LKPJ akhir masa jabatan Bupati Batang

            JE-Batanghari,Jum’at, 5 Nopember 2010, Peltu Sekda Batanghari H. Akhyar, APi atas nama Bupati Batanghari membacakan Pidato LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2006-2011 dihadapan Anggota DPRD Kab. Batanghari, Unsur Muspida, para Kepala SPKPD, para Camat, Lurah dan Kades, GOW serta undangan lainnya di Gedung wakil rakyat Kab. Batanghari Jalan Sudirman Muara Bulian.
Sebelum Peltu Sekda membacakan LKPJ Bupati, Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hj. Yulinar SE, SIP tersebut sempat diwarnai oleh 2 Interupsi dari 19 anggota DPRD yang hadir, yang pertama dari Dailani, SE politikus dari PDIP yang mempertanyakan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, padahal hari ini agendanya adalah mendengarkan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Batanghari periode 2006-2011, kenapa harus diwakilkan, kemana mereka berdua (Bupati dan Wakil Bupati), siapa yang bertanggung jawab, ini sama dengan melecehkan institusi Dewan, makanya kami mengharapkan agar sidang ditunda dan supaya menghadirkan Bupati/wakil Bupati, kata Dailami kesal.

            Peltu Sekda H. Akhyar menjelaskan perihal ketidak-hadiran Bupati dan Wakil Bupati yang kebetulan berhalangan karena ada urusan yang waktunya bersamaan, sehingga kami diwakilkan untuk membacakan pidato Bupati.
Sementara Interupsi kedua datang dari Politikus asal fraksi PBR Heri Chandra, ST, yang menegaskan bahwa, Bupati dan wakil Bupati Batanghari adalah manusia biasa yang juga punya kekurangan dan kelemahan, jadi tidak menyalahi aturan jika Sekda yang membacakan Pidato Bupati, jadi kami mengharapkan agar sidang tetap dianjutkan.
Akhirnya Pimpinan sidang Hj. Yulinar menegaskan dan mempertanyakan “ apakah sidang dapat dilanjutkan, dan dijawab lanjutkan oleh Anggota Dewan, sehingga Rapatpun dilanjutkan dengan pembacaan pidato Bupati atas LKPJ Akhir masa Jabatan Bupati Batanghari TA 2006-2011 oleh Peltu Sekda Batanghari.

            Menurut Bupati Batanghari, LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Batanghari TA. 2006-2011 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan kegiatan pemerintah derah selama 5 tahun terakhir, dan sesuai amanah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 dan pasal 42 ayat 1 huruf f serta UU No.27 tahun 2009 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 344 ayat 1 huruf h serta pasal 31 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003.

PP No.3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPK) Kepala daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat.
LKPJ ini adalah pelaksanaan kebijakan yang ditetatapkan bersama Dewan tahun 2006 sampai 2010 yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun 2006 sampai 2010, sekaligus sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan capaian keberhasilan dan kendala pelaksanaan pembangunan kepada DPRD (Check and Balance) yang digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan UU, guna mewujudkan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Batanghari sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat lebih ditingkatkan diperiode mendatang, sasarannya untuk memantapkan aspek pemerintahan daerah sebagai bagian penting dalam membentuk system kepemerintahan yang baik (Good Govermence).

Bupati menjelaskan, APBD Kab. Batanghari masih didominasi penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, artinya masih tingginya ketergantungan Pemkab Batanghari terhadap Pemerintah untuk membiayai pembangunan, sehingga kita dalam melaksanakan pembangunan menggunakan strategi guna mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan, seperti peningkatan pendapatan derah melalui optimalisasi sumber-sumber penapatan deerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta pengemebangan system pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah yang menggunakan pinsip partisipasi masyarakat, transfaransi, akuntabilitas, disiplin angaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.
Berikut laporan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Gambaran Umum Keuangan Daerah, Pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan/Tanpa migas Kab. Batanghari :

TA. 2006 Realisasi PAD :12.198.984.764, 2007 : Rp. 16.103.746.570, 2008 : Rp. 20.855.491.766, 2009 Rp. 18.328.502.000, 2010 s/d Juni 2010 Rp. 12.600.737.604, Keuangan Daerah TA. 2006 Rp. 372.295.248.059,73, 2008 : Rp.495.890.471.380,41 2009 : Rp.514.155.645.166,40 TA.2010 : Rp.505.570.409.804.60,Pertumbuhan Ekonomi TA 2006 5,12 %, 2007 :5,60 %, 2008 : 6,24 % dan TA. 2009: 5,14 % sdang PDRB TA 2006 Rp. 4.108.072,65, 2007 : Rp. 4.265.843,15, 2008, Rp. 4.470.399,57, dan TA 2009 :Rp. 4.713.369,65.

Penurunan Realisasi PAD TA 2009 dan semester 1 tahun 2010 diakibatkan oleh pengarus Krisis Global yang mempengaruhi harga komoditi sampai nilai eksport karet dan CPO menurun, sehingga kita memacu percepatan pertumbuhan sektor sekunder dan tertier perkotaan yang berkaitan dengan sektor primer di Batanghari.

Untuk mendorong peningkatan PAD, Pemkab Batanghari menetapkan 7 Perda sebagai berikut :1.Perda No.9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda No.29 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi.2.Perda No.8 Tahun 2008 tentang Pengelohan dan pengusaha Sarang Burung Walet.3.Perda No.15 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda No.15 tahun 2003 tentang Ijin Usaha Perkebunan.4.Perda No.17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal pada Bank Jambi.5.Perda No.18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Tirta Batanghari.6.Perda No.21 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame.7.Perda No.2 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB).
Untuk Gambaran Umum Keungan Daerah TA 2006-Juni 2010 antara lain sebagai Berikut tahun 2006 realisasi Pendapatan daerah Rp. 372.295.248.059,73 dari target Rp.324.505.856.737,90 sedang TA 2010 sampai dengan Juni 2010 terealisasi Rp. 255.862.024.789.70 (50,61%) dari target Rp. 505.570.409.804,60.
Indikator pembangunan yang dicapai Kab. Batanghari, tahun 2006 Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,6 merupakan indek kompesit yang meliputi :73,0 Indek Harapan Hidup (IHH), 79,8 untuk Indek Pendidikan (IP) dan 61,8 untuk Indek Standar Hidup Layak ( ISHL), Tahun 2008 IPM meningkat 0,2 poin menjadi 71,8 meliputi IHH 73,0, IP 80,0 dan ISHL 61,6.

Perkembangan disektor Pertanian tanaman pangan, Tahun 2006 luas panen padi sawah 7,850 ha dengan produksi padi 31.563 Ton, naik jadi 8.166 /ha tahun 2009 denggn produksi padi 38.802 Ton (meningkat 7.239 ton), hal ini didukung dengan peningkatan produksi padi sawah 4,02 ton/ha tahun 2006 menjadi 4,75 ton/ha tahun 2009, serta pembangunan rigasi dari luas fungsional 5.671 ha tahun 2006 menjadi 12.253 ha tahun 2010 (meningkat 116 %), untuk panjang irigai Primer, sekunder dan Tersier tahun 2006 56.135 meter menjadi 74.970 meter tahun 2010 ( meningkat 33,6 %).
Pada Sub sektor Peternakan, Pemkab melaksanakan program Intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi usaha peternakan yang mengarah agribisnis, untuk meningkatkan produksi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB) dan kawin alam, pengembangan hijauan pakan ternak dan mengintensifkan pelayanan pegamanan dan kesehatan ternak.
Untuk Ternak Sapi, tahun 2006 berjumlah 7.213 ekor meningkat menjadi 9.204 ekor tahun 2009 (naik 27,6 %), Ternak Kerbau tahun 2006 berjumlah 13.965 ekor merningkat menjadi 14.058 ekor tahun 2010 (naik 0,06%), peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau ini masih rendah karena kurangnya pejantan, akibat tingginya pemotongan hewan betina dan tidak adanya lokasi baru untuk padang pengembala.

Tahun 2006 dilaksankan ujicoba IB terhadap 15 ekor kerbau, tahun 2007 lalu bunting sebanyak 8 ekor dan telah beranak 5 ekor, tahun 2007 kembali dilakukan ujicoba IB terhadap 28 ekor kerbau dan bunting 20 ekor dan telah beranak 8 ekor tahun 2008, tahun 2008 IB terhadap 15 ekor kerbau dan bernak 7 ekor sedang tahun 2009 kembali dilksanakan IB terhadap 62 ekor Kerbau dan sampai saat ini belum diketahui hasilnya karena Kerbau dilepas saat akan diperiksa.

Untuk produksi Unggas seperti ayam potong mengalami peningkatan, tahan 2008 sebanyak 2.061.000 ekor menjadi 2.400.000 ekor tahun 2009 (Naik 16,5%), populasi ayam broiler sampai Mei 2010 : 1.050.996 ekor, untuk ayam buras tahun 2006 :344.622 ekor sampai Mei 2010 menjadi 605.774 ekor (Naik 75,78%).
Dari kegiatan peternakan, kita mampu meningkatkan produksi daging di Kab. Batanghari dari 1.111,7 Ton tahun 2006 menjadi 1.408 ton tahun 2009 ( naik 26,7%), sampai Mei 2010 produksi daging : 410.153 Ton, sedang produksi telur dari 232.16 ton tahun 2006 menjadi 479,7 Ton tahun 2009 (Naik 106,6%), dan sampai Mei 2010 produksi telur mencapai 163,44 ton.

Pada Sub Sektor Perikanan melalui program budidaya ikan dalam keramba, kolam, perbenihan dan penangkar ikan serta pelestarian sumber daya hayati perikanan. Untuk produksi ikan tangkapan di perairan umum mengalami penurunan 18 % dari total produksi 151,8 Ton tahun 2006 menjadi 123,8 Ton tahun 2009 dan sampai Mei 2010 94,2 ton, tapi Budi daya ikan kolam meningkat dari 356,4 Ton tahun 2006 menjadi 556,7 Ton tahun 2009 (naik 56,2%) sampai Mei 2010 mencapai 445,5 ton, ikan keramba dari 2.410,01 ton tahun 2006 menjadi4.118 ton tahun 2009 ( naik 70,87%) dan sampai Mei 2010 mencapai 1.853,1 ton.

Di Subsektor Perkebunan, tahun 2006 luas tanam karet 108.959,5 ha dengan produksi 46.888,5 ton menjadi 111.527 Ha tahun 2009 (naik2,36%) dengan produksi 61.989 ton (naik 32,21%). Peningkatan luas tanam melalui intensifikasi dan ekstrensifikasi perkebunan melalui peremajaan karet tua dengan penyediaan bibit unggul.
Tahun 2006 luas tanaman karet tua 29.589 ha, melalui program peremajaan karet yang menggunakan dana APBD Batanghari dan sumber lain dari Dinas Pertanian , dapat meremajakan tanaman karet tua secara bertahap dengan bibit unggul yang diberikan scara gratis kepada masyarakat, dan sampai tahun 2010 tanaman karet tua di batanghari luasnya tinggal 13.611 ha ( 12,2%).

Menurut Bupati, melalui program peremajaan karet di Kab. Batanghari telah muncul dan berkembanmg penangkar bibit karet dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan bibit karet unggul, dan saat ini terdapat 9 orang yang bergerak dibidang swadaya penangkar bibit karet unggul dengan kemampuan produksi 955.000 batang bibit pertahun, mereka memanfaatkan kebun entres milik pemkab Batanghari di desa Simpang Karmio yang telah dilakukan permurnian oleh Balai Penelitian Karet Sembawa Prov. Sumsel, Kebiun di Simpang Karmio tersebut seluas 7,5 ha dan 3,25 ha diantaranya mampu menyediakan 1.500.000 mata entres bibit berkualitas sama seperti yang di Sembawa.

Untuk Komoditas Kelapa sawit, tahun 2006 luas tanam 63.511 dengan produksi 152.092 ton menjadi luas tanam 63.631,6 ha dengan produksi meningkat menjadi 157.993 ton dalam bentuk TBS ( naik 3,88 %).
Perkembangan sektor sekunder, jumlah usaha industri kecil dan menengah tahun 2006 : 1.164 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 7.853 orang menjadi 1.288 unit usaha tahun 2010 (naik 10,6%), dengan tenaga kerja 8.510 orang sampai Juni 2010. Nilai produksi juga mengalami peningkatan dari Rp.92.386 Milyar lebih tahun 2006 menjadi Rp.111.863 Milyar sampai Juni 2010 ( naik 21%).

Dalam mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM), tahun 2008 digulirkan program bantuan permodalan sebesar Rp. 1.475.000.000 dari APBD 2006 dan 2007 terhadap 667 UMKM tersebar diwilayah Batanghari. Dan sampai Juni 2010 meningkat menjadi Rp.3.870.000.000 dan telah disalurkan kepada 1.253 UMKM dengan bunga 6 % pertahun dengan tingkat pengembalian dana UMKM hingga Juni 2010 Rp. 2.666.840.000 sedang jatuh tempo pada Mei 2012, dan untuk mengurangi tingkat kemacetan dan untuk mensukseskan pelaksanaan UMKM, Pemkab telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan menunjuk 2 orang petugas dari Disperindakop ditiap kecamatan dan bekerja sama dnegan petugas kecamatan untuk
melakukan pembinaan termasuk memberi tindakan tegas terhadap UMKM yang menunggak, sesuai aturan dan ketentuan yang ada, sehingga diharapkan semua UMKM dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang disepakati.
Tahun 2010 disalurkan dana UMKM tahap I bulan April 2010 Rp. 570.000.000 kepada 139 UMKM khususnya bagi Pengusaha Mikro Kecil (PMK) dan Wira Usaha Baru (WUB), selanjutnya akan diserahkan bantuan yang sma dalam watu dekat sesuai permohonan dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan dari dana APBDtahun 2007 dan 2009 sebesar Rp. 400.000.000 kepda 8 kelompok tani karet masing-masing Rp.50.000.000 sebagai dana talang modal yang dapat dipinjamkan secara bergulir kepda anggota guna memutus ketergantungan petani terhadap para tengkulak atau Kafuik.
Dibidang Pendidikan, Pemkab Batanghari terus berupaya menambah serta memperbaiki sekolah yang mengalami kerusakan, termasuk penambahan ruang belajar/kelas SD, SLTP dan SLTA, tahun 2005-2006 terdapat 1.552 kelas meningkat menjadi1.749 kelas tahun 2009/2010 (naik 12,7 %) sehingga tahun 2009/2010 sekolah mampu menampung murid mengikuti proses belajar mengajar sebanyak 31.902 murid SD, 8.747 siswa SMP dfan 6.054 seiswa SMA/SMK , sebelumnya yakni tahun 2005/2006 hanya mampu menampung 29.507 murid SD, 7.190 siswa SMP dan 3.341 siswa SMA/SMK.
Melalui Program wajar 9 tahun yang ditingkatkan menjadi 12 tahun sesuai Perda Batanghari No. 17 tahun 2007 berlangsung lancar. Tahun 2008 Pemerintah Pusat memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SD dan SMP Rp. 10.732.292.000, tahun 2009 melalui APBD Prov. Jambi memberi BOS untuk siswa SD dan SMP Rp. 6.273.687.600 dan dana BOS SD/SMP pendamping Rp.2.177.963.585. Tahun 2009 Pemkab Batanghari memberi BOS untuk Diniah Takmiliah Awaliah sebesar Rp. 1,5 Milyar karena sejak tahun 2007 Pusat tidak lagi memberi bantuan untuk Diniah Takmiliah Awaliah yang sempat menimbulkan permasalahan.

Dibidang kesehatan, tahun 2006 terdapat 12 Unit Puskesmas dan 62 Pustu, tahun 2010, 1 Pustu ditingkatkan menjadi Puskesmas yakni Puskesmas di Desa Aro dan pembangunan 2 Pustu di Desa Kehidupan Baru dan Kel. Sridadi, sehingga tahun 2009 Pustu berjumlah 61 unit,Puskesmas Keliling 16 Unit dan rumah Bidan 42 unit, dan Poskesdes 22 unit sehingga Total Poskesdes tahun 2009 51 unit. Dengan sarana yang ada diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Gizi buruk, sampain Mei 2010 sebanyak 8 kasus ( 0,03 %) dibawah standar pelayanan yang ditetapkan Depkes RI (5 %), setiap penderita gizi buruk diberi bantuan makanan tambahan pemulihan selama 90 hari khususnya bagi keluarga miskin sebanyak 235 anak, termasuk mengintensifkan pelayanan balita pada Posyandu yang ada diwilayah Batanghari.

Gakin di Batanghari yang memperoleh Jamkesmas yang sumber dananya dari APBN tahun 2009 : 69.032 jiwa dan dibiayai APBD Batanghari 15.000 jiwa, sehingga sebanyak 84.032 jiwa Gakin diBatang hari yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis seperti biaya administrasi, obat-obatan dan tindakan serta biaya transfortasi, termasuk bantuan biaya pendamping bagi keluarga pasien rawat inap di Puskesmas dan RSUD Hamba Rp. 25.000/hari /kasus dan Rp.3.000.000/kasus bagi yang berobat keluar Kab. Batanghari serta Rp. 7.000.000 bagi pasien gakin pemegang Jamkesmas/Jamkesda yang berobat keluar Prov. Jambi pada RS rujukan Pemerintah, termasuk bantuan santunan kematian bagi Gakin yang meninggal Rp. 1.500.000/jiwa.

Untuk prasarana jalan di Kab. Batanghari terjadi penambahan panjang jalan Kabupaten dari tahun 2006 : 783,437 Km menjadi 829.330 Km tahun 2010 meliputi jalan aspal 488,581 km, krikil 81.355 Km dan jalan tanah 260.400 Km, Sedang sarana pelengkap seperti jembatan kayu berkurang dari 77 buah tahun 2006 menjadi 66 buah tahun 2010, jembatan beton 8 buah tahun 2006 menjadi 13 buah tahun 2010, dan Box dari 90 buah tahun 2006 menjadi 102 buah tahun 2010.

Tahun 2009 juga dilaksankan pemeliharaan terhadap 10 ruas jalan sepanjang 73,13 Km dan pembangunan jalan di 5 ruas jalan sepanjang 27,6 Km, jalan lingkungan 16.399,50 Meter dn jalan setapak 5.770 m termasuk pemasangan conblok seluas 2.859,22 meter.
Dibidang Kesejahteraan Sosial tahun 2009 dilaksankan penyuluhan Narkoba, penyerahan bantuan ternak bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) 30 ekor dan organisasi sosial 10 ekor, termasuk program bedah rumah yang telah merehap 120 buah rumah warga layak huni di 74 Desa/Kelurahan dengan total dana Rp. 1.920.000.000. Tahun 2009 juga melanjutkan bantuan insentif pegawai Syara, bantuan pembangunan rumah ibadah.
Penyusunan Lakip berdasarkan Inpres No.7 tahun 1999 tenang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dari hasil evaluasi dan analisa kinerja terhadap pelaksanaan APBD TA 2009 lalu diperoleh capaian akhir kinerja sasaran sebesar 95,25 % yang menandakan bahwa Kinerja Pemkab Batanghari dalam capaian sasaran termasuk dalam kategori BAIK.

Akhirnya Bupati menegaskan bahwa selama 5 tahun terakhir berkat hubungan baik antara pihak eksekutif dengan legislatif semua program pembangunan dapat dilaksanakan walau masih ada yang perlu dibenahi bersama.(dio)