KERTAS KAMPAYE AMPUH DI TENTANG TIGA LSM

Aliansi Masyarakata Peduli Hutan(AMPUH)memberikan pernyataan kertas kampaye tertanggal 14 Mret 2011 yang mana dalam kertas kampaye tersebut memberikan wacana kritis bahwa Gubernur Provinsi Jambi merencanakan pengerukan sungai Batanghari,pengerukan tersebut akan di lakukan oleh  salah satu perusahaan synco global.Di hari yang sama kertas kampaye AMPUH di soalakan oleh bebrapa LSM.Menurut steatment Ketua LSM SOMASI ,Fikri Riza mengatakan bahwa,AMPUH bertujuan tidak jelas,di satu sisi mendukung perambahan hutan di TNKS,di sisi lain dia (Rivani Noer)menghambat program yang sudah di canangkan oleh pemerintah provinsi Jambi,kembali Ketua Lembaga Swdaya Masyakarakat dari PRAJA indonesia ,M.Arpani mengatakan pihaknya meminta agar pandangan ini harus obyektif,ditambahkan lagi sejauh mana  pandangan mereka soal penyelesaian konflik lahan,sedangkan konfik lahan  yang mereka(team yang tergabung dalam konflik lahan tersebut) mengurus  konlik tersebut belum selesai-selesai,Kembali lagi menurut KetuaLSM GPMJ,Akmal  Khatab, wajib mendukung program pengerukan sungai Batanghari dengan dasar kajian1.Apek kehidupan masyakarat.2.Potensi banjir.3.Transportasi.4.PAD.

Dengan adanya pengerukan sungai itu,dapat melanjutkan aKtifitas mereka dalam mencari kehidupan di sungai itu sendiri.Atas empat dasar ini kami mendukung program pengerukan.dari tiga lembaga yang telah menyatakan bahwa mereka berkesimpulan mempertanyakan keseriusan dan sikap dari AMPUH ini terhadap cinta tanah air.Kami memandang openi yang di keluarkan oleh AMPUH tidak mendukung dari program dan aspek kebijakan daerah,ini ada apa?

Rencana pengerukan ini harus di lakukan Pemerintah Provinsi Jambi secara hati-hati dengan pendekatan multi-prospektif.Gubernur Provinsi Jambi,HBA selayaknya meminta SKPD melakukan proses konsultasi public,transfaran dan mencakup banyak pihak terhadap rencana ini,sebagai harapan baru rakyat Jambi,HBA  harus melakukan terobosan bahwa proyek pembangunan akan mendapatkan persetujuan luas dan bebas dari warga yang akan merasakan dampak kuat dari pelaksanakan  pembangunan serta praktek pembangunan akan  berkonstribusi pada strategi reduksi karbon dan minimalisasi konflik.

Rencana pengerukan sungai Batanghari,seharusnya diiringi dengan prioritas peninjauan izin dan evaluasi terhadap praktek ,juga  bisnis kelapa sawit dan batu bara,yang kemudian dilakukan resolusi atas semua problem-problem di industry ini,baik menyangkut penataan ruang(konsesi),konflik social dan lahan,juga pengelolaan  dampak ,elain itu yang sering di abaikan.tetapi penting dilakukan adalah mengkalkulasi daya tampung dan daya dukung lingkungan di Provinsi Jambi untuk pengembangan bisnis di sektor batu bara(tambang).Kertas kampaye inilah yang di tentang oleh beberapa LSM  di Jambi.(**)