JE-Batanghari,Sebanyak 44 PNS dilingkungan Pemkab Batanghari, Jum’at, 5 Nopember 2010 pukul 8.20 WIB dilantik dan diambil sumpahnya untuk menduduki Jabatan Struktural yakni 12 orang untuk menduduki Eselon III dan 32 orang untuk menduduki eselon IV , oleh Bupati Batanghari diwakili Peltu. Sekda H. Akhyar, Api dihadiri oleh para Asisten Sekda, pada Kepala SKPD, serta undangan lainnya di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari.
Bupati dalam sambutan tertulisnya dibacakan H. Akhyar, APi pada intinya mengatakan, pelantikan ataupun mutasi jabatan dalam lingkungan organisasi termasuk di Jajaran Pemkab Batanghari adalah hal yang biasa dan lumrah, sekaligus sebagai sarana untuk promosi dan rotasi, serta mengisi formasi jabatan yang kosong/lowong dalam pemerintahan,termasuk sanksi, promosi diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah dan penghargaan atas prestasi kerja yang dilakukan PNS, sedang mutasi/rotasi/sanksi dilakukan untuk memberi warna dan tantangan baru, sehingga aparatur tidak terjebak dengan rutinitas yang cendrung membosankan serta untuk menumbuhkan motivasi kerja ditempat baru.
Jadi Pelantikan hari ini merupakan symbol kepercayaan dan amanah yang harus diemban dengan baik dan penuh keiklasan guna menciptakan pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan.
Untuk itu aparatur pemerintah Kab. Batanghari dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diemban diharapkan agar selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membangun kerjasama yang baik serta berkoordinasi, baik secara pertikal maupun horizontal dan menghilangkan ego sektoral, meningkatkan kinerja dan loyalitas sehingga pelayanan masyarakat dapat lebih optimal.
“Jalinlah kerja sama yang baik dengan para mitra kerjanya baik yang berada dalam lingkungan kantor (Intern) maupun diluar lingkungan kantor tempat kita bekerja (Eksteren), jangan malu bertanya kepada bawahan perihal pekerjaan yang kita hadapi, dan terus jalin koordinasi yang baik, tunjukan bahwa kita mampu mengemban jabatan yang diamanahkan kepada kita dengan meningkatkan kinerja kita, agar keberadaan kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara”, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat PNS tentu akan mendahulukan kepentingan Negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan, guna mewujudkan tujuan reformasi birokrasi khususnya bidang sumber daya aparatur.
Kepada pejabat lama Bupati mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan pengabdian selama menduduki jabatan yang ditinggalkan, semoga ditempat yang baru dapat lebih berkarya dalam memberikan sumbangsih bagi Kab. Batanghari sesuai Tupoksinya.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain adalah : Erwin, S.Sos sebelumnya Sekcam Batin XXIV sebagai Camat Muara Bulian menggantikan M. Nur K yang mendapat tugas baru sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan , A. Namgcik sebelumnya Camat Pemayung menjadi Kabid lalulintas dan Raden A. Yusuf sebelumnya Camat Maro Sebo Ulu menjadi Sekretaris Dinas Perkotaan, dan Mustopa Kamal sebagai Kabag Organisasi Setda Batanghari. ( Dio )
JE-Batangharti,Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-82 kiranya jadi medium menggelorakan semangat pemuda dalam menginspirasi dan menggerakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi Pemuda Indonesia. Dengan berbekalkan semangat juang dan idealisme yang tinggi, Pemuda Indonesia telah membuat cacatan sejarah gemilang sejak zaman pergerakan kemerdekaan, semasa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan hingga diera reformasi. Pemuda telah menapakkan jejak-jejak perjuangan dalam proses kelahiran negara RI, seperti peristiwa bersejarah Gerakan Budi Utomo 1908, Sumpah pemuda 1928, Proklamasi kemerdekaan 945 gerakan perubahan 1966 dan gerakan reformasi 1988.
Demikian ditegaskan Menteri Pemuda dan Olahraga RI DR. Andi Alfian Malarangeng dalam sambutan tertulisnya dibacakan Pejabat Bupati Batanghari H. Ardian Faisal, SE,MSi saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan hari Sumpah Pemuda ke 82 Tingkat Kab. Batanghari, tanggal 28 Oktober 2010 di halaman Kantor Bupati Batanghari, dihadiri oleh Unsur Muspda, Kepala SKPD, Anggota Polri, Korpri, Linmas, Dharma Wanita, GOW serta mahasiswa dan pelajar.
Selanjutnya Menpora menjelaskan, Dari peristiwa sejarah di Indonesia, harus kita akui bahwa peristiwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa terpenting dan bermakna krusial, karena saat itu Pemuda berhasil menyatukan Visi dan cita-cita mengenai persatuan Indonesia melalui tiga butir sumpah/ikrar yakni Satu Nusa, Satu bangsa dan Satu Bahasa yakni Indonesia.
Menurut Menpora, Sumpah Pemuda merupakan deklarasi mengenai kesepakatan sosial tentang keIndonesiaan, yang kemudian menemukan momentum kesepakatan politik para pendiri bangsa dan peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 yang melahirkan NKRI yang berbasis pada Pancasila, UUD 945 dan Bhineka Tunggal Ika.
Saat ini, penguatan karakter karakter bangsa dapat diimplementasikan melalui berbagai bidang pembangunan. Khususnya Pemuda melalui berbagai kegiatan seperti aktifitas berorganaisasi dan gerakan kepanduan, karena Pemuda amemiliki kesempatan untuk memupuk kemandirian, menambah keterampilan dan memperkuat karakter individu sebagai warga Negara, sehingga peringatan HSP berthema “ Bangun Karakter Pemuda demi bangsa Indonesia yang maju dan bermartabat “, dan diharapkan hal ini dapat menjadi komitmen Pemuda melalui upaya membangun karakter hingga terwujudnya karakter yang diinginkan serta menjadi chiri khas pemuda Indonesia.
Kita harus meletakan Pemuda sebagai bagian utama Pembangunan Naisonal melalui paksis Pengarusutamakan Pemuda untuk mengakselerasikan kemajuan pembangunan nasional, karena Pemuda merupakan potensi strategis bangsa menuju masa depan Negara yang maju dan bermartabat.
Menurut Menpora, penguatan Praksis Pengarusutamaan Pemuda menemukan kolerasinya secara filosofi, Sosiologis maupun Yuridin dengan keberadaan UU No.40 Tahun 2009 tentang kepemudaan yang mengamanatkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi, dan organisasi kepemudaan untuk secara sinergis melaksanakan pembangunan kepemudaan yang menyentuh aspek penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
Acara ditandai dengan Pengibaran bendera merah putih oleh petugas, pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur upacara diikuti Peserta upacara, Pembacaan Pembukaan UUD 1945 dan naskah keputusan Ikrar Sumpah Pemuda, menyanyikan lagu Bagi Mu Negeri dan Bagun Pemuda Pemudi oleh petugas, termasuk penyerahan Cindera Mata berupa untaian bunga dalam rangka sosialisasi tentang Sadar Pajak oleh KKP Pajak Muara Bulian.(dio)
JE-Batanghari,Jum’at, 5 Nopember 2010, Peltu Sekda Batanghari H. Akhyar, APi atas nama Bupati Batanghari membacakan Pidato LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2006-2011 dihadapan Anggota DPRD Kab. Batanghari, Unsur Muspida, para Kepala SPKPD, para Camat, Lurah dan Kades, GOW serta undangan lainnya di Gedung wakil rakyat Kab. Batanghari Jalan Sudirman Muara Bulian.
Sebelum Peltu Sekda membacakan LKPJ Bupati, Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hj. Yulinar SE, SIP tersebut sempat diwarnai oleh 2 Interupsi dari 19 anggota DPRD yang hadir, yang pertama dari Dailani, SE politikus dari PDIP yang mempertanyakan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, padahal hari ini agendanya adalah mendengarkan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Batanghari periode 2006-2011, kenapa harus diwakilkan, kemana mereka berdua (Bupati dan Wakil Bupati), siapa yang bertanggung jawab, ini sama dengan melecehkan institusi Dewan, makanya kami mengharapkan agar sidang ditunda dan supaya menghadirkan Bupati/wakil Bupati, kata Dailami kesal.
Peltu Sekda H. Akhyar menjelaskan perihal ketidak-hadiran Bupati dan Wakil Bupati yang kebetulan berhalangan karena ada urusan yang waktunya bersamaan, sehingga kami diwakilkan untuk membacakan pidato Bupati.
Sementara Interupsi kedua datang dari Politikus asal fraksi PBR Heri Chandra, ST, yang menegaskan bahwa, Bupati dan wakil Bupati Batanghari adalah manusia biasa yang juga punya kekurangan dan kelemahan, jadi tidak menyalahi aturan jika Sekda yang membacakan Pidato Bupati, jadi kami mengharapkan agar sidang tetap dianjutkan.
Akhirnya Pimpinan sidang Hj. Yulinar menegaskan dan mempertanyakan “ apakah sidang dapat dilanjutkan, dan dijawab lanjutkan oleh Anggota Dewan, sehingga Rapatpun dilanjutkan dengan pembacaan pidato Bupati atas LKPJ Akhir masa Jabatan Bupati Batanghari TA 2006-2011 oleh Peltu Sekda Batanghari.
Menurut Bupati Batanghari, LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Batanghari TA. 2006-2011 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan kegiatan pemerintah derah selama 5 tahun terakhir, dan sesuai amanah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 dan pasal 42 ayat 1 huruf f serta UU No.27 tahun 2009 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 344 ayat 1 huruf h serta pasal 31 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003.
PP No.3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPK) Kepala daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat.
LKPJ ini adalah pelaksanaan kebijakan yang ditetatapkan bersama Dewan tahun 2006 sampai 2010 yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun 2006 sampai 2010, sekaligus sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan capaian keberhasilan dan kendala pelaksanaan pembangunan kepada DPRD (Check and Balance) yang digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan UU, guna mewujudkan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Batanghari sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat lebih ditingkatkan diperiode mendatang, sasarannya untuk memantapkan aspek pemerintahan daerah sebagai bagian penting dalam membentuk system kepemerintahan yang baik (Good Govermence).
Bupati menjelaskan, APBD Kab. Batanghari masih didominasi penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, artinya masih tingginya ketergantungan Pemkab Batanghari terhadap Pemerintah untuk membiayai pembangunan, sehingga kita dalam melaksanakan pembangunan menggunakan strategi guna mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan, seperti peningkatan pendapatan derah melalui optimalisasi sumber-sumber penapatan deerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta pengemebangan system pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah yang menggunakan pinsip partisipasi masyarakat, transfaransi, akuntabilitas, disiplin angaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.
Berikut laporan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Gambaran Umum Keuangan Daerah, Pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan/Tanpa migas Kab. Batanghari :
TA. 2006 Realisasi PAD :12.198.984.764, 2007 : Rp. 16.103.746.570, 2008 : Rp. 20.855.491.766, 2009 Rp. 18.328.502.000, 2010 s/d Juni 2010 Rp. 12.600.737.604, Keuangan Daerah TA. 2006 Rp. 372.295.248.059,73, 2008 : Rp.495.890.471.380,41 2009 : Rp.514.155.645.166,40 TA.2010 : Rp.505.570.409.804.60,Pertumbuhan Ekonomi TA 2006 5,12 %, 2007 :5,60 %, 2008 : 6,24 % dan TA. 2009: 5,14 % sdang PDRB TA 2006 Rp. 4.108.072,65, 2007 : Rp. 4.265.843,15, 2008, Rp. 4.470.399,57, dan TA 2009 :Rp. 4.713.369,65.
Penurunan Realisasi PAD TA 2009 dan semester 1 tahun 2010 diakibatkan oleh pengarus Krisis Global yang mempengaruhi harga komoditi sampai nilai eksport karet dan CPO menurun, sehingga kita memacu percepatan pertumbuhan sektor sekunder dan tertier perkotaan yang berkaitan dengan sektor primer di Batanghari.
Untuk mendorong peningkatan PAD, Pemkab Batanghari menetapkan 7 Perda sebagai berikut :1.Perda No.9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda No.29 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi.2.Perda No.8 Tahun 2008 tentang Pengelohan dan pengusaha Sarang Burung Walet.3.Perda No.15 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda No.15 tahun 2003 tentang Ijin Usaha Perkebunan.4.Perda No.17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal pada Bank Jambi.5.Perda No.18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Tirta Batanghari.6.Perda No.21 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame.7.Perda No.2 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB).
Untuk Gambaran Umum Keungan Daerah TA 2006-Juni 2010 antara lain sebagai Berikut tahun 2006 realisasi Pendapatan daerah Rp. 372.295.248.059,73 dari target Rp.324.505.856.737,90 sedang TA 2010 sampai dengan Juni 2010 terealisasi Rp. 255.862.024.789.70 (50,61%) dari target Rp. 505.570.409.804,60.
Indikator pembangunan yang dicapai Kab. Batanghari, tahun 2006 Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,6 merupakan indek kompesit yang meliputi :73,0 Indek Harapan Hidup (IHH), 79,8 untuk Indek Pendidikan (IP) dan 61,8 untuk Indek Standar Hidup Layak ( ISHL), Tahun 2008 IPM meningkat 0,2 poin menjadi 71,8 meliputi IHH 73,0, IP 80,0 dan ISHL 61,6.
Perkembangan disektor Pertanian tanaman pangan, Tahun 2006 luas panen padi sawah 7,850 ha dengan produksi padi 31.563 Ton, naik jadi 8.166 /ha tahun 2009 denggn produksi padi 38.802 Ton (meningkat 7.239 ton), hal ini didukung dengan peningkatan produksi padi sawah 4,02 ton/ha tahun 2006 menjadi 4,75 ton/ha tahun 2009, serta pembangunan rigasi dari luas fungsional 5.671 ha tahun 2006 menjadi 12.253 ha tahun 2010 (meningkat 116 %), untuk panjang irigai Primer, sekunder dan Tersier tahun 2006 56.135 meter menjadi 74.970 meter tahun 2010 ( meningkat 33,6 %).
Pada Sub sektor Peternakan, Pemkab melaksanakan program Intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi usaha peternakan yang mengarah agribisnis, untuk meningkatkan produksi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB) dan kawin alam, pengembangan hijauan pakan ternak dan mengintensifkan pelayanan pegamanan dan kesehatan ternak.
Untuk Ternak Sapi, tahun 2006 berjumlah 7.213 ekor meningkat menjadi 9.204 ekor tahun 2009 (naik 27,6 %), Ternak Kerbau tahun 2006 berjumlah 13.965 ekor merningkat menjadi 14.058 ekor tahun 2010 (naik 0,06%), peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau ini masih rendah karena kurangnya pejantan, akibat tingginya pemotongan hewan betina dan tidak adanya lokasi baru untuk padang pengembala.
Tahun 2006 dilaksankan ujicoba IB terhadap 15 ekor kerbau, tahun 2007 lalu bunting sebanyak 8 ekor dan telah beranak 5 ekor, tahun 2007 kembali dilakukan ujicoba IB terhadap 28 ekor kerbau dan bunting 20 ekor dan telah beranak 8 ekor tahun 2008, tahun 2008 IB terhadap 15 ekor kerbau dan bernak 7 ekor sedang tahun 2009 kembali dilksanakan IB terhadap 62 ekor Kerbau dan sampai saat ini belum diketahui hasilnya karena Kerbau dilepas saat akan diperiksa.
Untuk produksi Unggas seperti ayam potong mengalami peningkatan, tahan 2008 sebanyak 2.061.000 ekor menjadi 2.400.000 ekor tahun 2009 (Naik 16,5%), populasi ayam broiler sampai Mei 2010 : 1.050.996 ekor, untuk ayam buras tahun 2006 :344.622 ekor sampai Mei 2010 menjadi 605.774 ekor (Naik 75,78%).
Dari kegiatan peternakan, kita mampu meningkatkan produksi daging di Kab. Batanghari dari 1.111,7 Ton tahun 2006 menjadi 1.408 ton tahun 2009 ( naik 26,7%), sampai Mei 2010 produksi daging : 410.153 Ton, sedang produksi telur dari 232.16 ton tahun 2006 menjadi 479,7 Ton tahun 2009 (Naik 106,6%), dan sampai Mei 2010 produksi telur mencapai 163,44 ton.
Pada Sub Sektor Perikanan melalui program budidaya ikan dalam keramba, kolam, perbenihan dan penangkar ikan serta pelestarian sumber daya hayati perikanan. Untuk produksi ikan tangkapan di perairan umum mengalami penurunan 18 % dari total produksi 151,8 Ton tahun 2006 menjadi 123,8 Ton tahun 2009 dan sampai Mei 2010 94,2 ton, tapi Budi daya ikan kolam meningkat dari 356,4 Ton tahun 2006 menjadi 556,7 Ton tahun 2009 (naik 56,2%) sampai Mei 2010 mencapai 445,5 ton, ikan keramba dari 2.410,01 ton tahun 2006 menjadi4.118 ton tahun 2009 ( naik 70,87%) dan sampai Mei 2010 mencapai 1.853,1 ton.
Di Subsektor Perkebunan, tahun 2006 luas tanam karet 108.959,5 ha dengan produksi 46.888,5 ton menjadi 111.527 Ha tahun 2009 (naik2,36%) dengan produksi 61.989 ton (naik 32,21%). Peningkatan luas tanam melalui intensifikasi dan ekstrensifikasi perkebunan melalui peremajaan karet tua dengan penyediaan bibit unggul.
Tahun 2006 luas tanaman karet tua 29.589 ha, melalui program peremajaan karet yang menggunakan dana APBD Batanghari dan sumber lain dari Dinas Pertanian , dapat meremajakan tanaman karet tua secara bertahap dengan bibit unggul yang diberikan scara gratis kepada masyarakat, dan sampai tahun 2010 tanaman karet tua di batanghari luasnya tinggal 13.611 ha ( 12,2%).
Menurut Bupati, melalui program peremajaan karet di Kab. Batanghari telah muncul dan berkembanmg penangkar bibit karet dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan bibit karet unggul, dan saat ini terdapat 9 orang yang bergerak dibidang swadaya penangkar bibit karet unggul dengan kemampuan produksi 955.000 batang bibit pertahun, mereka memanfaatkan kebun entres milik pemkab Batanghari di desa Simpang Karmio yang telah dilakukan permurnian oleh Balai Penelitian Karet Sembawa Prov. Sumsel, Kebiun di Simpang Karmio tersebut seluas 7,5 ha dan 3,25 ha diantaranya mampu menyediakan 1.500.000 mata entres bibit berkualitas sama seperti yang di Sembawa.
Untuk Komoditas Kelapa sawit, tahun 2006 luas tanam 63.511 dengan produksi 152.092 ton menjadi luas tanam 63.631,6 ha dengan produksi meningkat menjadi 157.993 ton dalam bentuk TBS ( naik 3,88 %).
Perkembangan sektor sekunder, jumlah usaha industri kecil dan menengah tahun 2006 : 1.164 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 7.853 orang menjadi 1.288 unit usaha tahun 2010 (naik 10,6%), dengan tenaga kerja 8.510 orang sampai Juni 2010. Nilai produksi juga mengalami peningkatan dari Rp.92.386 Milyar lebih tahun 2006 menjadi Rp.111.863 Milyar sampai Juni 2010 ( naik 21%).
Dalam mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM), tahun 2008 digulirkan program bantuan permodalan sebesar Rp. 1.475.000.000 dari APBD 2006 dan 2007 terhadap 667 UMKM tersebar diwilayah Batanghari. Dan sampai Juni 2010 meningkat menjadi Rp.3.870.000.000 dan telah disalurkan kepada 1.253 UMKM dengan bunga 6 % pertahun dengan tingkat pengembalian dana UMKM hingga Juni 2010 Rp. 2.666.840.000 sedang jatuh tempo pada Mei 2012, dan untuk mengurangi tingkat kemacetan dan untuk mensukseskan pelaksanaan UMKM, Pemkab telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan menunjuk 2 orang petugas dari Disperindakop ditiap kecamatan dan bekerja sama dnegan petugas kecamatan untuk
melakukan pembinaan termasuk memberi tindakan tegas terhadap UMKM yang menunggak, sesuai aturan dan ketentuan yang ada, sehingga diharapkan semua UMKM dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang disepakati.
Tahun 2010 disalurkan dana UMKM tahap I bulan April 2010 Rp. 570.000.000 kepada 139 UMKM khususnya bagi Pengusaha Mikro Kecil (PMK) dan Wira Usaha Baru (WUB), selanjutnya akan diserahkan bantuan yang sma dalam watu dekat sesuai permohonan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan dari dana APBDtahun 2007 dan 2009 sebesar Rp. 400.000.000 kepda 8 kelompok tani karet masing-masing Rp.50.000.000 sebagai dana talang modal yang dapat dipinjamkan secara bergulir kepda anggota guna memutus ketergantungan petani terhadap para tengkulak atau Kafuik.
Dibidang Pendidikan, Pemkab Batanghari terus berupaya menambah serta memperbaiki sekolah yang mengalami kerusakan, termasuk penambahan ruang belajar/kelas SD, SLTP dan SLTA, tahun 2005-2006 terdapat 1.552 kelas meningkat menjadi1.749 kelas tahun 2009/2010 (naik 12,7 %) sehingga tahun 2009/2010 sekolah mampu menampung murid mengikuti proses belajar mengajar sebanyak 31.902 murid SD, 8.747 siswa SMP dfan 6.054 seiswa SMA/SMK , sebelumnya yakni tahun 2005/2006 hanya mampu menampung 29.507 murid SD, 7.190 siswa SMP dan 3.341 siswa SMA/SMK.
Melalui Program wajar 9 tahun yang ditingkatkan menjadi 12 tahun sesuai Perda Batanghari No. 17 tahun 2007 berlangsung lancar. Tahun 2008 Pemerintah Pusat memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SD dan SMP Rp. 10.732.292.000, tahun 2009 melalui APBD Prov. Jambi memberi BOS untuk siswa SD dan SMP Rp. 6.273.687.600 dan dana BOS SD/SMP pendamping Rp.2.177.963.585. Tahun 2009 Pemkab Batanghari memberi BOS untuk Diniah Takmiliah Awaliah sebesar Rp. 1,5 Milyar karena sejak tahun 2007 Pusat tidak lagi memberi bantuan untuk Diniah Takmiliah Awaliah yang sempat menimbulkan permasalahan.
Dibidang kesehatan, tahun 2006 terdapat 12 Unit Puskesmas dan 62 Pustu, tahun 2010, 1 Pustu ditingkatkan menjadi Puskesmas yakni Puskesmas di Desa Aro dan pembangunan 2 Pustu di Desa Kehidupan Baru dan Kel. Sridadi, sehingga tahun 2009 Pustu berjumlah 61 unit,Puskesmas Keliling 16 Unit dan rumah Bidan 42 unit, dan Poskesdes 22 unit sehingga Total Poskesdes tahun 2009 51 unit. Dengan sarana yang ada diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
Gizi buruk, sampain Mei 2010 sebanyak 8 kasus ( 0,03 %) dibawah standar pelayanan yang ditetapkan Depkes RI (5 %), setiap penderita gizi buruk diberi bantuan makanan tambahan pemulihan selama 90 hari khususnya bagi keluarga miskin sebanyak 235 anak, termasuk mengintensifkan pelayanan balita pada Posyandu yang ada diwilayah Batanghari.
Gakin di Batanghari yang memperoleh Jamkesmas yang sumber dananya dari APBN tahun 2009 : 69.032 jiwa dan dibiayai APBD Batanghari 15.000 jiwa, sehingga sebanyak 84.032 jiwa Gakin diBatang hari yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis seperti biaya administrasi, obat-obatan dan tindakan serta biaya transfortasi, termasuk bantuan biaya pendamping bagi keluarga pasien rawat inap di Puskesmas dan RSUD Hamba Rp. 25.000/hari /kasus dan Rp.3.000.000/kasus bagi yang berobat keluar Kab. Batanghari serta Rp. 7.000.000 bagi pasien gakin pemegang Jamkesmas/Jamkesda yang berobat keluar Prov. Jambi pada RS rujukan Pemerintah, termasuk bantuan santunan kematian bagi Gakin yang meninggal Rp. 1.500.000/jiwa.
Untuk prasarana jalan di Kab. Batanghari terjadi penambahan panjang jalan Kabupaten dari tahun 2006 : 783,437 Km menjadi 829.330 Km tahun 2010 meliputi jalan aspal 488,581 km, krikil 81.355 Km dan jalan tanah 260.400 Km, Sedang sarana pelengkap seperti jembatan kayu berkurang dari 77 buah tahun 2006 menjadi 66 buah tahun 2010, jembatan beton 8 buah tahun 2006 menjadi 13 buah tahun 2010, dan Box dari 90 buah tahun 2006 menjadi 102 buah tahun 2010.
Tahun 2009 juga dilaksankan pemeliharaan terhadap 10 ruas jalan sepanjang 73,13 Km dan pembangunan jalan di 5 ruas jalan sepanjang 27,6 Km, jalan lingkungan 16.399,50 Meter dn jalan setapak 5.770 m termasuk pemasangan conblok seluas 2.859,22 meter.
Dibidang Kesejahteraan Sosial tahun 2009 dilaksankan penyuluhan Narkoba, penyerahan bantuan ternak bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) 30 ekor dan organisasi sosial 10 ekor, termasuk program bedah rumah yang telah merehap 120 buah rumah warga layak huni di 74 Desa/Kelurahan dengan total dana Rp. 1.920.000.000. Tahun 2009 juga melanjutkan bantuan insentif pegawai Syara, bantuan pembangunan rumah ibadah.
Penyusunan Lakip berdasarkan Inpres No.7 tahun 1999 tenang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dari hasil evaluasi dan analisa kinerja terhadap pelaksanaan APBD TA 2009 lalu diperoleh capaian akhir kinerja sasaran sebesar 95,25 % yang menandakan bahwa Kinerja Pemkab Batanghari dalam capaian sasaran termasuk dalam kategori BAIK.
Akhirnya Bupati menegaskan bahwa selama 5 tahun terakhir berkat hubungan baik antara pihak eksekutif dengan legislatif semua program pembangunan dapat dilaksanakan walau masih ada yang perlu dibenahi bersama.(dio)
JE-Batanghari,Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan kemiskinan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemkab. Batanghari sejak tahun 2008 telah menganggarkan bantuan rumah sosial untuk masyarakat miskin sebanyak 120 unit rumah, bantuan Bedah Rumah (Bedrum) dialokasikan dari dana APBD 2009 sebesar Rp 1,9 miliar lebih. jumlah ini meningkat bila dibanding Tahun 2008 lalu hanya mampu merenovasi 60 unit rumah.
Menurut Bupati Batanghari Ir Syahirsah, program bantuan rumah sosial yang lebih dikenal dengan Bedrum ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat rentan dan kurang beruntung.
Tahun 2009 lalu Pemkab. Batanghari telah merenovasi dan membangun 120 unit rumah, 120 unit rumah warga yang direnovasi oleh pemerintah Batanghari itu, tersebar di 8 Kecamatan dalam Kab. Batanghari, diantaranya, Kec.Muara Bulian 16 Unit, Bathin XXIV 16 unit, Mersan 16 unit, Pemayung 16 unit, Muaro Sebo Ulu 16 unit, Muara Tembesi 15 unit, Bajubang 15 unit dan Muara Sebo Ilir 10 unit. Pada umumnya setiap kecamatan mendapat jatah untuk Bedrum 10 hingga 16 unit.
Pada tahun 2010 kegiatan renovasi bedrum dimulai dari tanggal 18 Juni hingga 18 Agustus 2010, sedangkan pengerjaan renovasi bedrum bagi warga miskin itu dilakukan oleh Pemkab Batanghari bekerjasama dengan pihak Aparat TNI.
Kegiatan bantuan rumah sosial/bedah rumah oleh Pemkab Batanghari ini dengan sasaran utama adalah masyarakat sangat miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni dan kurang manusiawi, kegiatan ini direspon positip berbagai pihak khususnya bagi warga yang penerima bantuan bedrum tersebut. “Mereka sadar tanpa bantuan dari pemerintah mustahil mereka bisa memiliki rumah yang layak huni,” ujar Syahirsah.
Diterangkan Syahirsah, dari data BPS Kabupaten Batang Hari akhir tahun 2008 lalu, terdapa 12.380 Rumah Tangga Sasaran (Rumah Tangga Miskin) yang sebagian besar kondisi rumahnya dalam keadaan kurang layak huni, untuk itu Pemkab.Batanghari selaku pengemban amanah berupaya membantu masyarakat dengan berbagai upaya seperti Bidang kesehatan melalui program Jamkesmas dan jamkesda, bidang pangan dengan bantuan raskin dan bidang pendidikan dengan Bos dan sebagainya. “ khusus untuk bidang sosial dengan membantu rehab rumah masyarakat tidak layak huni menjadi rumah layak huni,” jelasnya.
Lebih jauh dikatakan Syahirsah, dalam pembanguan rumah sosial tahun 2009 ini kita bekerjasama dengan Kodim 0415 Batanghari memalui Karya Bhakti TNI, hal ini dilakukan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Menurut analisa teknis jika anggaran dengan pihak ketiga ukuran tipe 30 ini akan membutuhkan dana biaya lebih kurang Rp 24 juta, namun setelah dikerjakan dengan karya bhakti TNI dibutuhkan anggaran sekitar Rp 14 juta hingga Rp 16 juta. “Keuntungan lain melalui TMD dengan Karya Bhakti TNI, hambatan lokasi, hambatan material, hambatan faktor sosial segera dapat teratasi oleh jaringan teritorial.
Untuk tahun 2010 ini Pemkab Batanghari juga telah melaksanakan renovasi rumah warga yang tak layak huni menjadi layak huni, sebanyak 80 unit, dan sumber dananya juga dari APDB Batanghari.
Pengerajaan renovasi rumah warga yang tak layak huni menjadi layak huni, pemkab Batanghari juga melakukan kerjasama dengan aparat TNI yang mana pemkab menyediakan dananya sedangkan pihak TNI yang mengerjakan bedrum tersebut. 80 unit rumah warga yang direnovasi tahun 2010 juga tersebar di setiap kecamatan dalam Kabupaten Batanghari, bahkan pengerjaan renovasi rumah warga tak layak huni tahun 2010, saat ini sudah selesai dilakukan dan sudah ditempati oleh warga.
sejak tahun 2008 hingga 2010 ini renovasi rumah warga yang tak layak huni menjadi layak uni oleh pemkab Batanghari ini sudah mencapai 260 unit rumah warga.
Renovasi yang dilakukan oleh Pemkab Batanghari terhadap rumah warga yang tak layak huni ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah sangat besar terhadap warga, karean pemerintah ingin warga Batanghari bisa hidup dan menempati rumah yang layak huni, bukan yang tak layak huni. Jika semua warga Batanghari sudah memiliki rumnah yang layak huni, maka tingkat kesehatan warga juga akan lebih baik, karean rumah yang mereka tempati layak huni, sehingga kesehatan warga juga bisa meningkat, dan terhindar dari penyakit.
Menurut salah satu warga Sarto yang rumahnya mendapat renovasi dari Pemkab Batanghari mengatakan, kalau program pemkab Batanghari dalam merenovasi rumah warga yang tak layak huni menjadi layak huni, sangat baik dan manfaatnya juga sangat besar dirasakan oleh warga. “ kalau warga miskin ingin membangun dan merehap rumah seperti ini enah kapan bisa, karena biaya yang tak ada. “jangankan mau merehap rumah dapat untuk makan sehari sudah bersyukur,” ujarnya.
Masih dikatakan Sarto, sejak program renovasi yang dilakukan oleh Pemkab Batanghari sejak tahun 2008 hingga sekarang ini, warga miskin sekarang sudah bisa menikmati dan menempati rumah dengan nyaman dan tenang. Karena rumah yang dulunya tak layak huni kini sudah layak huni.
Diakuinya, pengerjaan renovasi rumah warga yang tak layak huni menjadi layak huni oleh Pemkab Batanghari benar-benar tepat waktu sesuai target yang di tentukan, apalagi pengerjaannya melibatkan aparat TNI. (Dio)
JE, Tim Penggerak Pembedayaan Kesejahteraan Keluaraga (TP PKK) Provinsi Jambi mendapat bantuan mobil hijau dari Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, yang merupakan bantuan dari Solidaritas Istri-istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB)
Penyerahan bantuan mobil hijau oleh Ibu Ani Bambang Yodhoyono ini dilaksanakan, Kamis (2/12) di Gedung UKM Convention Center, SMESCO UKM, Jakarta, pada saat membuka Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIP) Expo 2010, yang bertema "Bersama Menuju Indonesia Sejahtera" .
Sebelumnya Ketua I SIKIB Okke Harta Rajasa saat menyampaikan laporan menyampaikan, bahwa SIKIB memiliki lima program, dan salah satnya adalah yang disebut dengan Indonesia Hijau, hal ini dimua tanggal 1 Desember 2007 dimana Ibu Negara bersama tujuh organisasi perempuan telah memperkasasi gerakan pelihara dan tanam pohon, sehingga Ibu Negara mendapat penghargaan dari Organisasi Lingkungan dunia.
Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM yang turut hadir pada kesempatan ini saat diminta tanggapannya atas pemberian mobil hijau ini menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada Ibu Negara, karena TPP PKK Provinsi Jambi menjadi salah satu Provinsi dari dua Provinsi dan satu Kabupaten di Indonesia yang mendapat bantuan mobil hijau saat ini dari Ibu Negara.
Pemberian mobil hijau ini menurut gubernur diharapkan PKK Provinsi Jambi dapat ikut mensukseskan program melestarikian lingkungan dengan penghijauan, yang disebut dengan program tanam dan pelihara satu milyar pohon, dan dengan diberikannya bantuan mobil hijau ini nantinya di Provinsi Jambi akan dilaksanakan program-program penghijauan bersama ibu-ibu PKK.
Ini merupakan yang pertama kali diberikannya bantuan mobil hijau bagi TP PKK , karenanya ini akan dievaluasi, jika ini dinilai memberikan manfaat, maka tidak menutup kemungkinan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menambah, bias saja nantinya disediakan satu Kabupaten satu mobil, ujar gubernur.
Sedangkan saat ditanya kreteria diberikannya bantuan mobil hijau yang dilengkapi perangkat media seperti LCD, Laptop dan DVD ini, gubernur menjelaskan, “yang pasti kreterianya saya belum tahu,tapi kalau dilihat dari luasan hutan, hutan di Provinsi Jambi masih cukup luas, dan dari itu pula maka dua Kabupaten di Provinsi Jambi juga telah mendapatkan penghargan PIALA HIJAU yang diserahkan langsung oleh Presiden RI kepada masing-masing Bupatinya, dimana kreterianya dua kabupaten ini berhasil mempertahankan luasan hijau wilayahnya, dua kabupaten ini adalah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo”.
Disamping ujar gubbernur, Provinsi Jambi juga masih memiliki hutan yang cukup luas, Provinsi Jambi memiliki Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Berbak, semua itu merupakan upaya penghijauan, jelasnya.
Jakarta, Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Jum’at (3/12) sekitar pukul 14.00 WIB, saat melihat pelaksanaan pameran Budaya dan Kerajinan Perhiasan Mutu Manikam Nusantara Indonesia (MMNI) tahun 2010 yang dilaksanakan Yayasan Munu Manikam Nusantara Indonesia, bertempat di holl A Balai Sidang Jakarta Convention Center, berkesempatan mengunjungi stand Pameran Perhiasan Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi Jambi.
Ibu Negara bersama rombongan di sambut langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Yusniana Hasan Baasri bersama pengurus lainnya. Pada kesempatan ini Nampak Ibu Negara begitu antusias melihat hasil kerajinan perhiasan di Stand Dekranasda Provinsi Jambi, yang menampilkan desain khusus daerah Jambi, seperti angso duo, kajang lako, ikan, dan ukiran khas Jambi, seloin itu pada kesempatan pameran Budaya dan Kerajinan Perhiasan MMNI yang berlangsung selama tiga hari, 3-5 Desember 2010 ini juga menampilkan kreasi baru, yang bertema onjek wisata yang ada di Jambi, seperti kerinci, masurai, kayangan, seblat, depati empat dan kayu aro, semuanya merupakan nama-nama daerah yang memiliki alam yang indah yang ada di Jambi, khususnya di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh.
Pameran ini sendiri sebelumnya telah dibuka secara resmi pada pukul 10.00 WIB yang ditandai dengan penguntingan pita bersama oleh Ibu Mufidah Jusuf Kalla bersama, Ny Ratna Joko Susanto, Ny. Okke Hatta Rajasa, Ny. Silvia Agung Laksono, dan DR. Dewi Motik, yang dilanjutkan dengan peninjauan stand-stand peserta pemeran, dan pada kesempatan ini Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan rombongan juga singgah ke stand Dekranasda Provinsi Jambi.
Disela-sela kunjungannya di stand Jambi Ny. Ny. Carolina Suharso Monoarfa, istri Menteri Perumahan Rakyat RI, saat ditanya-tahya kesannya menyampaikan, bahwa apa yang ditampikan Dekranasda Provinsi Jambi sangat menarik, karena mempunyai kekhasan tersendiri, dengan pola-pola desain yang memiliki cirikhas tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain, terlihat motif-motif ini memperlihatkan perhiasan yang biasa dikenakan para bangsawan di masa lalu, yang diserap oleh para perajin sehingga saat ini dapat dipakai oleh masyarakat umum, ujarnya.
Dengan demikian diharapkan keiikutsertaan Dekranasda Provinsi Jambi dalam Pameran Budaya dan Kerajinan Perhiasan MMNI seperti ini diharapkan dengan melihat perhiasan yang dipakai seseorag orang akan tahu bahwa itu perhiasan yang dihasilkan daerah Jambi, dan semakin banyak orang mengenal daerah Jambi, dan diharapkan akan semakin banyak orang yang menggunakan bukan saja nasional juga international, tambah ny. Caroline Suharso Monoarfa.
Disamping itu istri Menpera RI ini juga menyarankan, kiranya kedepan bias dihasilkan kerajinan perhiasan dari Jambi yang memiliki multiguna, misalanya satu saat bisa dipakai sebagai bross, disaat lain bisa dipakai sebagai liontin, seperti motif kajang lako, angso duo dan yang lainnya.
Sementara itu Ketua Dekranasda Provisni Jambi Ny. Yusniana Hasan Basri, pada kesempatan ini menyampaikan rasa syukurnya diundang untuk mengikuti pameran Budaya dan Kerajinan Perhiasan MMNI ini, dan untuk itu Dekranasda Provinsi Jambi berupaya menampilkan desain-desain khusus daerah Jambi, disamping juga menampilkan desain-desain terbaru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya,ujarnya.
Disamping itu Ketua Dekranasda Provinsi Jambi kedepan juga akan terus membina para perajin, dan akan memberikan pelatihan-pelatihan guna mengembangkan desain perhiasan khas daerah Jambi, sehingga diharapkan akan semakin berkembang, jika ada kendala akan dipelajari apa penyebabnya akan dipelajari penyebabnya dan akan diupayakan mencarikan solusinya, tegasnya.
Sedangkan Rina Pengrajin Were Jewelries salah seorang perajin pengrajin perhiasan dari Jambi yang ikut hadir pada kesempatan ini menyampaikan keinginkannya untuk lebih memperkenalkan dan mempromosikan daerah Jambi yang memiliki panorama yang indah, dengan menciptakan desain kerajinan perhiasan yang bertemakan alam seperti gunung masurai, Taman Nasional Kerinci Sablat dan yang lainnya, yang idenya teinspirasi dengan tempat-tempat yang indah di Jambi dan kekayaan alam lainnya, seperti batu-batu perhiasan yang cantik-cantik yang ada di beberapa daerah di Jambi, ujarnya. (Sunarto / fotografer Marzuki).
JE, Dalam rangka penetapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Jambi, Kementerian Kehutanan RI telah membentuk Tim Terpadu guna melakukan peninjauan lapangan. Kedatangan Tim terpadu ini langsung disambut Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, bersama Kepala Bappeda Provinsi Jambi Ir. H. Ahmad Fauzi, MTP, Rabu (8/12) bertempat di ruang Mayang Mengurai Bappeda Provinsi Jambi.
Kedatangan Tim yang diketua DR. Senawi, MP juga langsung dilepas menuju delapan Kabupaten dalam Provinsi Jambi yang akan dirivuew peruntukan dan fungsi hutannya. Delapan kabupaten dimaksud terdiri dari ; Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung BaratTebo, Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Bungo.
Pada kesempatan ini gubernur dalam sambutannya menyampaikan, bahwa perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan sama-sama menekanakan pada suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas secara berhirarki dengan memperrhitungkan sumberdaya yang tersedia. Rencana tata ruang memiliki fokus kepada kepada aspek fisik spasial dan pada dasarnya merupakan intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan pembangunan yang berbasis penataan ruang akan mampu mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
Dsamping itu diinformasikan gubernur, bawah proses penyelesaian RTRWP Jambi telah memakan waktu sangat panjang. Diawali dari upaya revisi Tata Ruang tahun 1994, yang dilaksanakan tahun 2003 untuk mengakomodasikan tuntutan perubahan ekonomi dan reformasi, yang kemudian harus disesuaikan lagi dengan UU Np.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta PP No.26 tahun 2006 tentang Tata Ruang Nasional, sehingga secara efektif harus direvisi kembali pada tahun 2008 agar terjadinya regulasi tersebut dapat terakomodasi dengan baik, jelasnya.
Menurut gubernur, hingga tahun 2010 ini, Rencana Perda Tata Ruang Provinsi Jambi sebagaimana telah diusulkan untuk disahkan bersama-sama DPRD belum dapat dibahas, meskipun Draft Raperda-nya telah disampaikan bulan September 2010 yang lalu. Hal ini terkait dengan belum selesainya perkara substanstif pola ruang menyangkut luas dan letak kawasan hutan Provinsi Jambi, serta usulan dari delapan Kabupaten terkait dengan upaya pelepasan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain kepada Menteri Kehutanan RI, ujarnya, dan sesuai dengan UU No.41 tahun 1999, yang diperkuat melalui PP No.10 tahun 2010, maka setiap usulan harus melalui proses verifikasi tim terpadu yang dibentuk Kementerian Kehutanan, dilanjutkan dengan pembahasan oleh DPRD-RI, sebelum ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.
Sehubungan dengan itu, seluruh usulan kabupaten terkait pelepasan kawasan hutan telah dikompilasi oleh BKPRD Provinsi Jambi berdasarkan data tahun 2005 hingga 31 Desember 2009, dan telah terdeliniasi usulan perubahan kawasan hutan seluas 120.838,48 hektar, dengan distribusi sebagaimana dituangkan dalam Peta Usulan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama Provinsi Jambi yang telah ditandatangani gubernur. Yang selanjutnya disampikan kepada Kementerian Kehutanan yang kemudian oleh Tim Terpadu akan dilakukan verifikasi yang menyangkut pada aspek biofisik, soiial, ekonomi dan budaya, serta aspek yuridis.
Berkaitan dengan itu gubernur telah menginstruksikan seluruh staf dalam jajarannya , terkait usulan pelapsan dimaksud, yang antara lain ; - Kawasan hutan tersebut telah dihuni dan berkembang menjadi wilayah permukiman masyarakat, baik sebelum maupun sesudah kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan No.421/Kep-II/1999 dan SK Gubernur Jambi No.108 tahun 1999, - Kawasan hutan yang telah menjadi areal Transmigrasi dan juga merupakan program pemerintah, - Kawasan hutan yang telah secara tidak sengaja berkembang menjadi lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat, yang telah memberikan kuntribusi nyata terhadap perbaikan sosial ekonomi, - Kawasan hutan yang telah berkembang pada infrastruktur dalam rangka penguatan modal sosial masyarakat Jambi.
Menurut gubernur, kreteria-kreteria tersebut telah menjadi pegangan gubernur untuk meberikan rekomendasi terhadap usulan Kabupaten. Namun dalam perkembangan selanjutnya, gubernur juga menyampaikan bahwa masih terdapat satu kreteria penting yang apabila dapat dipertimbangkan, dapat juga disepakati bersama, yakni memberikan sedikit ruang gerak bagi kegiatan mitigasi bencana, untuk pengalihan pada wilayah-wilayah yang juga termasuk bentangan garis patahan rawan bencana, seperti bencana gempa bumi. Wilayah ini sangat berhubungan langsung dengan posisi dan keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Usulan Terkait masalah tersebut menurut gubernur belum ada, namun gubernur sangat berkepentingan untuk menyampaikan, bahwa dalam beberapa kali bencana alam gempa tektonik dan vulkanik yang terjadi di Kawasan Barat Provinsi Jambi tahun 1995 dan 2009, dengan pusat gempa di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Penanganan dan evakuasi pasca bencana selalu terhambat dengan putusan simpul jaringan transportasi dan komunikasi, sehingga terjadi keterlambatan penanganannya. Oleh karena itu, gubernur meminta agar hal ini dapat dipertimbangkan untuk melepas atau meminjamkan bebrapa titik pada kawasan hutan lindung di Bagian Barat Provinsi Jambi guna membuka koridor alterlatif untuk membangun jalur-jalur evakuasi dan shelter dan jalur bantuan bagi korban bencana alam, tegasnya.
Dijelaskan gubernur, gubernur menyadari bahwa RTRW Provinsi Jambi bukanlah cara untuk pemutihan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain. Namun ada hal yang harus menjadi pertimbangan tim terpadu saat verifikasi, yaitu yang berkaitan dengan kondisi eksisting kawasan hutan yang diusulkan untuk dikeluarkan tersebut merupakan kawasan yang telah dibudidayakan, sebagaimana kreteria-kreteria yang telah disampikan gubernur.
Selain itu disampaikan gubernur, setelah selesainya verifikasi ini, dilanjutkan dengan penetapkan tata batas hutan yang baru nantinya diharapkan Provinsi Jambi mempunyai database kawasan hutan, termasuk efektifitas penelusuran dokumennya, inventarisasi rinci permasalahan kejelasan kebijakan standar penanganan terhadap perbedaan delinisasi batas kawasan hutan, kejelasan batas-batas kawasan hutan dalam peta dasar serta kejelasan batas kawasan baru sebagaimana akibat dari perubahan peruntukan maupun fungsi kawasan hutan. Dan yang terpenting adalah RTRWP dapat segera ditetapkan, sehingga arah pembangunan Provinsi jambi secara spasial 20 tahun kedepan dapat segera diwujudkan, ujar gubernur.
Sedangkan Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Bambang Soepijanto, MM yang diwakili Ketua Tim Terpadu Kementerian Kehutanan RI, DR. Senawi, MP, dalam arahannya menyampaikan, bahwa sesuai pasal 19 ayat (1) UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, disebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasakan pada hasil penelitian terpadu. Kawasan hutan Provinsi Jambi berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan N0.421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999. Berdasarkan Keputuan tersebut, luas kawasan hutan Provinsi Jambi adalah 2.179.440 ha.
Dalam perkembangannya kawasan hutan tersebut telah mengalami perubahan-perubahan terkait dengan adanya penataan batas, pelepasan kawasan hutan maupun perubahan fungsi kawasan yang akandigunakan sebagai acuan (base) dalam penelitian terpadu adalah kawasan hutan penunjukan yang telah di –update berdasarkan perubahan-perubahan tersebut. Sedangkan luas kawasan update adalah 2.138.512 ha.
Sebelumnya Kapala Bappeda Provinsi Jambi Ir. H. Ahmad Fauzi, MTP, dalam laporannya menyampaikan, bahwa Rencana Tata Runag Wilayah Provinsi (RTRWP) Jambi telah dilakukan pembahasan untuk persetujuan subtansip oleh tim BKPLN melalui Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum RI. Oleh karenanya, berkaitan dengan RTRWP Jambi yang sangat berkaitan dengan kondisi perubahan kawasan hutan, masih harus menunggu hasil verifikasi tim terpadu yang dilaksanakan tanggal 8-17 Desember 2010.
Menurut Kepala Bappeda Provinsi Jambi, berdasarkan kondisi di beberapa kabupaten dilaporkannya, bahwa telah terjadi perubahan-perubahan kawasan hutan yang tidak dapat dipungkiri hingga saat ini masih terjadi. Karenanya berdasarkan Surat Gubernur No.522/3269/3/Bappeda, tanggal 10 Desember 2009, tentang usulan alih fungsi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan RI, yang sekaligus menerurkan Surat Gubernur Jambi No.050/1275 tanggal 19 Maret 2007, perihal rekomedari perubahan RTRWP Jamb, bahwa Provinsi Jambi telah mengusulkan untuk perubahan peruntukan kawasan hutan seluas lebih kurang 120.838,48 hektar yang tersebar di delapan Kecamatan dalam wilayah Provisni Jambi.
Sehubungan dengan itu, pelaksanaan Verifikasi terhadap peruntukan kawasan hutan akan dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.409/Menhut-VIII/2009, tanggal 7 Juli 2009 dan dibantu oleh Tim Teknik dari Direktur Planologi, Kementrian Kehutanan RI, No.SK 13/VII-Ren/2009 tanggal 14 Juni 2009 dan pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementrian Kehutanan RI Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan No.PT 395/VII/Jen-2/2010 tanggal 2 Desember 2010.
Adapun tujuan Tim Terpada terhadap alih fungsi kawasan hutan adalah untuk melakukan penelitian terpadu dan melakukan penilaian yang professional melalui pengkajian yang bersifat independent, ilmiah, dengan memprioritaskan pada aspek geofisik, sosial ekonomi dan budaya serta aspek yuridis terhadap kondisi eksitik kawasan hutan di Provinsi Jambi. (Sunarto / fotografer Sukirno).
JE, Gubernur Jambi Drs. H. Hasn Basri Agus, MM, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs. AM. Firdaus, MM, bersama ketua Komisi Satu DPRD Provinsi Jambi Supriyono, SH dan dua orang anggotanya, masing-masing Asril, SH dan Sabaruddin, S. Ag, Minggu (5/112) meninjau pelaksanaan ujian tertulis penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Jambi.
Sebelum melakukan peninjauan, Sekda bertempat di Gedung Olah raga (GOR) Kota Baru Jambi, menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Jambi. Gubernur menyampaikan bahwa, dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi peran yang lebih besar dalam pengelolaan pembangunan di wilayahnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah selain berusaha menggali sumber daya alam (SDA) yang memadai juga melakukan rekrutmen pegawai untuk menggerakkan roda pembangunan. Dalam hal ini diperlukan dukungan masyarakat daerah, dan dalam konteks ini pula ujar gubernur, pemerintah daerah diberikan peran yang lebih besar untuk merekrut PNS yang akan dipekerjakan di daerah atau yang disebut Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
Dijelaskan gubernur, bahwa proses rekrutmen CPNS daerah dari pelamar umum untuk pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus dapat dilaksanakan secara transparan dan objektif, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah perguruan tinggi negeri yang memiliki kapabilitas memadai untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk itulah maka pada hari ini dalam rangka itu semua, para pelamar mengikuti ujian tertulis penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2010.Gubernur berharap para peserta dapat mengikuti dengan seksama, serius dan dapat berhasil, ujar gubernur.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jambi HK. Husnaini, SH, melaporkan bahwa, peserta ujian tertulis penerimaan CPNS daerah Provinsi Jambi berjumlah 18.548 orang, masing-masing terdiri dari ; 1. tenaga guru 41 orang, 2. tenaga kesehatan 2.231 orang, meliputi S1 kesehatan 602 orang, D3 kesehatan 1.512 orang dan SPK 117 orang, 3. Tenaga teknis 16.276 orang meliputi; S2 teknis 4 orang, S1 Teknis 6.690 orang, D3 teknis 1.281 orang dan SLTA sederajat 8.301 orang.
Sedangkan berkas lamaran yang masuk hingga hari Jum’at 3 Desember 2010 pukul 20.00 WIB, sebanyak 22.200 orang dan tidak lulus berkas dan persyaratan sebanyak 3.652 orang, sehingga yang dinyatakan berhak mengikuti ujian tertulis pada tanggal 5 Desember 2010 ini sebanyak 18.548 orang, katanya.
Sedangkan pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan dibeberapa tempat dalam kota Jambi, mulai dari GOR Kota Baru Jambi, Stadion Tri Lomba Juang Jambi, Badan Diklat Daerah Provinsi Jambi, gedung-gedung pendidikan kesehatan Jambi (Akfar, Akper, dan AKG), Universitas Batanghari Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, SMA Xaverius, SMAN 1, SMA N 3, SMAN 4, SMAN 10, MAN MODEL, SMPN 1, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 9, MTs MODEL, aula BLK, aula Dinas PU, Gedung Taman Budaya dan aula SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi jambi lainnya.
Dilaporkan Kepala BKD Provinsi Jambi, bahwa coordinator di setiap lokasi ujian sebanyak 58 orang, terdiri dari pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan tenaga pengawas ujian sebanyak 468 orang, yang terdiri dari [ara pejabat eselon III dan IV serta pelaksana di lingkungan SKPD Provinsi Jambi.
Setelah dimulainya pelaksanaan ujian tertulis sekitar pukul 09.00 WIB, Sekda beserta rombongan meninjau pelaksanaan ujian di Badan Diklat Daerah Provinsi Jambi dan Koni Jambi.
Disela-sela peninjauannya Sekda menyampaikan kepada wartawan, bahwa ujian tertulis penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama.
Disamping itu dalam penerimaan CPNSD kenetralan selalu diutamakan, dan ujian ini dilaskanakan secara transparan dan bersih, untuk maka setelah selesai pelaksanaan ujian etrtulis ini baik soal maupun lembar jawaban langsung dikumpulkan dan diamankan oleh pihak keamanan (kepolisian), selanjutnya akan di bawa ke Institut Tehnologi Bandung (ITB), untuk dikoreksi dan direngking, tegasnya. (Sunarto / fotografer A. Somad).
04.49
jambiemas
