MAHKAMAH KONSTITUSI:PASANGAN SUKA HAMDI AKHIRNYA BERHASIL MELENGGANG KE KURSI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO *MONEY POLITIC TIDAK MENGARAH PADA PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR ,SISTIMATIS, DAN MASIF*DALIL-DALIL KEBERATAN PASANGAN YOPI-SAPTO TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM * HUMAS PROVINSI KEBOBOLAN BERITA ISTRI GUBERNUR AKIBATNYA NAMA BAIK GUBERNUR JAMBI TERCEMAR*SAMISAKE:100 juta untuk pendidikan di tiap kabupaten*WAKIL GUBERNUR:Arah Pembangunan Provinsi Jambi berwawasan Lingkungan*SAMISAKE:22 Milyar untuk bedah rumah di tiap kabupaten*Pemerintah Jambi beri bantuan dana 3,6 milyar untuk renovasi gedung Taman Budaya*Warga masih saja mengeluh soal pelayanan PDAM Tirta Mayang *HBA optimes Jambi Emas terwujud*2011 Pemerintah Jambi gulirkan dana bantuan 5 juta untuk Pengrajin*Pemprov Jambi dan PTPN VI bersama membangun Jambi*SAMISAKE:Satu Milyar Satu Kecamatan * Anggota Korpri harus Netral *

4/09/2011

TPID Jambi Kurang “Greget”

 
TIM Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi yang diketuai Asisten II Setda Provinsi Jambi dinilai “kurang greget” mengendalikan inflasi. Apalagi, tidak ada langkah nyata yang dilakukan pasca pertemuan yang dilakukan triwulanan di Bank Indonesia Jambi itu. Kesimpulan ini mengemuka pada Diskusi Bulanan yang digelar di Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Rabu (2/2).
 
Anggota TPID, Prof Amri Amir mengatakan, tim sudah memberi sinyal bakal terjadi lonjakan inflasi pada tahun 2010. agar segera dilakukan langkah antisipasi pasca pertemuan. “Tapi beberapa waktu kemudian, tidak ada yang dilakukan,” ujar Amri.
 
Beda dengan di Pulau Jawa. Dicontohkan Amri Amir, TPID disana begitu agresif menanggulangi inflasi. Misalnya menampung barang dari sentra produksi untuk kemudian menyalurkannya ke pasar. Mereka—lanjut Amri amir, melakukan gerakan produktifitas masyarakat. Misalnya menanam cabai di tiap pekarangan rumah. “Langkah ini sekilas sepele. Namun memberi manfaat sangat  besar bagi daerah,” sambung Amri.
 
Menurut Amri, pasca pertemuan TPID, tidak ada langkah nyata yang dilakukan. Misalnya mengalakkan kegiatan yang bersifat home industri untuk mengurangi pasokan barang dan sebagainya. “Apalagi, banyak SKPD yang belum mengetahui tentang TPID dan apa saja yang dilakukannya,” ujar Amri Amir.
 
Pernyataan ini mendapat dukungan staf Bank Indonesia Jambi, Febby Leorisa. Menurut Febby, Bank Indonesia tidak berkomenten “memaksa” instansi teknis menjalankan rekomendasi tim. Apalagi, banyak hal yang harus dilakukan Pemerintah ditingkat kabupaten/ Kota. Membuat kewenangan Bank Indonesia menjadi lebih terbatas. “Namun Bank Indonesia berwenang mengambil kebijakan dalam hal moneter dan fiskal,” ujar Febby.***


0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More