TPID Jambi Kurang “Greget”

 

TIM Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi yang diketuai Asisten II Setda Provinsi Jambi dinilai “kurang greget” mengendalikan inflasi. Apalagi, tidak ada langkah nyata yang dilakukan pasca pertemuan yang dilakukan triwulanan di Bank Indonesia Jambi itu. Kesimpulan ini mengemuka pada Diskusi Bulanan yang digelar di Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Rabu (2/2).

 

Anggota TPID, Prof Amri Amir mengatakan, tim sudah memberi sinyal bakal terjadi lonjakan inflasi pada tahun 2010. agar segera dilakukan langkah antisipasi pasca pertemuan. “Tapi beberapa waktu kemudian, tidak ada yang dilakukan,” ujar Amri.

 

Beda dengan di Pulau Jawa. Dicontohkan Amri Amir, TPID disana begitu agresif menanggulangi inflasi. Misalnya menampung barang dari sentra produksi untuk kemudian menyalurkannya ke pasar. Mereka—lanjut Amri amir, melakukan gerakan produktifitas masyarakat. Misalnya menanam cabai di tiap pekarangan rumah. “Langkah ini sekilas sepele. Namun memberi manfaat sangat  besar bagi daerah,” sambung Amri.

 

Menurut Amri, pasca pertemuan TPID, tidak ada langkah nyata yang dilakukan. Misalnya mengalakkan kegiatan yang bersifat home industri untuk mengurangi pasokan barang dan sebagainya. “Apalagi, banyak SKPD yang belum mengetahui tentang TPID dan apa saja yang dilakukannya,” ujar Amri Amir.

 

Pernyataan ini mendapat dukungan staf Bank Indonesia Jambi, Febby Leorisa. Menurut Febby, Bank Indonesia tidak berkomenten “memaksa” instansi teknis menjalankan rekomendasi tim. Apalagi, banyak hal yang harus dilakukan Pemerintah ditingkat kabupaten/ Kota. Membuat kewenangan Bank Indonesia menjadi lebih terbatas. “Namun Bank Indonesia berwenang mengambil kebijakan dalam hal moneter dan fiskal,” ujar Febby.***

Read the rest of this entry »

Inflasi di Jambi harus Dikendalikan

 

LAJU Inflasi hingga 10,52 persen sepanjang tahun 2010 menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Pemerintah melalui instansi terkait, diminta mengambil langkah tegas mengendalikan inflasi dengan beberapa stimulus pembangunan sektor perekonomian.

 

Kesimpulan ini terungkap pada diskusi bulanan yang digelar Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Rabu (2/3).

 

Ketua Fraksi GK, Henri Masyhur mengatakan, ibarat penyakit, inflasi tergolong sangat mematikan. Karena berdampak sangat luas ketengah masyarakat. “Bahkan bila dipolitisir, gejala inflasi berdampak sangat fatal bagi pemerintahan,” ujar Henri.

 

Senada, Sekretaris Fraksi Supriyanto SP mengatakan, Jambi masih sangat rentan terhadap gejolak inflasi. Akibat tingginya pasokan dan ketergantungan sembako khususnya bahan makanan dari luar provinsi. “Panjangnya mata rantai distribusi memberi efek domino inflasi semakin tinggi di Jambi,” tukasnya.

 

Turut hadir, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Bank Indonesia Cabang Jambi, Bambang Murdadi, Kepala BPS Provinsi Jambi, Dyan Pramono Effendi beserta Kabid Distribusi dan Nerwilis, Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi, Ammar Sholahuddin serta Guru Besar Fakultas Ekonomi Unja, Prof DR Amri Amir.

 

Sekretaris Bappeda, Ammar Sholahuddin mengatakan, Pemerintah telah berupaya menjaga pasokan di pasar. Namun karena Jambi bukanlah daerah produksi, faktor distribusi selama ini masih terhambat arus transportasi dan infrastruktur wilayah.

 

“Untuk melakukan pengendalian terhadap produksi Pemerintah juga terkendala pada kewenangan,” kata Ammar.

 

Untuk mengatasinya, Ammar menyarankan lahir kebijakan menciptakan sentra produksi dibidang komoditi pangan. “Selain memberi stimulus pada kebijakan disektor riil. Misalnya meningkatkan kredit UMKM, Samisake dan Kupem,” tukas Ammar.

 

Khusus pangan, Ammar menilai produksi di tiap daerah belum merata. Apalagi, ada kecenderungan tanaman monokultur mendominasi sebagian besar wilayah. “Upaya menguranginya, dengan memberi insentif pada petani. Sehingga ketergantungan pangan pada daerah lain berkurang yang pada gilirannya, menekan laju inflasi,” sambung Ammar.

 

Kepala BPS Provinsi Jambi, Dyan Pramono Effendi mengatakan, Tingginya laju inflasi pasti berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena daya beli yang terus menurun. Namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak menghadapi lonjakan harga. “Kecuali hanya mengencangkan ikat pinggang,” tuturnya.

 

Lebih parah, inflasi di Jambi sepanjang tahun 2010 diakibatkan lonjakan harga bahan makanan.”Sehingga menjadi pekerjaan rumah dan kajian bagi pemerintah untuk mengatasinya,” sambung Dyan.

Guru Besar Fak. Ekonomi Unja, Prof Dr Amri Amir mengatakan, delapan faktor utama sehingga inflasi Jambi melebihi target yang ditetapkan. Yaitu adanya kenaikan harga bahan pangan. Khusus Cabai, ternyata tidak terbatas masalah pasokan. Adanya informasi di Media tentang harga cabai di daerah lain memicu agen mengikuti harga yang berlaku di tempat lain. “Ini faktor psikologis yang juga sangat mempengaruhi terjadinya inflasi,” ujar Amri Amir.

Faktorlain, gangguan iklim yang menyebabkan produksi tanaman pangan berkurang. “Kedepan, sangat dibutuhkan lahan minimal (lahan abadi) di tiap daerah untuk pangan. Jika tidak dilakukan, ketahanan pangan Jambi akan terancam,” tukasnya.***

Read the rest of this entry »

Rp 350 Miliar Uang Petani Jambi Hilang

JAMBI—Sekitar Rp 350 miliar uang petani Jambi secara tidak langsung hilang setiap tahun. Karena harga jual hasil perkebunan lebih rendah dibanding provinsi tetangga. Kondisi infrastruktur yang belum memadai juga membuat tingkat kesejahteraan petani selama dua tahun terakhir masih dibawah kategori sejahtera.

Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Henri Masyhur saat silaturahim ke Bappeda Provinsi Jambi mengatakui cukup miris melihat tingkat kesejahteraan petani dua tahun terakhir. “Hampir semua NTP sub sektor pertanian di Jambi belum diatas indeks 100 yang mencerminkan titik seimbang. Hanya kelompok perikanan dua bulan terakhir 2010,” ujar Henri.

Padahal menurutnya, sekitar 55 persen penduduk Jambi bergerak disektor pertanian yang memberi kontribusi hingga 25 persen pada struktur pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2010. “Jika memang infrastruktur yang menjadi kendala utama, tentu harus mendapat perhatian serius,” sambung Ketua DPW PKS Provinsi Jambi ini.

Dia meminta, Pemerintah Provinsi Jambi melalui instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum fokus pada penanganan infrastruktur jalan dan jembatan. Setiap tahun, ratusan miliar APBD Provinsi dikucurkan untuk menangani persoalan jalan. Namun tetap saja, tidak ada penambahan ruas jalan baru di Jambi. Dana yang ada, lebih pada penanganan ruas jalan dalam kondisi rusak berat, sedang hingga rusak ringan.

“Sekarang bagaimana kita fokus menyelesaikan jalan misalnya dua tahun pertama ini. Sehingga anggaran setiap tahun tidak tersedot habis hanya untuk menuntaskan persoalan jalan,” tegasnya.

Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Fauzie Ansori mengakui persoalan infrastruktur menjadi kendala utama meningkatkan kesejahteraan petani di Jambi. Bahkan menurutnya, kondisi ini membawa kerugian cukup besar bagi petani.

“Sekitar Rp 350 miliar uang petani hilang setiap tahun karena harga beli TBS lebih rendah Rp 5 dari provinsi tetangga,” ujar Fauzie. Fenomena ini, menurut Fauzie sudah lama terjadi. Harga beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit rata-rata lebih rendah Rp 5 dari daerah lain. Dengan luas kebun sawit mencapai 448 ribu hektar dan produksi 1,2 juta ton CPO, pengurangan nilai ini berjumlah sangat signifikan bagi Jambi.

“Kami sepakat dengan usulan untuk fokus menyelesaikan infrastruktur dalam dua tahun pertama. Seyogyanya ini sudah dituangkan dalam RPJMD 2010-2015 Jambi,” sambungnya.

Menyikapi rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) Jambi, Fauzie mengajak semua stakeholder memiliki kesamaan mewujudkan visi Jambi EMAS 2015.  “Ini kerja bersama antara semua instansi dengan dukungan legislatif. Kami butuh kerjasama yang saling mengisi dan membangun,” tutup Fauzie.(**)

Read the rest of this entry »

NEGERI CINTA BATANGHARI

Sekapur Sirih:

CINTA ALA JAMBI

Oleh Berlian Santosa - Ketua Forum Lingkar Pena Jambi

Negeri Cinta Batanghari. Adalah sebuah buku antologi yang berisikan 25 penulis muda Jambi dengan semangat menyosialisasikan sebuah negeri nan elok dengan sejarah dan budaya Melayu yang tinggi yang dipersembahkan melalui karya fiksi.

Jambi bukan saja terkenal dengan Batanghari sebagai sungai terpanjang di Sumatera; mengalir dari hulu di daerah Sumbar sampai bermuara di Selat Berhala di Laut Cina Selatan, Gunung Kerinci sebagai gunung tertinggi di Sumatera dan kedua tertinggi di Indonesia . Atau Candi Muaro Jambi sebagai kawasan candi terluas se-Asia Tenggara dan menjadi situs purbalaka yang dicagarkan oleh pemerintah dan dunia. Bukan hanya itu.

Sebagaimana adagium adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Batangnyo Alam Rajo yang artinya “Pucuk” yaitu ulu dataran tinggi, “Sembilan Lurah” yaitu sembilan negeri atau wilayah dan “Batangnyo Alam Rajo” yaitu daerah teras kerajaan Jambi yang terdiri dari duabelas suku atau daerah menghasilkan ragam budaya dan sejarah lama dan dalam, Jambi memiliki banyak khasanah yang belum tergali dan terekspos dengan baik di kancah nasional terutama khazanah budayanya.

Di sini, 25 penulis muda Jambi berkeinginan kuat untuk menyuguhkan kepada pembaca yang haus akan informasi tentang perkawinan multi budaya dan kearifan lokal Jambi, baik masa kini maupun masa lalu dengan cerita yang beragam.

Walau latar yang dipakai para penulis ini memang tentang Jambi, namun  masalah yang digarap sangatlah beragam; tentang kehidupan sosial dan kritik sosial, teluh, Orang Rimba (Suku Anak Dalam), budaya masyarakat di seberang kota, keterkaitan manusia dengan alam, menyinggung tentang transmigrasi, kemiskinan, bahkan politik dan percintaan remaja. Semua ada di buku ini.

Uniknya, dari 25 penulis ini ternyata kurang dari 10% pernah masuk media lokal dan nasional. Selebihnya adalah “pemain baru” dalam kancah kepenulisan dan belum pernah memublikasikan karyanya.

Buku ini jelas berbicara tentang cinta. Tidak hanya kepada manusia namun juga keterkaitan kepada alam, budaya, adat istiadat dan lingkungan di negeri Jambi. Sudah sepatutnya lahir naskah-naskah lokal demi memperkaya khasanah literasi nasional yang tentunya Jambi pun dapat melahirkan tulisan apik berikut penulis-penulis baru yang berkompeten.

Jika Jambi sangat sedikit menghadirkan naskah fiksi (selama ini mungkin lebih banyak ke arah kumpulan puisi) untuk dikonsumsi pembaca nasional, semoga buku ini menjadi jawaban atas kekeringan itu. Diharapkan pula, dengan hadirnya buku ini menjawab tantangan, bahwa Jambi bisa bersuara di tingkat nasional dengan naskah yang layak, cantik dengan nuansa Melayunya, indah dan beragam dengan sejarah dan budayanya yang elok.

***

APA KATA MEREKA:

”Saatnya para penulis di luar Jawa mewarnai kesusastraan Indonesia. Mereka membawa warna lokal yang khas dan memperkaya pembaca. (Gol A Gong, Ketua forum Taman Bacaan masyarakat Indonesia)

 “Mereka adalah potensi yang ter(di)sembunyikan oleh hegemoni kebudayaan lokal. Teruslah melangkah. Masa depan kebudayaan (sastra) Jambi ada pada mereka.” (Nurul Fahmy, Redaktur Budaya Koran Jambi Independent).

“Kawan-kawan penulis muda FLP Jambi berupaya menghadirkan wajah lokal untuk menarik pembaca tentang kearifannya.” (Izzatul Jannah, Ketua Umum Forum Lingkar Pena Pusat)

“Negeri Cinta Batanghari menunjukkan bahwa Jambi kaya akan tema eksotik. Dan pengarang-pengarang dalam buku ini, bukan sekedar berbakat, tapi juga berani mengekspresikan kegelisahan dengan menjadikan tradisionalitas sebagai unsur pembangun karya. Tabik! (Benny Arnas, Cerpenis, Peraih Krakatau Award 2009&2010)

“Negeri Batanghari? Jadi ingat sungai Batanghari Sembilan, yang mengalir di tanah Jambi. Sukses buat kumcernya. Smg kumcer serupa bermunculan dr tiap daerah. Membawa tema kearifan lokal.” (**)

***

Read the rest of this entry »

Ratusan Ribu Kendaraan Tidak Mendaftar

 

JAMBI—Sekitar 542.691 kendaraan roda dua dan empat di Provinsi Jambi belum mendaftar ke Samsat dan Dispenda. Jumlah ini mencapai 49,22 persen dari total 1.102.547 unit kendaraan hingga akhir tahun 2010. Kondisi ini berdampak target pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor belum optimal menopang biaya pembangunan di Jambi.

 

Kesimpulan ini terungkap saat silaturahmi Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Henri Masyhur ke Dispenda Provinsi Jambi, Selasa (15/3). Menurut Henri, Jambi membutuhkan dana yang sangat besar untuk menuntaskan beberapa persoalan mendasar ditengah masyarakat.

 

Diantaranya perbaikan infrastruktur wilayah, penguatan lembaga perekonomian masyarakat dan menopang kemandirian daerah. Hanya saja, peran Pemerintah Daerah masih sangat terbatas akibat belum optimalnya pendapatan asli daerah sebagai bagian penting APBD.

 

“Artinya, jika rasio kendaraan yang mendaftar dan membayar pajak, tentu PAD Jambi akan meningkat jauh dari pendapatan hari ini,” ujarnya didampingi Sekretaris Fraksi, Supriyanto SP.

 

Henri melihat, Dispenda sebagai instansi yang berwenang memungut pajak harus lebih berani melakukan inovasi dan menjemput bola pada pemilik dan pengguna kendaraan. “Jika ini bisa dilakukan, tentu realisasi PAD dari sektor PKB akan jauh melebihi target yang ditetapkan,” ujar Henri.

 

Kepala Dispenda Provinsi Jambi, Ir Syahrasaddin mengakui masih tingginya tunggakan PKB akibat kendaraan tidak mendaftar. Jumlah ini berasal dari kendaraan roda dua sebanyak 514.568 unit dan kendaraan roda empat 28.126 unit.

 

“Kita terus melakukan optimalisasi pemungutan PKB. Diantaranya upaya pemutihan pajak kendaraan bermotor di sejumlah tempat,” ujar Syahrasaddin. Upaya ini menurutnya cukup membuahkan hasil. Tercatat, pada hari itu (Selasa 15/3) saja terkumpul Rp 2 miliar lebih pemilik kendaraan yang memutihkan pajak kendaraannya.

 

Berdasarkan rasio, Pemilik kendaraan di Kabupaten Sarolangun masih mendominasi jumlah kendaraan yang tidak mendaftar mencapai 60,37 persen. Sedangkan di kabupaten lain masing-masing Kota Jambi 159.144 unit kendaraan (40,41 %), Batanghari 37.061 unit (50,50 %), Tanjab Barat 30.759 unit (52,25 %).

 

Kendaraan yang tidak mendaftar lain, di Kabupaten Merangin sebanyak 69.010 unit (58,64 %), Bungo 63.246 unit (56,38 %), Kerinci 22.750 unit (43,34 %), Tanjab Timur 7.611 unit (44,81) unit, Muarojambi 40.188 unit (51,19 %) serta Kabupaten Tebo 59.152 unit (54 %).

 

Selain kurangnya kesadaran, banyak faktor menyebabkan pemilik kendaraan tidak mendaftarkan kendaraannya. “Misalnya kendaraan itu hilang, sudah dimutasi, atau pindah keluar daerah. Kedepan kami terus melakukan upaya pemungutan selain validasi jumlah kendaraan yang beroperasi di Jambi,” tutup Syahrasaddin. (**)

Read the rest of this entry »

Pandangan Umum Fraksi atas LKPj 2010

oleh : Henri Masyhur, Rabu (16/3/2011)

 

Sebelumnya, kami dari Fraksi Gerakan Keadilan mengucapkan terima kasih kepada saudara Gubernur Jambi yang telah menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jambi tahun 2010.  Walaupun kita sadari, LKPj tahun 2010 ini disampaikan dalam koridor terhitung lima bulan Gubernur terpilih hingga akhir tahun 2010. Dan selanjutnya memimpin pembangunan di Jambi hingga tahun 2015 mendatang. Mempelajari lembar demi lembar laporan ini, Kami melihat Pemerintah daerah telah sangat membuka diri memaparkan apa yang telah dan akan dilakukan untuk pembangunan Jambi lima tahun mendatang. Termasuk sejumlah hambatan dan tantangan yang bakal dihadapi. Namun demikian, ada beberapa penguatan dan pandangan yang kami rasa sangat perlu untuk dicermati dan menjadi masukan kita semua.

 

Saudara Gubernur, Saudara ketua, wakil ketua, para anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.

Dalam dokumen setebal 373 halaman, ditambah lampiran 143 halaman, kita telah disuguhkan analisa, laporan dan data perkembangan pembangunan di Provinsi Jambi kurun setahun terakhir.  Namun ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan untuk melengkapi dan mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom masyarakat beberapa waktu mendatang.

 

Pertama : Pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi daerah.

Komitmen Pemeritah Provinsi Jambi mewujudkan visi Jambi emas sudah terlihat lewat 4 strategi pendekatan pembangunan yang ditawarkan ketengah masyarakat. Yaitu pembangunan yang Pro Job (Membuka lapangan pekerjaan), Pro Poor (menurunkan angka kemiskinan), Pro growth (mendorong pertumbuhan) dan Pro Environment (Pembangunan Berwawasan Lingkungan).

Dalam perjalanannya, muncul sejumlah persoalan yang menuntut perhatian serius. Terutama mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana kehadiran pemerintah “MEMBERI MANFAAT” bagi rakyat yang dipimpinnya. Ditengah situasi politik dan perekonomian yang terus berubah. Beberapa persoalan ekonomi yang kami lihat selama ini diantaranya :

1. Tingginya inflasi hingga 10,52 persen sepanjang tahun 2010.

Fraksi Gerakan Keadilan menyatakan prihatin atas lonjakan inflasi tahun 2010 hingga 10,52 persen. Capaian ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya hanya 2,49 persen. Bahkan disebut-sebut inflasi tertinggi di Sumatera. Kami mencoba mengurai apa yang menyebabkan berkurangnya nilai rupiah dan tingginya lonjakan harga hingga mendorong inflasi di Kota Jambi.

Dari berbagai diskusi yang kami lakukan, ternyata kelompok bahan makanan yaitu cabai dan beras menjadi pemicu utama inflasi di Jambi. Ironisnya kedua bahan makanan ini masih dipasok luar daerah. Bahkan Bank Indonesia menyatakan, 78 persen cabai yang dikonsumsi di Jambi didatangkan dari Curup Provinsi Bengkulu. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian untuk menggalakkan produksi strategis daerah?. Karena bukan tidak mungkin, fenomena ini akan terus terjadi mengingat tingginya kebutuhan dan ketergantungan Jambi dari darah lain. Dalam bahasa yang sederhana, Jambi sangat rentan dengan fluktuasi inflasi dari waktu ke waktu.

Dilain pihak, Jambi telah memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang rutin melakukan rapat triwulanan di Bank Indonesia. Walaupun diakui belum banyak yang bisa dilakukan tim ini di lapangan pasca pertemuan.

Lima point utama Fraksi Gerakan Keadilan rekomendasikan untuk mengendalikan dan menekan laju inflasi di Jambi beberapa waktu mendatang. Yaitu

(1)    Dinas pertanian, perkebunan, peternakan, Dinas Perdagangan dan perindustrian serta Badan Ketahanan Pangan berupaya menggalakkan produksi komoditi strategis dan menciptakan sentra-sentra produksi daerah.

(2)    Menemukan formula insentif bagi petani yang mempertahankan lahan abadi untuk tanaman pangan dan palawija.

(3)    Agar tiap Pemerintah Kabupaten/Kota mencanangkan lahan abadi tanaman pangan. Ini perlu dilakukan dalam kerangka mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain.

(4)    Dalam contoh sederhana, mencanangkan “cabai untuk rakyat” dapat segera kita lakukan. Sekilas memang terlihat sepele, namun lonjakan harga cabai dan beras memberi implikasi negatif bagi banyak sektor lain.

(5)    Mengoptimalkan peran dan kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam memonitor pergerakan inflasi di Jambi.

(6)    Dalam domain Bank Indonesia, harus diiringi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan laju inflasi tersebut.

Keenam rekomendasi ini kami sampaikan, setelah Fraksi Gerakan Keadilan melihat belum satupun rekomendasi pemecahan masalah yang ditawarkan dalam LKPj tahun 2010 ini.

 

Saudara Gubernur, Saudara ketua, wakil ketua, para anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.

2. Struktur ekonomi Jambi rentan perubahan

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010 mencapai 7,3 persen. Menempati peringkat pertama di Sumatera dan peringkat kedelapan secara nasional. Ini sebuah prestasi yang patut diberi apresiasi kita semua.  Namun kami ingatkan agar kita tidak terlena dengan angka-angka ini. Mengingat struktur perekonomian Jambi juga masih rentan akan perubahan.

Badan Pusat Statistik mencatat,  sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 14,5 persen pada tahun 2010. Bahkan memberi kontribusi 18,1 persen pada struktur perekonomian Jambi.

Disatu sisi, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan geliat perekonomian di Jambi terus bergerak dari waktu ke waktu. Namun disisi lain, tingginya kontribusi sektor pertambangan juga belum bisa dijadikan sandaran kedepan. Apalagi, sektor ini masuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Kami mengilustrasikan, besarnya perputaran nilai rupiah dan hasil produksi daerah sebagiannya dihasilkan dari usaha pertambangan migas dan non migas. Perlu dilakukan kajian komprehensif, apakah perputaran rupiah dari sektor ini juga dinikmati masyarakat Jambi secara umum. Apalagi informasi yang kami peroleh, kandungan mineral khususnya tambang batu bara Jambi akan habis 7,5 tahun kedepan dengan pola eksploitasi dan banyaknya izin Kuasa Pertambangan yang ada. Lebih jauh dalam bahasa sederhana, apakah kita sudah melihat perbaikan kualitas hidup masyarakat Jambi dari waktu kewaktu ditengah informasi tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang ada ? jawaban ini banyak kita temukan disekitar kita dengan melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat disemua pelosok daerah.

 

3. Dukungan alokasi dana pembangunan untuk mewujudkan strategi Pro Job dan Pro poor.

Untuk memberi arahan yang lebih strategis, kami berharap Pemerintah daerah dapat menampilkan prosentase dan nilai absolut Anggaran di tiap dinas yang memang benar-benar dialokasikan, bersentuhan langsung dan memberi dampak nyata ketengah masyarakat. Kita tidak ingin, dengan dana yang sedikit, namun justru dialokasikan untuk kegiatan rutin dan belanja pegawai. Sehingga stimulus APBD kurang berdampak nyata dan memberi efek domino ketengah masyarakat.

 

4. Re evaluasi SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas

Fraksi kami melihat, persoalan perekonomian dan segala aspeknya menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Semuanya harus dimulai dari pemahaman yang benar dan semangat membangun untuk rakyat.

Filosifi Jambi Emas yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jambi, akan sulit dicapai tanpa didukung perangkat daerah yang benar-benar handal. Penguatan kelembagaan ekonomi daerah, melalui reevaluasi perangkat SKPD perlu segera dilakukan. Dinas, Badan, Biro hingga lembaga yang bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat harus benar-benar memahami apa yang harus dilakukan ditengah tantangan perekonomian Jambi kedepan.

Penempatan pejabat struktural yang berkompeten dan amanah dibidangnya, menjadi pijakan awal mencapai cita-cita pembangunan yang pro job, pro poor, pro growt dan pro envirenment di Jambi.

 

 

 

Kedua : Pembangunan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Saudara Gubernur, Saudara ketua, wakil ketua, para anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.

Merujuk tugas utama pemerintah, menyediakan akses pendidikan dan kesehatan pada masyarakat, ada beberapa catatan penting yang ingin kami sampaikan. Yaitu :

1. Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya melaporkan capaian angka partisipasi sekolah, jumlah sekolah, guru, siswa serta besaran anggaran yang telah dikucurkan. Karena persoalan pendidikan tidak sekadar membuat sekolah, menghadirkan siswa dan melaksanakan proses belajar mengajar. Lebih jauh, bagaimana pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan hingga ke pelosok daerah. Apalagi masih sering kita dengar, tingginya biaya pendidikan membuat banyak siswa tidak dapat menikmati pendidikan yang lebih berkualitas karena ketidakmampuan ekonomi. Kita berharap, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat membuat formula tertentu sehingga pendidikan bermutu menjadi prioritas disemua sekolah. Tidak hanya pada sekolah tertentu dan jenjang tertentu saja.
2. Fraksi Gerakan Keadilan kembali mengingatkan, perlunya pendidikan berbasis keunggulan kawasan. Ini menjadi penting, mengingat banyak komoditi-komoditi unggulan daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Lahirnya sekolah berbasis keunggulan kawasan, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberi nilai tambah pada komoditi strategis daerah.
3. Disisi pendidikan non formal dan informal, kami berharap ada penguatan beberapa lembaga dan balai latihan kerja. Karena terbukti persaingan usaha dan kerja beberapa waktu mendatang tidak hanya berbekal selembar ijazah. Melainkan didukung keterampilan di berbagai bidang sesuai ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam bahasa sederhana, bagaiman kita berupaya siswa yang lulus di Jambi tidak lagi berharap pada lapangan kerja yang ada. Melainkan menciptakan peluang-peluang usaha baru yang kreatif dan inovatif.
4. Disisi kesehatan, masih sering kita mendengar keluarga miskin dan pra sejahtera mendapat layanan kesehatan kurang optimal. Padahal, miliaran rupiah sudah dikucurkan untuk program Jamkesmas, Jamkesmasda hingga Jamkesprov. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Jambi dituntut lebih memainkan peran menyediakan layanan kesehatan yang baik dan berkualitas.
5. Fraksi Gerakan Keadilan juga menyampaiakn keprihatinan dengan data yang disampaikan dalam LKPj ini. Dimana disebutkan, terdapat 492 kasus HIV/AIDS sepanjang tahun 2010. Bahkan 40,93 persen diantaranya telah meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah ini bentuk ketidakmampuan instansi terkait menekan penyebarannya, atau fenomena ini menggambarkan mulai merebaknya kerusakan moral masyarakat Jambi.

 

Ketiga : Infrastruktur wilayah

Kerusakan jalan dan jembatan sudah menjadi berita yang kita terima sehari-hari. Ibarat makanan ringan, kita “seolah kebal” dengan jeritan masyarakat kecil yang sulit mengangkut barang dagangan karena jalan rusak. Atau mereka yang terjebak berhari-hari saat mengangkut komoditi pertaniannya.

Kami mencatat, puluhan bahkan ratusan miliar dikucurkan setiap tahun ke Dinas Pekerjaan Umum untuk menangani persoalan infrastruktur ini. Namun tetap saja, persoalan ini seolah tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Ibarat memiliki rumah, tahun ini kita perbaiki, tahun depan kita perbaiki dan terus setiap tahun. Sehingga uang kita habis hanya untuk memperbaikinya. Sementara ditempat lain, orang sudah memiliki rumah baru, bahkan lebih besar dan lebih luas.

Filosofi ini jauh panggang daripada api melihat kondisi di Jambi. Padahal banyak ekses negatif yang ditimbulkan dari kerusakan infrastruktur wilayah. Diantaranya :

a.    Tingginya Inflasi di Jambi juga disebabkan sulitnya akses transportasi barang dan jasa sehingga menyebabkan biaya produksi dan transportasi meningkat. Pada gilirannya dibebankan pada petani dan konsumen.

b.    Dari tahun ke tahun, Jambi masih berkutat pada kondisi prosentase jalan baik, rusak ringan, rusak berat tanpa ada penambahan ruas jalan baru. Padahal, banyak masyarakat di pelosok daerah membutuhkan akses jalan yang lebih memadai.

c.    Kami menyarankan, harus ada tindakan ekstrim dan gebrakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menuntaskan persoalan infrastruktur selama dua tahun kedepan. Sehingga tahun berikutnya, dana APBD yang ada dapat kita kucurkan untuk berbagai program layanan masyarakat lain.

d.    Semangat mengatasi kerusakan Jalan sudah dimulai dengan dioperasikannya beberapa jembatan timbang. Walaupun dalam perjalanannya, upaya ini terkesan jalan ditempat. Pengalaman kami, masih banyak kendaraan melebihi tonase yang lolos dari jembatan timbang. Padahal, angkutan batubara dan CPO menjadi penyumbang terbesar kerusakan jalan di Jambi. Sedangkan nilai yang diterima dari komoditi pertambangan sangat tidak sebanding dengan beban yang harus dikeluarkan Pemerintah daerah memperbaiki kerusakan jalan.

e.    Kami memberi apresiasi atas rencana memanfaatkan jalur transportasi air. Selain mengurangi kerusakan jalan, wacana ini diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.

 

Keempat : Persoalan Konflik Lahan

Untuk kesekian kalinya, Fraksi Gerakan Keadilan tidak bosan-bosannya menyuarakan persoalan konflik lahan di Jambi. Sama-sama kita saksikan, eskalasi konflik terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan dari 41 konflik lahan yang tersebar di hampir semua kabupaten, belum satupun yang tuntas dan memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Kami melihat, dalam LKPj ini sama sekali tidak disinggung persoalan konflik tenurial tersebut. Padahal di beberapa daerah, korban jiwa, terluka, diintimidasi hingga terjerat hukum menghiasi wajah media massa di Jambi. Terhadap persoalan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan.

a.    Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim yang berwenang menangani persoalan konflik lahan dan tata batas. Namun sayang, belum banyak yang dilakukan tim sejak SK ditandatangani saudara Gubernur pada Oktober 2010 lalu. Sementara di sejumlah daerah, persoalan ini semakin meluas bahkan memakan korban jiwa.

b.    Dari beberapa diskusi yang kami lakukan, enam rekomendasi fraksi kami tawarkan untuk meminimalisir persoalan ini. diantaranya :

(1)     Pemerintah Provinsi harus mengkomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten agar mengakomodir penyelesaian konflik lahan dalam RPJMD Kabupaten

(2)     Membentuk tim yang solid serta membagi tugas penyelesaian antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

(3)     Melibatkan partisipasi akfit masyarakat juga dilakukan ditingkat lokal

(4)     Memperluas kawasan hak kelola rakyat dalam berbagai skema yang diatur pemerintah.

(5)     Melakukan perbaikan pada rencana tata ruang wilayah untuk meminimaliris masalah di kemudian hari.

(6)     Bupati, diharapkan tidak lagi mengeluarkan izin prinsip pada perusahaan perkebunan yang baru. Melainkan izin survey atas izin-izin yang telah ada.

 

Kelima : Optimalisasi BUMD

Meminjam istilah “Berburu di Kebun binatang”, kami ingin sedikit menyinggung tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi berikut Kabupaten/Kota di Bank Jambi. Kami melihat, sebagai satu-satunya bank milik Pemerintah Daerah, belum banyak yang dilakukan Bank Jambi untuk mengangkat sektor-sektor perekonomian produktif masyarakat.

Bank Jambi juga kurang berani melakukan inovasi dan melakukan tantangan ekspansi seperti dilakukan bank-bank konvensional lain. Padahal, munculnya banyak bank baru di Jambi membuktikan bahwa Jambi sangat potensial disisi pengembangan perbankan.

Kredit yang dikucurkan selama ini sebagian bersifat kredit konsumtif. Yang diberikan pada pegawai negeri sipil yang notabene bisa “menggadaikan” SK Pegawainya dibank tersebut. Maka wajar, jika kemudian kredit macet dapat ditekan, lantas dianggap sebuah prestasi.

Kami berharap, ada perbaikan pada manajemen operasional Bank Jambi dan melakukan sejumlah inovasi. Agar keberadaannya dapat benar-benar bermanfaat tidak hanya bagi PNS yang meminjam uang disana. Kedepan, kita berharap Bank Jambi tidak sekadar tempat meminjam uang, yang tidak ubahnya sebuah koperasi simpan pinjam.

Terhadap BUMD Jambi, yaitu PT Jambi Indoguna Internasional, kami berharap ada reorganisasi agar terjadi pencerahan dan perbaikan disisi manajemen. Selain menemukan peluang-peluang usaha baru yang dapat dilakukan PT JII kedepan. Apalagi, peluang bisnis gas buang PT Petrochina yang sudah ditandatangani di BP Migas beberapa waktu lalu diharapkan dapat menggairahkan operasional PT JII dan mengembalikan kerugian-kerugian finansial yang sudah diderita beberapa waktu lalu.

 

Keenam : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

Ditengah banyaknya pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai, ternyata sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2010 mencapai Rp 353,26 miliar. Jumlah ini cukup fantastis bahkan mencapai rekor tertinggi sejak 6 tahun terakhir. Terhadap fenomena ini, Kami menilai ada unsur kekurangcermatan dalam menyusun perencanaan serta kekurangmampuan sumber daya aparat menjalankan program. Selain memang ada efisiensi penggunaan anggaran, persoalan waktu pelaksanaan, eskalasi harga hingga capaian pendapatan daerah yang melebihi target.

Namun hendaknya, Silpa dari tahun ke tahun dapat ditekan semaksimal mungkin. Agar tiap rencana yang sudah diprogramkan dapat terlaksana ditengah masyarakat. Kami melihat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan masih memegang rekor tertinggi Silpa tahun 2010. Padahal dipundak ketiga instansi ini, ada tugas berat membangun kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

 

Ketujuh : Memaknai Filosofi Jambi Emas

Niat Pemerintah membangun Provinsi Jambi kearah yang lebih baik sudah ditunjukkan dalam sejumlah program dan prioritas pembangunan. Yang dibingkai dalam koridor Jambi Emas 2015.

Seperti yang sering fraksi kami sampaikan, komitmen Jambi Emas tidak akan memiliki makna tanpa didukung semua pihak. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dituntut mampu menterjemahkan visi ini dalam program dan aksi nyata. Tidak sekadar laporan diatas kertas yang berisi data dan angka-angka.

Dalam “Kitab Suci” Pemprov Jambi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terdapat capaian, indikator dan parameter yang harus diwujudkan semua pihak. Kami berharap Saudara Gubernur beserta perangkatnya dapat benar-benar mengawal dan mewujudkan visi Jambi Emas 2015. tentu harus dimulai dari pembenahan manajemen dan perekrutan personil yang benar-benar memahami, sejalan dan se ide untuk membangun Jambi menjadi lebih baik. Kita berharap, masyarakat Jambi yang ber keadilan dan sejahtera dapat diwujudkan secara merata. Sehingga amal ibadah kita sebagai pelaku pembangunan, mendapat nilai lebih disisi Allah Swt. Amin.

 

 

Saudara wakil Gubernur, Pimpinan Dewan serta Hadirin yang berbahagia

 

Demikianlah pemandangan umum ini kami sampaikan. Kami berharap, berbagai masukan yang kami sampaikan dapat menjadi catatan untuk mewujudkan visi Jambi Emas 2015. Satu komitmen kita, Bagaimana berbuat banyak untuk masyarakat Jambi diawali niat yang tulus dan ikhlas. Insya Allah.

 

Wabillahitaufik Wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr Wb.

 

FRAKSI GERAKAN KEADILAN

DPRD PROVINSI JAMBI

Read the rest of this entry »

Bengkulu Pasok 78 Persen Cabai ke Jambi

TINGGINYA Inflasi di Kota Jambi disebakan lonjakan harga bahan makanan, utamanya cabai dan beras sepanjang tahun 2010. Bank Indonesia mencatat, 78 persen komoditi cabai yang dikonsumsi masyarakat Jambi dipasok dari Curup, Provinsi Bengkulu.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Bank Indonesia Jambi, Bambang Murdadi saat Diskusi Bulanan di Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Rabu (2/3) mengatakan, harga rata-rata cabe merah di tahun 2010 meningkat 48,13% dibandingkan tahun 2009.

Sedangkan komoditi cabai tergolong bahan makana yang mudah membusuk. Oleh sebab itu, frekuensi pembeliannya cukup sering yaitu  setiap hari. “Keterlambatan distribus komoditi ini dari cukup sebentar saja, akan memicu meningkatnya harga dihari tersebut,” ungkap Bambang.

Pada diskusi kali itu, hampir semua peserta sepakat bahan makanan memiliki peran penting laju inflasi di Jambi. Apalagi, Provinsi Jambi masih sangat rentan dengan gejolak harga akibat buruknya distribusi dan arus transportasi.

Sedangkan harga beras, hingga minggu kedua Februari 2010 mengalami peningkatan 13,94% dibandingkan dengan tahun 2010. Kondisi ini, diyakini menjadi penyumbang kedua inflasi sepanjang tahun 2010 dan awal bulan tahun 2011.

Menurut Bambang, tiga faktor utama yang memperburuk inflasi di Jambi. Yaitu cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2010. berdampak signifikan pada hasil produksi pertanian yang kemudian ditransfer dalam bentuk tingginya harga bahan makanan..

Faktor kedua, bencana alam yang terjadi khususnya di akhir tahun 2010 menyebabkan jumlah pasokan menjadi sedikit, dan berkibat pada kelangkaan bahan makanan. “Ketiga, kondisi infrastruktur jalan yang buruk semakin memperlambat distribusi komoditi. Yang pada gilirannya, memicu kenaikan harga oleh para spekulan,” sambung Bambang.

Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Henri Masyhur mengatakan, meski terlihat sepele, sumbangan komoditi cabai dan beras ternyata sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Dikhawatirkan, lonjakan inflasi yang tinggi akan berdampak pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi keluarga. “Apalagi bagi pekerja dengan penghasilan tetap. Sementara nilai tukar rupiah semakin menurun,” cetus Henri.

Politisi PKS ini berharap, prestasi laju perekonomian Provinsi Jambi mencapai 7,3 persen tahun 2010 tidak tergerus tingginya inflasi. “Disatu sisi, perekonomian Jambi terbaik di Sumatera, namun penghasilan yang diperoleh masyarakat tergerus tingginya harga kebutuhan pokok. Terutama bahan makanan dan makanan jadi,” ujar Henri(.**)

Read the rest of this entry »

Konflik Memanas, Tegas Mengambil Sikap

 

Insiden penembakan petani plasma PT Kresna Duta Agroindo (KDA) di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, menjadi rentetan panjang konflik lahan di Jambi. Akumulasi permasalahan antara petani dan perusahaan, terus bertambah dari waktu ke waktu.

Terdapat seratus lebih warga desa di Provinsi Jambi yang tengah bersengketa dengan korporasi.. Baik konflik tanah, HGU, Kemitraan, sektor kehutanan hingga pertambangan. Permasalahan terbesar didominasi sektor Perkebunan Kelapa Sawit, yang justru merupakan komoditi utama petani di Provinsi Jambi.

Penanganan konflik selama ini, masih bersifat sporadis. Aksi yang diambil pemerintah bersifat reaktif—mengambil kebijakan setelah kejadian bahkan jatuhnya korban. Dari tahun 2010 hingga awal 2011, beberapa korban sudah berjatuhan.

Satu petani PT TLS tertembak di Teluk Rendah Pasar Kabupaten Tebo. Satu petani terkena selongsong peluru di Tanjab Barat dan satu petani tewas di Senyerang. Enam petani PT KDA tertembak aparat di Karang Mendapo Kabupaten Sarolangun. Puluhan petani lain telah ditangkap untuk dimintai keterangan hingga mengalami intimidasi di lapangan.

Potret buram konflik lahan di Jambi sudah sedemikian menggurita. Hingga memerlukan penanganan serius Pemerintah Provinsi Jambi. Yang notabene pengayom dan “orang tua” bagi warganya. Jangan lagi, kita hanya mampu bersifat reaktif. Baru mengambil sikap setelah kejadian hingga jatuh korban.

Penanganan serius dapat dimulai dengan ketegasan mengambil sikap. Dan kewenangan Pemerintah menjalankan aturan dan kesepakatan yang dibuat bersama. Kita patut bersyukur, Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan keseriusan dengan membentuk Tim Penanganan Konflik yang bekerja memediasi dan mencari solusi permasalahan antara petani dan perusahaan.

Hanya saja, implementasi dan manfaat keberadaan tim harus benar-benar diuji. Terkait kemampuan menemukan resolusi konflik atas sejumlah permasalahan lahan di Jambi. Artinya, Perusahaan tidak dirugikan, namun hak-hak petani tidak diabaikan, apalagi diperlantarkan. Jika hal ini tidak dilakukan, potensi permasalahan akan terus bertambah seiring beberapa keputusan yang dikeluarkan pemerintah.

Semuanya, harus berawal dari kemauan dan niat ikhlas membantu petani yang benar-benar tertindas di lapangan. Tanpa diselipi kepentingan politik dan golongan tertentu. Niat dan tekad itu, harus diiringi sikap tegas dalam mengambil keputusan. Apalagi jika menyangkut nasib rakyat kecil dan petani yang selalu dibenturkan dengan aparat keamanan di lapangan.(**)

Read the rest of this entry »