Pandangan Umum Fraksi atas LKPj 2010

oleh : Henri Masyhur, Rabu (16/3/2011)

 

Sebelumnya, kami dari Fraksi Gerakan Keadilan mengucapkan terima kasih kepada saudara Gubernur Jambi yang telah menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jambi tahun 2010.  Walaupun kita sadari, LKPj tahun 2010 ini disampaikan dalam koridor terhitung lima bulan Gubernur terpilih hingga akhir tahun 2010. Dan selanjutnya memimpin pembangunan di Jambi hingga tahun 2015 mendatang. Mempelajari lembar demi lembar laporan ini, Kami melihat Pemerintah daerah telah sangat membuka diri memaparkan apa yang telah dan akan dilakukan untuk pembangunan Jambi lima tahun mendatang. Termasuk sejumlah hambatan dan tantangan yang bakal dihadapi. Namun demikian, ada beberapa penguatan dan pandangan yang kami rasa sangat perlu untuk dicermati dan menjadi masukan kita semua.

 

Saudara Gubernur, Saudara ketua, wakil ketua, para anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.

Dalam dokumen setebal 373 halaman, ditambah lampiran 143 halaman, kita telah disuguhkan analisa, laporan dan data perkembangan pembangunan di Provinsi Jambi kurun setahun terakhir.  Namun ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan untuk melengkapi dan mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom masyarakat beberapa waktu mendatang.

 

Pertama : Pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi daerah.

Komitmen Pemeritah Provinsi Jambi mewujudkan visi Jambi emas sudah terlihat lewat 4 strategi pendekatan pembangunan yang ditawarkan ketengah masyarakat. Yaitu pembangunan yang Pro Job (Membuka lapangan pekerjaan), Pro Poor (menurunkan angka kemiskinan), Pro growth (mendorong pertumbuhan) dan Pro Environment (Pembangunan Berwawasan Lingkungan).

Dalam perjalanannya, muncul sejumlah persoalan yang menuntut perhatian serius. Terutama mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana kehadiran pemerintah “MEMBERI MANFAAT” bagi rakyat yang dipimpinnya. Ditengah situasi politik dan perekonomian yang terus berubah. Beberapa persoalan ekonomi yang kami lihat selama ini diantaranya :

1. Tingginya inflasi hingga 10,52 persen sepanjang tahun 2010.

Fraksi Gerakan Keadilan menyatakan prihatin atas lonjakan inflasi tahun 2010 hingga 10,52 persen. Capaian ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya hanya 2,49 persen. Bahkan disebut-sebut inflasi tertinggi di Sumatera. Kami mencoba mengurai apa yang menyebabkan berkurangnya nilai rupiah dan tingginya lonjakan harga hingga mendorong inflasi di Kota Jambi.

Dari berbagai diskusi yang kami lakukan, ternyata kelompok bahan makanan yaitu cabai dan beras menjadi pemicu utama inflasi di Jambi. Ironisnya kedua bahan makanan ini masih dipasok luar daerah. Bahkan Bank Indonesia menyatakan, 78 persen cabai yang dikonsumsi di Jambi didatangkan dari Curup Provinsi Bengkulu. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian untuk menggalakkan produksi strategis daerah?. Karena bukan tidak mungkin, fenomena ini akan terus terjadi mengingat tingginya kebutuhan dan ketergantungan Jambi dari darah lain. Dalam bahasa yang sederhana, Jambi sangat rentan dengan fluktuasi inflasi dari waktu ke waktu.

Dilain pihak, Jambi telah memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang rutin melakukan rapat triwulanan di Bank Indonesia. Walaupun diakui belum banyak yang bisa dilakukan tim ini di lapangan pasca pertemuan.

Lima point utama Fraksi Gerakan Keadilan rekomendasikan untuk mengendalikan dan menekan laju inflasi di Jambi beberapa waktu mendatang. Yaitu

(1)    Dinas pertanian, perkebunan, peternakan, Dinas Perdagangan dan perindustrian serta Badan Ketahanan Pangan berupaya menggalakkan produksi komoditi strategis dan menciptakan sentra-sentra produksi daerah.

(2)    Menemukan formula insentif bagi petani yang mempertahankan lahan abadi untuk tanaman pangan dan palawija.

(3)    Agar tiap Pemerintah Kabupaten/Kota mencanangkan lahan abadi tanaman pangan. Ini perlu dilakukan dalam kerangka mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain.

(4)    Dalam contoh sederhana, mencanangkan “cabai untuk rakyat” dapat segera kita lakukan. Sekilas memang terlihat sepele, namun lonjakan harga cabai dan beras memberi implikasi negatif bagi banyak sektor lain.

(5)    Mengoptimalkan peran dan kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam memonitor pergerakan inflasi di Jambi.

(6)    Dalam domain Bank Indonesia, harus diiringi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan laju inflasi tersebut.

Keenam rekomendasi ini kami sampaikan, setelah Fraksi Gerakan Keadilan melihat belum satupun rekomendasi pemecahan masalah yang ditawarkan dalam LKPj tahun 2010 ini.

 

Saudara Gubernur, Saudara ketua, wakil ketua, para anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.

2. Struktur ekonomi Jambi rentan perubahan

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010 mencapai 7,3 persen. Menempati peringkat pertama di Sumatera dan peringkat kedelapan secara nasional. Ini sebuah prestasi yang patut diberi apresiasi kita semua.  Namun kami ingatkan agar kita tidak terlena dengan angka-angka ini. Mengingat struktur perekonomian Jambi juga masih rentan akan perubahan.

Badan Pusat Statistik mencatat,  sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 14,5 persen pada tahun 2010. Bahkan memberi kontribusi 18,1 persen pada struktur perekonomian Jambi.

Disatu sisi, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan geliat perekonomian di Jambi terus bergerak dari waktu ke waktu. Namun disisi lain, tingginya kontribusi sektor pertambangan juga belum bisa dijadikan sandaran kedepan. Apalagi, sektor ini masuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Kami mengilustrasikan, besarnya perputaran nilai rupiah dan hasil produksi daerah sebagiannya dihasilkan dari usaha pertambangan migas dan non migas. Perlu dilakukan kajian komprehensif, apakah perputaran rupiah dari sektor ini juga dinikmati masyarakat Jambi secara umum. Apalagi informasi yang kami peroleh, kandungan mineral khususnya tambang batu bara Jambi akan habis 7,5 tahun kedepan dengan pola eksploitasi dan banyaknya izin Kuasa Pertambangan yang ada. Lebih jauh dalam bahasa sederhana, apakah kita sudah melihat perbaikan kualitas hidup masyarakat Jambi dari waktu kewaktu ditengah informasi tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang ada ? jawaban ini banyak kita temukan disekitar kita dengan melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat disemua pelosok daerah.

 

3. Dukungan alokasi dana pembangunan untuk mewujudkan strategi Pro Job dan Pro poor.

Untuk memberi arahan yang lebih strategis, kami berharap Pemerintah daerah dapat menampilkan prosentase dan nilai absolut Anggaran di tiap dinas yang memang benar-benar dialokasikan, bersentuhan langsung dan memberi dampak nyata ketengah masyarakat. Kita tidak ingin, dengan dana yang sedikit, namun justru dialokasikan untuk kegiatan rutin dan belanja pegawai. Sehingga stimulus APBD kurang berdampak nyata dan memberi efek domino ketengah masyarakat.

 

4. Re evaluasi SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas

Fraksi kami melihat, persoalan perekonomian dan segala aspeknya menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Semuanya harus dimulai dari pemahaman yang benar dan semangat membangun untuk rakyat.

Filosifi Jambi Emas yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jambi, akan sulit dicapai tanpa didukung perangkat daerah yang benar-benar handal. Penguatan kelembagaan ekonomi daerah, melalui reevaluasi perangkat SKPD perlu segera dilakukan. Dinas, Badan, Biro hingga lembaga yang bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat harus benar-benar memahami apa yang harus dilakukan ditengah tantangan perekonomian Jambi kedepan.

Penempatan pejabat struktural yang berkompeten dan amanah dibidangnya, menjadi pijakan awal mencapai cita-cita pembangunan yang pro job, pro poor, pro growt dan pro envirenment di Jambi.

 

 

 

Kedua : Pembangunan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Saudara Gubernur, Saudara ketua, wakil ketua, para anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.

Merujuk tugas utama pemerintah, menyediakan akses pendidikan dan kesehatan pada masyarakat, ada beberapa catatan penting yang ingin kami sampaikan. Yaitu :

1. Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya melaporkan capaian angka partisipasi sekolah, jumlah sekolah, guru, siswa serta besaran anggaran yang telah dikucurkan. Karena persoalan pendidikan tidak sekadar membuat sekolah, menghadirkan siswa dan melaksanakan proses belajar mengajar. Lebih jauh, bagaimana pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan hingga ke pelosok daerah. Apalagi masih sering kita dengar, tingginya biaya pendidikan membuat banyak siswa tidak dapat menikmati pendidikan yang lebih berkualitas karena ketidakmampuan ekonomi. Kita berharap, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat membuat formula tertentu sehingga pendidikan bermutu menjadi prioritas disemua sekolah. Tidak hanya pada sekolah tertentu dan jenjang tertentu saja.
2. Fraksi Gerakan Keadilan kembali mengingatkan, perlunya pendidikan berbasis keunggulan kawasan. Ini menjadi penting, mengingat banyak komoditi-komoditi unggulan daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Lahirnya sekolah berbasis keunggulan kawasan, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberi nilai tambah pada komoditi strategis daerah.
3. Disisi pendidikan non formal dan informal, kami berharap ada penguatan beberapa lembaga dan balai latihan kerja. Karena terbukti persaingan usaha dan kerja beberapa waktu mendatang tidak hanya berbekal selembar ijazah. Melainkan didukung keterampilan di berbagai bidang sesuai ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam bahasa sederhana, bagaiman kita berupaya siswa yang lulus di Jambi tidak lagi berharap pada lapangan kerja yang ada. Melainkan menciptakan peluang-peluang usaha baru yang kreatif dan inovatif.
4. Disisi kesehatan, masih sering kita mendengar keluarga miskin dan pra sejahtera mendapat layanan kesehatan kurang optimal. Padahal, miliaran rupiah sudah dikucurkan untuk program Jamkesmas, Jamkesmasda hingga Jamkesprov. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Jambi dituntut lebih memainkan peran menyediakan layanan kesehatan yang baik dan berkualitas.
5. Fraksi Gerakan Keadilan juga menyampaiakn keprihatinan dengan data yang disampaikan dalam LKPj ini. Dimana disebutkan, terdapat 492 kasus HIV/AIDS sepanjang tahun 2010. Bahkan 40,93 persen diantaranya telah meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah ini bentuk ketidakmampuan instansi terkait menekan penyebarannya, atau fenomena ini menggambarkan mulai merebaknya kerusakan moral masyarakat Jambi.

 

Ketiga : Infrastruktur wilayah

Kerusakan jalan dan jembatan sudah menjadi berita yang kita terima sehari-hari. Ibarat makanan ringan, kita “seolah kebal” dengan jeritan masyarakat kecil yang sulit mengangkut barang dagangan karena jalan rusak. Atau mereka yang terjebak berhari-hari saat mengangkut komoditi pertaniannya.

Kami mencatat, puluhan bahkan ratusan miliar dikucurkan setiap tahun ke Dinas Pekerjaan Umum untuk menangani persoalan infrastruktur ini. Namun tetap saja, persoalan ini seolah tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Ibarat memiliki rumah, tahun ini kita perbaiki, tahun depan kita perbaiki dan terus setiap tahun. Sehingga uang kita habis hanya untuk memperbaikinya. Sementara ditempat lain, orang sudah memiliki rumah baru, bahkan lebih besar dan lebih luas.

Filosofi ini jauh panggang daripada api melihat kondisi di Jambi. Padahal banyak ekses negatif yang ditimbulkan dari kerusakan infrastruktur wilayah. Diantaranya :

a.    Tingginya Inflasi di Jambi juga disebabkan sulitnya akses transportasi barang dan jasa sehingga menyebabkan biaya produksi dan transportasi meningkat. Pada gilirannya dibebankan pada petani dan konsumen.

b.    Dari tahun ke tahun, Jambi masih berkutat pada kondisi prosentase jalan baik, rusak ringan, rusak berat tanpa ada penambahan ruas jalan baru. Padahal, banyak masyarakat di pelosok daerah membutuhkan akses jalan yang lebih memadai.

c.    Kami menyarankan, harus ada tindakan ekstrim dan gebrakan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menuntaskan persoalan infrastruktur selama dua tahun kedepan. Sehingga tahun berikutnya, dana APBD yang ada dapat kita kucurkan untuk berbagai program layanan masyarakat lain.

d.    Semangat mengatasi kerusakan Jalan sudah dimulai dengan dioperasikannya beberapa jembatan timbang. Walaupun dalam perjalanannya, upaya ini terkesan jalan ditempat. Pengalaman kami, masih banyak kendaraan melebihi tonase yang lolos dari jembatan timbang. Padahal, angkutan batubara dan CPO menjadi penyumbang terbesar kerusakan jalan di Jambi. Sedangkan nilai yang diterima dari komoditi pertambangan sangat tidak sebanding dengan beban yang harus dikeluarkan Pemerintah daerah memperbaiki kerusakan jalan.

e.    Kami memberi apresiasi atas rencana memanfaatkan jalur transportasi air. Selain mengurangi kerusakan jalan, wacana ini diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.

 

Keempat : Persoalan Konflik Lahan

Untuk kesekian kalinya, Fraksi Gerakan Keadilan tidak bosan-bosannya menyuarakan persoalan konflik lahan di Jambi. Sama-sama kita saksikan, eskalasi konflik terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan dari 41 konflik lahan yang tersebar di hampir semua kabupaten, belum satupun yang tuntas dan memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Kami melihat, dalam LKPj ini sama sekali tidak disinggung persoalan konflik tenurial tersebut. Padahal di beberapa daerah, korban jiwa, terluka, diintimidasi hingga terjerat hukum menghiasi wajah media massa di Jambi. Terhadap persoalan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan.

a.    Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim yang berwenang menangani persoalan konflik lahan dan tata batas. Namun sayang, belum banyak yang dilakukan tim sejak SK ditandatangani saudara Gubernur pada Oktober 2010 lalu. Sementara di sejumlah daerah, persoalan ini semakin meluas bahkan memakan korban jiwa.

b.    Dari beberapa diskusi yang kami lakukan, enam rekomendasi fraksi kami tawarkan untuk meminimalisir persoalan ini. diantaranya :

(1)     Pemerintah Provinsi harus mengkomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten agar mengakomodir penyelesaian konflik lahan dalam RPJMD Kabupaten

(2)     Membentuk tim yang solid serta membagi tugas penyelesaian antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

(3)     Melibatkan partisipasi akfit masyarakat juga dilakukan ditingkat lokal

(4)     Memperluas kawasan hak kelola rakyat dalam berbagai skema yang diatur pemerintah.

(5)     Melakukan perbaikan pada rencana tata ruang wilayah untuk meminimaliris masalah di kemudian hari.

(6)     Bupati, diharapkan tidak lagi mengeluarkan izin prinsip pada perusahaan perkebunan yang baru. Melainkan izin survey atas izin-izin yang telah ada.

 

Kelima : Optimalisasi BUMD

Meminjam istilah “Berburu di Kebun binatang”, kami ingin sedikit menyinggung tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi berikut Kabupaten/Kota di Bank Jambi. Kami melihat, sebagai satu-satunya bank milik Pemerintah Daerah, belum banyak yang dilakukan Bank Jambi untuk mengangkat sektor-sektor perekonomian produktif masyarakat.

Bank Jambi juga kurang berani melakukan inovasi dan melakukan tantangan ekspansi seperti dilakukan bank-bank konvensional lain. Padahal, munculnya banyak bank baru di Jambi membuktikan bahwa Jambi sangat potensial disisi pengembangan perbankan.

Kredit yang dikucurkan selama ini sebagian bersifat kredit konsumtif. Yang diberikan pada pegawai negeri sipil yang notabene bisa “menggadaikan” SK Pegawainya dibank tersebut. Maka wajar, jika kemudian kredit macet dapat ditekan, lantas dianggap sebuah prestasi.

Kami berharap, ada perbaikan pada manajemen operasional Bank Jambi dan melakukan sejumlah inovasi. Agar keberadaannya dapat benar-benar bermanfaat tidak hanya bagi PNS yang meminjam uang disana. Kedepan, kita berharap Bank Jambi tidak sekadar tempat meminjam uang, yang tidak ubahnya sebuah koperasi simpan pinjam.

Terhadap BUMD Jambi, yaitu PT Jambi Indoguna Internasional, kami berharap ada reorganisasi agar terjadi pencerahan dan perbaikan disisi manajemen. Selain menemukan peluang-peluang usaha baru yang dapat dilakukan PT JII kedepan. Apalagi, peluang bisnis gas buang PT Petrochina yang sudah ditandatangani di BP Migas beberapa waktu lalu diharapkan dapat menggairahkan operasional PT JII dan mengembalikan kerugian-kerugian finansial yang sudah diderita beberapa waktu lalu.

 

Keenam : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

Ditengah banyaknya pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai, ternyata sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2010 mencapai Rp 353,26 miliar. Jumlah ini cukup fantastis bahkan mencapai rekor tertinggi sejak 6 tahun terakhir. Terhadap fenomena ini, Kami menilai ada unsur kekurangcermatan dalam menyusun perencanaan serta kekurangmampuan sumber daya aparat menjalankan program. Selain memang ada efisiensi penggunaan anggaran, persoalan waktu pelaksanaan, eskalasi harga hingga capaian pendapatan daerah yang melebihi target.

Namun hendaknya, Silpa dari tahun ke tahun dapat ditekan semaksimal mungkin. Agar tiap rencana yang sudah diprogramkan dapat terlaksana ditengah masyarakat. Kami melihat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan masih memegang rekor tertinggi Silpa tahun 2010. Padahal dipundak ketiga instansi ini, ada tugas berat membangun kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

 

Ketujuh : Memaknai Filosofi Jambi Emas

Niat Pemerintah membangun Provinsi Jambi kearah yang lebih baik sudah ditunjukkan dalam sejumlah program dan prioritas pembangunan. Yang dibingkai dalam koridor Jambi Emas 2015.

Seperti yang sering fraksi kami sampaikan, komitmen Jambi Emas tidak akan memiliki makna tanpa didukung semua pihak. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dituntut mampu menterjemahkan visi ini dalam program dan aksi nyata. Tidak sekadar laporan diatas kertas yang berisi data dan angka-angka.

Dalam “Kitab Suci” Pemprov Jambi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terdapat capaian, indikator dan parameter yang harus diwujudkan semua pihak. Kami berharap Saudara Gubernur beserta perangkatnya dapat benar-benar mengawal dan mewujudkan visi Jambi Emas 2015. tentu harus dimulai dari pembenahan manajemen dan perekrutan personil yang benar-benar memahami, sejalan dan se ide untuk membangun Jambi menjadi lebih baik. Kita berharap, masyarakat Jambi yang ber keadilan dan sejahtera dapat diwujudkan secara merata. Sehingga amal ibadah kita sebagai pelaku pembangunan, mendapat nilai lebih disisi Allah Swt. Amin.

 

 

Saudara wakil Gubernur, Pimpinan Dewan serta Hadirin yang berbahagia

 

Demikianlah pemandangan umum ini kami sampaikan. Kami berharap, berbagai masukan yang kami sampaikan dapat menjadi catatan untuk mewujudkan visi Jambi Emas 2015. Satu komitmen kita, Bagaimana berbuat banyak untuk masyarakat Jambi diawali niat yang tulus dan ikhlas. Insya Allah.

 

Wabillahitaufik Wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr Wb.

 

FRAKSI GERAKAN KEADILAN

DPRD PROVINSI JAMBI