Rp 350 Miliar Uang Petani Jambi Hilang

JAMBI—Sekitar Rp 350 miliar uang petani Jambi secara tidak langsung hilang setiap tahun. Karena harga jual hasil perkebunan lebih rendah dibanding provinsi tetangga. Kondisi infrastruktur yang belum memadai juga membuat tingkat kesejahteraan petani selama dua tahun terakhir masih dibawah kategori sejahtera.

Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Henri Masyhur saat silaturahim ke Bappeda Provinsi Jambi mengatakui cukup miris melihat tingkat kesejahteraan petani dua tahun terakhir. “Hampir semua NTP sub sektor pertanian di Jambi belum diatas indeks 100 yang mencerminkan titik seimbang. Hanya kelompok perikanan dua bulan terakhir 2010,” ujar Henri.

Padahal menurutnya, sekitar 55 persen penduduk Jambi bergerak disektor pertanian yang memberi kontribusi hingga 25 persen pada struktur pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2010. “Jika memang infrastruktur yang menjadi kendala utama, tentu harus mendapat perhatian serius,” sambung Ketua DPW PKS Provinsi Jambi ini.

Dia meminta, Pemerintah Provinsi Jambi melalui instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum fokus pada penanganan infrastruktur jalan dan jembatan. Setiap tahun, ratusan miliar APBD Provinsi dikucurkan untuk menangani persoalan jalan. Namun tetap saja, tidak ada penambahan ruas jalan baru di Jambi. Dana yang ada, lebih pada penanganan ruas jalan dalam kondisi rusak berat, sedang hingga rusak ringan.

“Sekarang bagaimana kita fokus menyelesaikan jalan misalnya dua tahun pertama ini. Sehingga anggaran setiap tahun tidak tersedot habis hanya untuk menuntaskan persoalan jalan,” tegasnya.

Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Fauzie Ansori mengakui persoalan infrastruktur menjadi kendala utama meningkatkan kesejahteraan petani di Jambi. Bahkan menurutnya, kondisi ini membawa kerugian cukup besar bagi petani.

“Sekitar Rp 350 miliar uang petani hilang setiap tahun karena harga beli TBS lebih rendah Rp 5 dari provinsi tetangga,” ujar Fauzie. Fenomena ini, menurut Fauzie sudah lama terjadi. Harga beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit rata-rata lebih rendah Rp 5 dari daerah lain. Dengan luas kebun sawit mencapai 448 ribu hektar dan produksi 1,2 juta ton CPO, pengurangan nilai ini berjumlah sangat signifikan bagi Jambi.

“Kami sepakat dengan usulan untuk fokus menyelesaikan infrastruktur dalam dua tahun pertama. Seyogyanya ini sudah dituangkan dalam RPJMD 2010-2015 Jambi,” sambungnya.

Menyikapi rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) Jambi, Fauzie mengajak semua stakeholder memiliki kesamaan mewujudkan visi Jambi EMAS 2015.  “Ini kerja bersama antara semua instansi dengan dukungan legislatif. Kami butuh kerjasama yang saling mengisi dan membangun,” tutup Fauzie.(**)