PEMERATAAN “KUE PEMBANGUNAN” MELALUI PROGRAM SAMISAKE

            JEM, Tidak lama setelah dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Gubernur Jambi periode 2010-2015, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) dengan lugas mengemukakan salah satu program pembangunan yang diusungnya, yaitu program satu miliar satu kecamatan. Awal dikemukakan, program ini hanya disebut satu miliar satu kecamatan, belum disingkat dengan penamaan Samisake, kemudian lama-kelamaan seiring dengan makin seringnya program ini disebut, muncul penamaan baru yaitu Samisake, yang merupakan akronim dari satu miliar satu kecamatan. Sekilas kedengaran seperti bahasa Jepang, namun sesungguhnya program ini adalah salah satu program pembangunan Provinsi Jambi.

           

Samisake merupakan program yang dirancang untuk pemerataan pembangunan di seluruh daerah Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, dengan pemikiran bahwa seluruh daerah di Provinsi Jambi sama-sama penting, sama-sama harus dibangun, dan sama-sama harus maju. Istilah lain Samisake adalah membangun kecamatan berbasis desa dan kelurahan.

           

 Visi pembangunan Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus – Fachrori Umar adalah Jambi Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera (EMAS) 2015, disini Samisake merupakan salah satu program langkah percepatan menuju visi Jambi EMAS tersebut.

Terdapat isu strategis yang sekaligus menjadi permasalahan utama Provinsi Jambi yang mendasari perumusan visi Jambi EMAS dengan Samisake sebagai salah satu program didalamnya, yaitu :

1.   Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur

2.   Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan belum berkembangnya agroindustri

3.   Belum meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya

4.   Banyaknya pengangguran dan jumlah penduduk miskin

5.   Belum optimalnya sinergitas percepatan pembangunan daerah

Belum meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya ini lah yang kemudian dicoba dicarikan solusinya, salah satu upayanya dengan Program Samisake, yang tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.         

           

Pilihan pada kecamatan-kecamatan dalam lingkup Provinsi Jambi dengan dasar pemikiran  :

1.   Peran dan fungsi camat yang sangat strategis dan penting sebagai simpul dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

2.   Camat yang lebih mengetahui permasalahan dan kebutuhan riil masyarakat yang sesuai dengan potensi wilayahnya

3.   Keterbatasan anggaran yang tersedia di kabupaten/kota dalam pembangunan kecamatan

           

Dengan demikian Samisake merupakan program pembangunan yang bersifat bottom-up, artinya wujud program ini adalah aspirasi yang berasal dari bawah (masyarakat). Tiap-tiap kecamatan diberikan kebebasan untuk mengajukan aspirasi kebutuhan bagi masyarakat diwilayahnya. Aspirasi dalam bentuk program kerja ini lah yang kemudian dianalisis lebih dalah oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan diproses lebih lanjut. Samisake yang bersifat bottom up, bukan top-down (ditentukan dari atas) dimaksudkan agar program yang dilaksanakan benar-benar menyerap dan mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat pada level grass-root, namun tentunya disesuaikan dengan potensi paling menonjol di masing-masing daerah.

           

Supaya Samisake menjadi program yang tepat guna, selain menyerap aspirasi dari masyarakat, diidentifikasi kriteria kecamatan penerima program Samisake, yakni :

1)   Tersedianya data pendukung yang akurat

2)   Program/kegiatan yang diusulkan mempunyai multiplier effect terhadap peningkatan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat

3)   Program yang diusulkan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah

4)   Hasil/output dari program dapat dipertanggungjawabkan

           

Dari aspirasi masyarakat, program dan kegiatan Samisake untuk tahap awal sesuai dengan usulan masing-masing kecamatan adalah :

1.   Bedah rumah

2.   Sertifikat tanah

3.   Penguatan permodalan UMKM

4.   Jamkesmasda

5.   Bantuan penyuluhan pertanian

6.   Beasiswa

           

Program bedah rumah dan pemberian sertifikatnya secara gratis kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), merupakan bagian dari program Samisake yang sering dikemukakan oleh HBA dalam berbagai kesempatan, sebagai wujud kepedulian yang sangat serius untuk membantu masyarakat sangat miskin dan secara perlahan-lahan mengurangi jumlah masyarakat miskin serta mengentaskan kemiskinan. HBA menargetkan untuk membedah rumah dan memberikan sertifikatnya secara gratis bagi 5.000 RTSM di Provinsi Jambi setiap tahunnya.   

           

Sinergi seluruh pihak terkait sangat menunjang dalam keberhasilan program Samisake, karenanya sasaran dan kesuksesan Samisake akan terlihat pula dari :

1.   Peningkatan peran dan fungsi kontrol dari masyarakat sebagai subyek dan obyek  pembangunan melalui perekrutan Sarjana Penggerak Pembangunan Kecamatan (SP2K).

2.   Peningkatan peran dan fungsi lembaga monitoring dan evaluasi daerah, yang didukung dengan Key Performance Indicator  yang jelas.

3.   Peningkatan fungsi koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai ke kecamatan  dalam pelaksanaan Program Samisake, sehingga ada rasa memiliki terhadap program.

Menurut Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, salah satu program andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi adalah Program Satu Miliyar Satu Kecamatan atau yang dikenal dengan istilah Samisake, meski program ini belum bisa direalisasikan di seluruh kecamatan di Provinsi Jambi, namubn program tersebut juga mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk bagi dirinya sendiri yang menjabat sebagai Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Jambi. “Memang pada intinya program Samisake ini sudah ada sejak Bapak HBA masih menjabat sebagai Bupati Sarolangun. Yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masayarakat,” ungkap Effendi Hatta saat wawancara khusus di kediamannya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya lagi, program Samisake tersebut bukan sertamerta dalam bentuk materi atau uang yang diberikan kepada setiap kecamtan. Melainkan, berupa program yang digulirkan sesuai dengan kebutuhan setiap kecamatan. Seperti peningkatakan sarana infrastruktur, bedah rumah, fasilitas kesehatan, alat pertanian, hingga bantuan sertifikat gratis. Harus diakui, penduduk miskin di Provinsi Jambi saat ini masih termasuk tinggi yang berjumlah sekitar 34 ribu lebih. Dengan demikian, kata Effendi, secara berlahan pemerintah dan juga DPRD berupaya semaksimal mungkin untuk terus meminimalisir angka kemiskinan tersebut. “Penduduk miskin harus terus kita entaskan seperti pemberian sertifikat gratis, bantuan bibit sawit dan karet, dan juga yang lainnya sesuai dengan potensi daerah,” ungkapnya lagi.

Lebih lanjut Effendi Hatta mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2011 ini, program Samisake belum bisa direalisasikan pada 131 jumlah Kecamatan di Provinsi Jambi. Dengan alasan, berdasarkan pendapat dan masukan setiap fraksi di DPRD Provinsi Jambi, telah diputuskan di tahun 2011 Program Samisake direalisasikan di lima puluh (50) kecamatan terlebih dahulu. “Kan sebagai pilot project sebagai mana pendapat mayoritas fraksi di DPR. Tapi tahun selanjutnya akan dilakukan di seluruh kecamatan dalam provinsi Jambi,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi ini, supaya manfaat Samisake lebih dirasakan oleh masyarakat, setiap pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk memback up. Salah satunya dengan mensinergikan antara program  yang disusun oleh pemerintah tingkat  II dengan Program Samiksake. “Iyaa.. setiap bupati dan walikota  kita harapkan dapat mensinergikan programnya. Muda-mudahan semuanya dapat berjalan dengan positif,” kata Effendi Hatta lagi.

Ditambahkannya lagi, soal pengawasan selaku fungsi dewan, DPRD Provinsi Jambi tetap akan memantau pelaksanaan program Samisake ini  di lapangan. Hal ini dilakukan supaya program yang pro rakyat ini benar-benar dapat menyentuh dan dirasakan oleh masayarakat.  Dewan telah menyusun jadwal untuk kegiatan Kunker dan  Reses. Dimana, masiang-masing anggota dewan  akan turun langsung ke lapangan. “Di dewan kan, ada kegiatan reses dan kunker. Setelah anggota dewan turun ke lokasi, mereka akan membuat laporan. Disinilah peran kita terus mengawal program ini. Kalau hasinya tidak bagus ya kita sampaikan sesuai  fakta,” tegas Effendi.

            Sementara itu, menurut Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Universitas Jambi (Unja), Dr. Muhammad Ridwansyah, SE, M.Sc menyatakan bahwa Samisake adalah program bagus yang perlu diimplementasikan, karena pada intinya merupakan peranan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, terutama kepada masyarakat miskin, contohnya dengan bedah rumah dan pemberian sertifikat tanah secara gratis kepada rakyat miskin. “Dengan adanya sertifikat tersebut, orang punya aset, dengan aset ada akses finansial. Salah satu penyebab kemiskinan itu adalah karena tidak punya akses terhadap finansial. Jamkesmasda dan bantuan penyuluhan pertanian juga program pro poor,” tuturnya.

           

Ridwansyah kemudian mengatakan bahwa beasiswa adalah satu syarat untuk memajukan Provinsi Jambi, kalau ingin maju harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Berbagai kendala dalam pembangunan Provinsi Jambi akan bisa diatasi dengan peningkatan kualitas SDM, salah satunya melalui beasiswa,” sebutnya.

           

Terkait adanya pendapat yang menyatakan bahwa Samisake ini merupakan program  balas budi kepada tim sukses pasangan gubernur dan wakil gubernur, akademisi yang pernah diperbantukan  pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) selama kurang lebih dua tahun sampai April 2009 ini mengemukakan, pro kontra itu hal yang lumrah, justru itu merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh jajarannya untuk membuktikannya, apakah Samisake untuk tim sukses atau tidak, waktu nanti akan membuktikannya, tapi jangan dengan anggapan itu pemerintah daerah (Pemda) melemah, itu tantangan untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah memang serius untuk mensejahterakan rakyat.

           

Dosen yang dulunya menyelesaikan S1 jurusan IESP di IESP Unja, S2 di Philippine University juga pada bidang Ekonomi dan S3 di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESDA&L) ini kemudian memberi masukan terhadap program Samisake, yaitu supaya Samisake tidak menimbulkan interpretasi atau peafsiran yang macam-macam, sebaiknya dibuat semacam buku putihnya. Sebagai perbandingan waktu terjadi tsunami di Aceh, ada berbagai ide mau bikin apa, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuat buku putihnya yang ditandatangani presiden, yang memuat program rekonstruksi dan rehabilitasi, serta pembangunan kembali Aceh.             Demikian juga Samisake, sebaiknya dibuat semacam buku putih yang memuat program Samisake secara komprehensif yang sekaligus menjadi guidance atau semacam panduan, sehingga orang memiliki kejelasan pemahaman terhadap Samisake. “Selain itu, ide-ide seluruh stakeholder terkait dirangkum dan dimuat dalam bukuh putih itu, yang mana hal ini juga menunjukkan asas transparansi dari pemerintah,”  papar Ridwansyah.

           

            Ridwansyah juga menyatakan agar Samisake yang pro poor ini juga harus menjaga keseimbangan yang proporsional dengan fokus pembangunan lainnya, pro growth, pro job, dan pro green/pro environment. “Sosialisasi Samisake ini juga harus bagus dan jelas, agar program di dalamnya benar-benar dipahami seluruh pihak terkait, terutama para pelaksana di tingkat kecamatan,”  tambah Ridwansyah.

           

Masukan lain yang dikemukakan Ridwansyah adalah ada baiknya Samisake memiliki sekretariat tersendiri, karena dengan adanya sekretariat, akan membantu fokus program Samisake mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, sampai pada tahap evaluasi, dan harus dipantau terus, sebab kalau tidak punya sekretariat dan disebar di masing-masing SKPD, sangat sulit memantaunya.

           

Untuk program Samisake tahun 2011, sebagai pilot harus well prepared, benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin agar berhasil, yang mana keberhasilan Samisake 2011 tidak hanya berpengaruh terhadap Samisake itu sendiri, tetapi juga terhadap kredibilitas pemerintah. “Jadi Samisake tahun 2011 harus berhasil, untuk kemudian mendorong program Samisake pada tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.

Jadi, Samisake adalah program yang dirancang untuk pemerataan “kue pembangunan” di semua daerah di Provinsi Jambi, kue pembangunan bukan berarti pembagian uang senilai satu miliar rupiah per kecamatan, namun lebih pada upaya distribusi program pembangunan secara merata pada tiap daerah.

           

Membantu masyarakat miskin dan pengentasan kemiskinan (pro poor) menjadi sasaran awal dari program ini, selanjutnya pemerataan program pembangunan ini dimaksudkan untuk memacu geliat aktivitas perekomomian masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth), pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian akan membuka lapangan kerja baru (pro job), dan program ini juga diselaraskan dengan pelestarian alam atau lingkungan hidup (pro environment) dalam rangka sustainable development/pembangunan berkelanjutan.