diturunkan misi pembangunan Jambi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2011-2015, terdiri dari :
1)Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum
2)Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya
3)Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri
4)Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan
5)Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender
Visi Jambi EMAS ini juga disesuaikan dengan program pembangunan nasional Indonesia, yang mana Visi Pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi 2011-2015 bersesuaian dengan RPJM Nasional. Hal ini sangat berdasar karena Provinsi Jambi merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian pembangunan Provinsi Jambi juga sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia.
Dalam RPJMD Provinsi Jambi 2011-2015, difokuskan bahwa pembangunan Provinsi Jambi adalah pembangunan yang pro growth (mendorong pertumbuhan ekonomi), pro job (membuka lapangan kerja), dan pro poor (mengurangi atau mengentaskan kemiskinan), serta pro environment (melestarikan lingkungan hidup), yang tergambar pada lima prioritas pembangunan, yakni :
1)Peningkatan infrastruktur wilayah dan energi
2)Pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya
3)Pengembangan ekonomi rakyat, investasi, dan kepariwisataan
4)Ketahanan pangan dan sumber daya alam serta lingkungan hidup
5)Penataan tata kelola pemerintahan yang baik
Sebagai akselerasi perwujudan Jambi EMAS, ditetapkan langkah percepatan menuju Jambi EMAS 2015, meliputi :
1.Mendorong pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya melalui program satu miliar satu kecamatan (Samisake)
2.Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, baik pembangunan jalan dan jembatan yang mampu memperpendek jarak dari daerah produksi ke daerah pusat-pusat distribusi serta pembangunan jaringan listrik, irigasi, dan air bersih
3.Memajukan pendidikan sebagai modal dasar dalam pembangunan
4.Meningkatkan kesejahteraan petani, yang sampai tahun 2009 nilai tukar petani atau NTP, masih dibawah 100 persen
5.Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, mengingat masih lambannya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Selanjutnya, dibutuhkan strategi agar visi, misi, fokus pembangunan, prioritas pembangunan, dan percepatan menuju Jambi EMAS 2015 dapat direalisasikan, sebab tanpa strategi tertentu, suatu visi pembangunan akan sangat sulit digapai. Maka dari itu, ditentukan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibawah kepemimpinan HBA, yakni :
1.Kedekatan pemimpin dengan masyarakat yang diwujudkan dengan kerbersamaan.
2.Menerapkan Azas Organisasi (Good Governance) yaitu: Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.
3.Menerapkan Budaya Organisasi yaitu Integritas, Profesionalisme, berpihak pada petani dan ekonomi lemah (Program Samisake dan Penerapan PP 41 Tahun 2007).
4.Sentralisasi perencanaan dan desentralisasi pelaksanaan.
5.Pengembangan SDM, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta penuntasan perubahan budaya (mindset) dalam bekerja.
HBA menyadari sepenuhnya bahwa visi pembangunan Jambi tersebut akan tercapai manakala semua pihak (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat) sama-sama berperan aktif dan konstruktif serta bersinergi dalam proses pembangunan. Ketiga aktor pembangunan tersebut merupakan mitra yang saling mengisi. Sejalan dengan itu, HBA selalu mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi, tanpa mempermasalahkan perbedaan latar belakang suku, agama, ras, dan perbedaan lainnya, untuk turut berperan membangun Jambi.
Visi Jambi EMAS bukan hanya janji politik atau janji kampanye HBA-Fachrori semata, namun merupakan harapan dan impian yang sungguh-sungguh ditekadkan untuk diwujudkan oleh HBA-Fachrori beserta seluruh jajarannya. Seyogianya pula masyarakat Provinsi Jambi mendukung visi Jambi EMAS dengan program-program yang terkandung di dalamnya, sebab visi pembangunan tersebut adalah untuk kebaikan bersama masyarakat Provinsi Jambi.
Semoga tekad Sang Birokrat, HBA untuk mengupayakan memberikan “EMAS” bagi masyarakat Jambi, sungguh menjadi suatu kenyataan, tentunya dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.
JEM, Tidak lama setelah dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Gubernur Jambi periode 2010-2015, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) dengan lugas mengemukakan salah satu program pembangunan yang diusungnya, yaitu program satu miliar satu kecamatan. Awal dikemukakan, program ini hanya disebut satu miliar satu kecamatan, belum disingkat dengan penamaan Samisake, kemudian lama-kelamaan seiring dengan makin seringnya program ini disebut, muncul penamaan baru yaitu Samisake, yang merupakan akronim dari satu miliar satu kecamatan. Sekilas kedengaran seperti bahasa Jepang, namun sesungguhnya program ini adalah salah satu program pembangunan Provinsi Jambi.
Samisake merupakan program yang dirancang untuk pemerataan pembangunan di seluruh daerah Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, dengan pemikiran bahwa seluruh daerah di Provinsi Jambi sama-sama penting, sama-sama harus dibangun, dan sama-sama harus maju. Istilah lain Samisake adalah membangun kecamatan berbasis desa dan kelurahan.
Visi pembangunan Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus – Fachrori Umar adalah Jambi Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera (EMAS) 2015, disini Samisake merupakan salah satu program langkah percepatan menuju visi Jambi EMAS tersebut.
Terdapat isu strategis yang sekaligus menjadi permasalahan utama Provinsi Jambi yang mendasari perumusan visi Jambi EMAS dengan Samisake sebagai salah satu program didalamnya, yaitu :
1.Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur
2.Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan belum berkembangnya agroindustri
3.Belum meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya
4.Banyaknya pengangguran dan jumlah penduduk miskin
5.Belum optimalnya sinergitas percepatan pembangunan daerah
Belum meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya ini lah yang kemudian dicoba dicarikan solusinya, salah satu upayanya dengan Program Samisake, yang tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
Pilihan pada kecamatan-kecamatan dalam lingkup Provinsi Jambi dengan dasar pemikiran :
1.Peran dan fungsi camat yang sangat strategis dan penting sebagai simpul dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
2.Camat yang lebih mengetahui permasalahan dan kebutuhan riil masyarakat yang sesuai dengan potensi wilayahnya
3.Keterbatasan anggaran yang tersedia di kabupaten/kota dalam pembangunan kecamatan
Dengan demikian Samisake merupakan program pembangunan yang bersifat bottom-up, artinya wujud program ini adalah aspirasi yang berasal dari bawah (masyarakat). Tiap-tiap kecamatan diberikan kebebasan untuk mengajukan aspirasi kebutuhan bagi masyarakat diwilayahnya. Aspirasi dalam bentuk program kerja ini lah yang kemudian dianalisis lebih dalah oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan diproses lebih lanjut. Samisake yang bersifat bottom up, bukan top-down (ditentukan dari atas) dimaksudkan agar program yang dilaksanakan benar-benar menyerap dan mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat pada level grass-root, namun tentunya disesuaikan dengan potensi paling menonjol di masing-masing daerah.
Supaya Samisake menjadi program yang tepat guna, selain menyerap aspirasi dari masyarakat, diidentifikasi kriteria kecamatan penerima program Samisake, yakni :
1)Tersedianya data pendukung yang akurat
2)Program/kegiatan yang diusulkan mempunyai multiplier effect terhadap peningkatan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat
3)Program yang diusulkan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah
4)Hasil/output dari program dapat dipertanggungjawabkan
Dari aspirasi masyarakat, program dan kegiatan Samisake untuk tahap awal sesuai dengan usulan masing-masing kecamatan adalah :
1.Bedah rumah
2.Sertifikat tanah
3.Penguatan permodalan UMKM
4.Jamkesmasda
5.Bantuan penyuluhan pertanian
6.Beasiswa
Program bedah rumah dan pemberian sertifikatnya secara gratis kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), merupakan bagian dari program Samisake yang sering dikemukakan oleh HBA dalam berbagai kesempatan, sebagai wujud kepedulian yang sangat serius untuk membantu masyarakat sangat miskin dan secara perlahan-lahan mengurangi jumlah masyarakat miskin serta mengentaskan kemiskinan. HBA menargetkan untuk membedah rumah dan memberikan sertifikatnya secara gratis bagi 5.000 RTSM di Provinsi Jambi setiap tahunnya.
Sinergi seluruh pihak terkait sangat menunjang dalam keberhasilan program Samisake, karenanya sasaran dan kesuksesan Samisake akan terlihat pula dari :
1.Peningkatan peran dan fungsi kontrol dari masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan melalui perekrutan Sarjana Penggerak Pembangunan Kecamatan (SP2K).
2.Peningkatan peran dan fungsi lembaga monitoring dan evaluasi daerah, yang didukung denganKey Performance Indicator yang jelas.
3.Peningkatan fungsi koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai ke kecamatan dalam pelaksanaan Program Samisake, sehingga ada rasa memiliki terhadap program.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, salah satu program andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi adalah Program Satu Miliyar Satu Kecamatan atau yang dikenal dengan istilah Samisake, meski program ini belum bisa direalisasikan di seluruh kecamatan di Provinsi Jambi, namubn program tersebut juga mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk bagi dirinya sendiri yang menjabat sebagai Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Jambi. “Memang pada intinya program Samisake ini sudah ada sejak Bapak HBA masih menjabat sebagai Bupati Sarolangun. Yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masayarakat,” ungkap Effendi Hatta saat wawancara khusus di kediamannya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya lagi, program Samisake tersebut bukan sertamerta dalam bentuk materi atau uang yang diberikan kepada setiap kecamtan. Melainkan, berupa program yang digulirkan sesuai dengan kebutuhan setiap kecamatan. Seperti peningkatakan sarana infrastruktur, bedah rumah, fasilitas kesehatan, alat pertanian, hingga bantuan sertifikat gratis. Harus diakui, penduduk miskin di Provinsi Jambi saat ini masih termasuk tinggi yang berjumlah sekitar 34 ribu lebih. Dengan demikian, kata Effendi, secara berlahan pemerintah dan juga DPRD berupaya semaksimal mungkin untuk terus meminimalisir angka kemiskinan tersebut. “Penduduk miskin harus terus kita entaskan seperti pemberian sertifikat gratis, bantuan bibit sawit dan karet, dan juga yang lainnya sesuai dengan potensi daerah,” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut Effendi Hatta mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2011 ini, program Samisake belum bisa direalisasikan pada 131 jumlah Kecamatan di Provinsi Jambi. Dengan alasan, berdasarkan pendapat dan masukan setiap fraksi di DPRD Provinsi Jambi, telah diputuskan di tahun 2011 Program Samisake direalisasikan di lima puluh (50) kecamatan terlebih dahulu. “Kan sebagai pilot project sebagai mana pendapat mayoritas fraksi di DPR. Tapi tahun selanjutnya akan dilakukan di seluruh kecamatan dalam provinsi Jambi,” jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi ini, supaya manfaat Samisake lebih dirasakan oleh masyarakat, setiap pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk memback up. Salah satunya dengan mensinergikan antara program yang disusun oleh pemerintah tingkat II dengan Program Samiksake. “Iyaa.. setiap bupati dan walikota kita harapkan dapat mensinergikan programnya. Muda-mudahan semuanya dapat berjalan dengan positif,” kata Effendi Hatta lagi.
Ditambahkannya lagi, soal pengawasan selaku fungsi dewan,DPRD Provinsi Jambi tetap akan memantau pelaksanaan program Samisake ini di lapangan. Hal ini dilakukan supaya program yang pro rakyat ini benar-benar dapat menyentuh dan dirasakan oleh masayarakat. Dewan telah menyusun jadwal untuk kegiatan Kunker dan Reses. Dimana, masiang-masing anggota dewan akan turun langsung ke lapangan. “Di dewan kan, ada kegiatan reses dan kunker. Setelah anggota dewan turun ke lokasi, mereka akan membuat laporan. Disinilah peran kita terus mengawal program ini. Kalau hasinya tidak bagus ya kita sampaikan sesuai fakta,” tegas Effendi.
Sementara itu, menurut Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Universitas Jambi (Unja), Dr. Muhammad Ridwansyah, SE, M.Sc menyatakan bahwa Samisake adalah program bagus yang perlu diimplementasikan, karena pada intinya merupakan peranan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, terutama kepada masyarakat miskin, contohnya dengan bedah rumah dan pemberian sertifikat tanah secara gratis kepada rakyat miskin. “Dengan adanya sertifikat tersebut, orang punya aset, dengan aset ada akses finansial. Salah satu penyebab kemiskinan itu adalah karena tidak punya akses terhadap finansial. Jamkesmasda dan bantuan penyuluhan pertanian juga program pro poor,” tuturnya.
Ridwansyah kemudian mengatakan bahwa beasiswa adalah satu syarat untuk memajukan Provinsi Jambi, kalau ingin maju harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Berbagai kendala dalam pembangunan Provinsi Jambi akan bisa diatasi dengan peningkatan kualitas SDM, salah satunya melalui beasiswa,” sebutnya.
Terkait adanya pendapat yang menyatakan bahwa Samisake ini merupakan program balas budi kepada tim sukses pasangan gubernur dan wakil gubernur, akademisi yang pernah diperbantukan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) selama kurang lebih dua tahun sampai April 2009 ini mengemukakan, pro kontra itu hal yang lumrah, justru itu merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh jajarannya untuk membuktikannya, apakah Samisake untuk tim sukses atau tidak, waktu nanti akan membuktikannya, tapi jangan dengan anggapan itu pemerintah daerah (Pemda) melemah, itu tantangan untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah memang serius untuk mensejahterakan rakyat.
Dosen yang dulunya menyelesaikan S1 jurusan IESP di IESP Unja, S2 di Philippine University juga pada bidang Ekonomi dan S3 di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESDA&L) ini kemudian memberi masukan terhadap program Samisake, yaitu supaya Samisake tidak menimbulkan interpretasi atau peafsiran yang macam-macam, sebaiknya dibuat semacam buku putihnya. Sebagai perbandingan waktu terjadi tsunami di Aceh, ada berbagai ide mau bikin apa, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuat buku putihnya yang ditandatangani presiden, yang memuat program rekonstruksi dan rehabilitasi, serta pembangunan kembali Aceh. Demikian juga Samisake, sebaiknya dibuat semacam buku putih yang memuat program Samisake secara komprehensif yang sekaligus menjadi guidance atau semacam panduan, sehingga orang memiliki kejelasan pemahaman terhadap Samisake. “Selain itu, ide-ide seluruh stakeholder terkait dirangkum dan dimuat dalam bukuh putih itu, yang mana hal ini juga menunjukkan asas transparansi dari pemerintah,” papar Ridwansyah.
Ridwansyah juga menyatakan agar Samisake yang pro poor ini juga harus menjaga keseimbangan yang proporsional dengan fokus pembangunan lainnya, pro growth, pro job, dan pro green/pro environment. “Sosialisasi Samisake ini juga harus bagus dan jelas, agar program di dalamnya benar-benar dipahami seluruh pihak terkait, terutama para pelaksana di tingkat kecamatan,” tambah Ridwansyah.
Masukan lain yang dikemukakan Ridwansyah adalah ada baiknya Samisake memiliki sekretariat tersendiri, karena dengan adanya sekretariat, akan membantu fokus program Samisake mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, sampai pada tahap evaluasi, dan harus dipantau terus, sebab kalau tidak punya sekretariat dan disebar di masing-masing SKPD, sangat sulit memantaunya.
Untuk program Samisake tahun 2011, sebagai pilot harus well prepared, benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin agar berhasil, yang mana keberhasilan Samisake 2011 tidak hanya berpengaruh terhadap Samisake itu sendiri, tetapi juga terhadap kredibilitas pemerintah. “Jadi Samisake tahun 2011 harus berhasil, untuk kemudian mendorong program Samisake pada tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Jadi, Samisake adalah program yang dirancang untuk pemerataan “kue pembangunan” di semua daerah di Provinsi Jambi, kue pembangunan bukan berarti pembagian uang senilai satu miliar rupiah per kecamatan, namun lebih pada upaya distribusi program pembangunan secara merata pada tiap daerah.
Membantu masyarakat miskin dan pengentasan kemiskinan (pro poor) menjadi sasaran awal dari program ini, selanjutnya pemerataan program pembangunan ini dimaksudkan untuk memacu geliat aktivitas perekomomian masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth), pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian akan membuka lapangan kerja baru (pro job), dan program ini juga diselaraskan dengan pelestarian alam atau lingkungan hidup (pro environment) dalam rangka sustainable development/pembangunan berkelanjutan.
03.30
jambiemas
