Gubernur buka seminar Ikatan Alumni PIP

JE- Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus membuka sekaligus mengikuti seminar Ikatan Alumni Pendidikan Ilmu Pemerintahan (IKADIP) Provinsi Jambi, Sabtu (27/11) bertempat di Abadi Convention Center, Telanaipura. Acara ini merupakan bentuk konkret para alumni untuk ikut mendukung mewujudkan Jambi Emas 2015. Dan diharapkan dari seminar ini dihasilkan buah-buah pikiran yang mampu meningkatkan peranan para alumni dalam membangun Provinsi Jambi. Acara ini dihadiri oleh 400 undangan diantaranya, Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj.Yusniana Hasan Basri, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Prof.Dr.Ryass Rasyid sebagai narasumber, Kepala SKPD,Alumni dan Mantan Direktur.

            Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan menekankan pentingnya peranan seorang pemimpin untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dijelaskan Gubernur untuk meningkatkan motivasi sebagai pemimpin untuk bekerja keras dalam mensejahterkan masyarakat.

            “Hakekatnya sebuah pemerintahan memiliki tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri, serta melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut tentu saja pemerintah perlu ditopang oleh sumber daya aparatur yang cerdas,trampil dan berpengetahuan”ungkapnya.

            Gubernur juga menjelaskan bahwa dalam era persaingan bebas antar Negara dewasa ini perlu terus dibangun administrasi pemerintahan yang baik, organisasi yang efisien serta aparatur yang kompeten dan jujur.

”Kultur administrasi pemerintahan yang melayani,memberdayakan dan membangun berlandaskan prinsip profesionalisme dari para aparatur harus terus berkembang secara berkesinambungan, dan acara ini diharapkan dapat memperbaharui pengetahuan dan pemahaman selaku aparatur pemerintahan, dan saya berharap kepada alumni IKADIP dengan latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan dan kepamongan yang dimiliki dapat berkiprah maksimal dalam memacu pembangunan di Provinsi Jambi sejalan dengan upaya kita untuk mewujudkan Visi Jambi Emas 2015 yaitu Jambi yang Ekonomnya Maju,Aman,Adil dan Sejahtera”tegasnya.

            Sementara itu Ketua Panitia Heri Mujiono dalam laporannya menyampaikan bahwa acara ini terselenggara dengan dua agenda yaitu untuk membahas kebijakan pemerintah provinsi Jambi dalam mewujudkan Jambi Emas 2015, serta merefleksikan pengalaman dan eksistensi ,serta isu isu yang berkembang untuk memajukan pembangunan di Provinsi Jambi. “Seminar ini memiliki tujuan untuk membuka cakrawala berpikir anggota Ikatan Alumni Pendidikan Ilmu Pemerintahan”ungkapnya. (Maria/Foto Marzuki)

Read the rest of this entry »

International seminar on Jambi Heritage

     Percandian Muaro Jambi sudah masuk dalam Tentative List UNESCO

            JE, Bahwa budaya dengan nilai-nilai dan obyek-obyek yang terkandung didalamnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, itu tidak dapat disangkal lagi. Tetapi, apakah kemudian budaya itu bisa dipertahankan, dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan secara arif atau bijaksana untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, itu lah yang menjadi permasalahan besar. Untuk itu, sangat dibutuhkan upaya terpadu yang terarah, sinergi dan berkelanjutan.

            Di Provinsi Jambi, bertalian dengan pelestarian budaya Jambi, secara khusus untuk melestarikan obyek budaya yakni Kawasan Percandian Muaro Jambi dan Formasi Geologi Kabupaten Merangin (Muaro Jambi Temple and Merangin Geological Formation for Geopark), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia beserta seluruh stakeholder terkait menyelenggarakan International Seminar on Jambi Heritage pada 26-29 September 2010, bertempat di Muara Bulian Room, Wiltop Hotel, Kota Jambi, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Drs. H.Fachrori Umar, M.Hum pada Jumat (26/11).

            Dalam sambutan tertulis Gubernur Jambi, Drs. H.Hasan Basri Agus, MM (HBA) yang dibacakan oleh Wagub, dinyatakan bahwa fenomena kehidupan budaya Jambi berangsur menyusut pada beberapa segmen akibat gencarnya peradaban budaya global, perlu dicermati dan nilai-nilai budaya Jambi sebagai nilai yang fundamental herus dibangun kembali, tanpa batasan geo politik yang kaku dan sempit.

            Gubernur berharap seminar internasionl ini merupakan langkah strategis dalam upaya pembangunan kebudayaan di Provinsi Jambi, untuk menangani lebih serius lagi pelestarian kekayaan warisan alam dan cagar budaya Kawasan Candi Muaro Jambi dan Formasi Geologi di Kabupaten Merangin dan Sarolangun secara terpogram dan berkelanjutan.

            Dikemukakan oleh gubernur bahwa Kawasan Percandian Muaro Jambi sudah termasuk dalam Tentative List UNESCO, yang selanjutnya masuk sebagai nominasi warisan dunia.

            Sementara Formasi Geologi Kabupaten Merangin menurut ahli geologi termasuk dalam masa 250 juta tahun silam, menyimpan kenanekaragaman fosil flora dan fauna yang sangat langka di dunia.

            Gubernur menegaskan bahwa keduanya merupakan anugerah, yang harus disyukuri. Maka dari itu, gubernur mengajak segenap komponen dan seluruh masyarakat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah untuk bersama-sama turut melestarikan dan mengembangkannya.

            Melalui seminar berskala internasional ini, gubernur mengharapkan akan muncul pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif dalam pengembangan dan pelestarian Kawasan Percandian Muaro Jambi dan Formasi Geologi Merangin serta kawasan budaya lainnya, yang menurut gubernur keberadaan kawasan tersebut nantinya akan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jambi khususnya dan Indonesia umumnya.

            Ketua panitia seminar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisat Provinsi Jambi, DR. Ir. Didy Wurjanto, M.Si dalam laporannya mengatakan bahwa seminar ini bertujuan untuk mengumpulkan scientific input/masukan-masukan ilmiah tentang kekayaan budaya Jambi yang juga merupakan kekayaan Nusantara, utamanya untuk melestarikan Kawasan Percandian Muaro Jambi dan Formasi Geologi Merangin.

            Acara ini dihadiri oleh para pemerhati, penggiat, dan juga para pakar budaya arkeologi, geologi,dan sejarah dan purbakala Jambi, nasional, dan internasional, tutur Didy.

            Didy juga berujar bahwa Candi Muaro Jambi sudah terdaftar di UNESCO dengan serial number 4565, sejak tiga tahun yang lalu.

            Head of Muaro Jambi Temple Society, Marzuki Usman dalam paparannya, pada intinya mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk membawa (dalam artian lebih memperkenalkan) Jambi ke dunia, dengan slogan Let’s Go Indonesia, Let’s Go Jambi.

            Senada dengan pernyataan gubernur Jambi yang disampaikan Wagub, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Menparpostel) RI pada masa kepemimpinan B.J. Habibie dan Menteri Kehutanan di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid ini mengatakan bahwa pelestarian kedua obyek budaya di atas sangat berguna bagi Indonesia umumnya, khususnya bagi Jambi, yang akan dapat membawa keuntungan ekonomi yang besar bagi masyarakat, seraya menyampaikan himbauan kepada semua peserta dan seluruh masyarakat Jambi untuk berperan melestarikannya.

            Turut hadir dalam acara tersebut, UNESCO Representative, Mr. Masanori Nagaoka, special guest Elisabeth (Perancis), Griffith (Amerika-Belanda), dan Steve (Amerika), Putri Pariwisata Jambi Tahun 2011, Offie Dwi Natalie, serta undangan lainnya. (Mustar/fotografer : Marzuki).

Read the rest of this entry »

PEMPROV Jambi-PTPN VI bersama membangun Jambi

            JE, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI berusaha untuk bersama membangun Provinsi Jambi, yang tujuannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

            Usaha untuk membangun Jambi secara bersama-sama ini tercermin dari paparan dalam sambutan kedua belah pihak, baik pihak Pemprov Jambi maupun pihak PTPN VI dalam Launching Logo PTPN VI dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN VI (Persero), yang diselenggarakan pada Senin (29/11) di Desa Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari.

            Peletakan batu pertama tersebut dilakukan oleh Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA), Komisaris Utama PTPN VI, Drs. Marzuki Usman, MA, dan Direktur Utama (Dirut) PTPN VI, Iskandar Sulaiman, SE, M.Si.

            Gubernur Jambi dalam sambutannya menyatakan bahwa visi pembangunan Provinsi Jambi untuk lima tahun ke depan adalah Jambi EMAS 2015 (Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera), yang mana untuk mencapai visi tersebut terdapat lima misi pembangunan yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah “Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri.”

            HBA menjelaskan, implementasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dimulai tahun 2011 lebih ditekankan pada konsepsi perencanaan pembangunan yang didasarkan pada pemikiran bagaimana menekan angka kemiskinan (pro poor), menyediakan lapangan kerja (pro job), dan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (pro growth).

            Dalam konteks tersebut, gubernur Jambi periode 2010-2015 ini memandang bahwa kegiatan usaha PTPN VI, apalagi dengan pembangunan pabrik kepala sawit ini juga turut menciptakan lapangan kerja yang sekaligus juga berimbas pada berkurangnya jumlah pengangguran dan berkurangnya jumlah masyarakat miskin, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pajak perusahaan.

            Selain itu, gubernur mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih familiar dengan penamaan CSR (Corporate Social Responsibility), dalam hal ini CSR PTPN VI, juga sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat setempat serta membantu pembangunan Jambi, dimana PTPN VI sangat mendukung visi pembangunan Jambi, Jambi EMAS, yakni melalui sinergi CSR dengan program pemerintahan dalam membangun Provinsi Jambi.

            Nantinya, dengan pembangunan pabrik kelapa sawit PTPN VI yang baru ini, akan membawa efek berlipat ganda (multiplier effect), seperti adanya warung, rumah makan baru, dan lain-lain yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja yang baru.

            Secara eksplisit, gubenur menyatakan bahwa dia menyambut baik upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh pihak PTPN VI  untuk mengembangkan sektor agribisnis dan agroindustri di Provinsi Jambi, karena upaya ini dapat menjadi daya ungkit (leverage) untuk percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

            Atas nama masyarakat, baik atas nama Pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah kabupaten/kota memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya yang telah dilakukan oleh PTPN VI dalam pembangunan pabrik kelapa sawit. Gubernur berharap, hal ini merupakan langkah awal untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam akselerasi atau percepatan pencapaian Jambi EMAS 2015.

            Usai menyampaikan sambutan dan pengarahan, gubernur melakukan pemencetan tombol sirene sebagai tanda launching logo baru dan pemencetan tombol sirene tanda peletakan batu pertama pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Aur Gading tersebut.

            Kepada para wartawan, gubernur mengemukakan pernyataan yang intinya bahwa keberadaan PTPN VI di Jambi memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintahan Jambi, dan pihak PTPN VI sangat mendukung sinergi CSR-nya dengan program pembangunan Pemprov Jambi. Gubernur menegaskan bahwa hal tersebut sangat mendukung dan bersesuain dengan visi Jambi EMAS.

            Komisaris PTPN VI, Marzuki Usman dalam sambutannya mengatakan, sebagai salah satu daerah dengan potensi perkebunan sawit yang besar, sudah saatnya Provinsi Jambi memiliki pabrik kelapa sawit yang modern, bahkan kalau bisa yang paling modern di Indonesia, dalam artian sudah saatnya Jambi bangkit.

            Menteri Pariwisata di era kepemimpinan B.J. Habibie dan Menteri Kehutanan pada masa kepemipinan Abdurrahman Wahid ini berujar bahwa PTPN VI merupakan satu-satunya perusahaan yang paling banyak program plasmanya, artinya sangat mendukung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang mengikuti program plasma yang telah naik haji, bahkan dengan ONH Plus.

            PTPN VI juga concern dengan peningkatan kualitas SDM-nya, dengan cara mengirim karyawan yang kinerjanya bagus untuk disekolahkan ke luar negeri, guna meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Selainnya, ada social product dengan pembangunan pabrik kelapa sawit dan keberadaan PTPN VI, yakni meningkatkan percaya diri karyawan di kebun dan sekitar kebun.

            Putra daerah Mersam (Kabupaten Batanghari) ini mengemukakan harapannya tehadap Jambi, yaitu Jambi EMAS (Elok, Makmur, Adil, dan Sentosa).

            Dirut PTPN VI, Iskandar Sulaiman menjelaskan bahwa dengan pembangunan pabrik ini, PTPN VI memiliki tiga pabrik pengolahan kelapa sawit. PTPN VI mempunyai lahan sawit seluas 30.000 Hektar, yang mana hal ini sangat mendukung terhadap keberadaan pabrik kelapa sawit. Salah satu permasalahan bagi PTPN VI sekarang adalah sebagian buah sawit plasma PTPN VI tidak masuk ke dalam pabrik kelapa sawtit merka, karena banyak pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun sendiri.

            Iskandar Sulaiman mengemukakan bahwa pabrik yang akan dibangun ini adalah pabrik yang berdaya saing tinggi dengan teknologi canggih, bahkan pabrik kelapa sawit tercanggih di Indonesia saat ini. Sebagai salah satu gambaran, pabrik yang akan dibangun, yang biasanya tenaga kerjanya 150 orang, namun dengan teknologi canggihnya, tenaga kerjanya manjadi 51 orang.

            Selanjutnya, Iskandar Sulaiman mengungkapkan bahwa kinerja PTPN VI menggairahkan, dengan omset pada tahun 2006 Rp 1 triliun menjadi hampir Rp 2 triliun pada 2009, laba pada 2006 Rp 16 miliar mnjadi Rp 146 miliar pada 2009, dan pajak, deviden, serta PBB pada 2009 sebesar Rp 274 miliar.

            Berdasarkan penuturan Dirut PTPN VI ini, selain membangun kantor pusat di Paal X, Jambi, PTPN VI juga melakukan, 1.Peluasan lahan di Merlung (seluas 6.000 Ha), Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2.Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (yang baru) di Aur Gading, 3.Intensifikasi perkebunan kelapa sawit di Solok, Sumatera Barat, 4.Pembangunan PLTA Mini di Kabupaten Kerinci, 5.Replanting/peremajaan karet plasma, 6.Perluasan areal di Kabupaten Sarolangun, 7.Hutan Tanaman Industri (HTII karet di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan HTI karet pertama di Indonesia.

            Pabrik kelapa sawit yang dilakukan peletakan batu pertama pembangunannya ini berada di areal seluas 21 Ha, yang mana untuk pabrik luasnya sekitar 4 Ha, jangka waktu pelaksanaannya 18 bulan, pelaksa PT Nindia Karya dan PT Buana Masa Metalindo, PT Jefrindo Consultant (Medan) sebagai konsultan perencana, dan konsultan pengawas adalah PT Sucofindo (Persero) (Jakarta). Kapasitas pabrik ini 30 ton TBS (Tandan Buah Segar) per jam yang dapat ditingkatkan 45 ton TBS/jam.

            Kepala Bagian Produksi, Bpk. Sibagariang mengatakan bahwa limbah dari pabrik sawit ini nantinya akan didaur ulang.

            Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolda Jambi, wakil bupati Sarolangun dan wakil bupati Muaro Jambi, Kapolres Batanghari, Asnawi Nasution (tokoh masyarakat jambi), Direksi PT Sucofindo, Dirut PT Nindya Karya, Camat Batin XXIV, Kades Aur Gading, dan para undangan lainna. (Mustar/fotografer : A. Somad).

Read the rest of this entry »

Anggota Korpri harus netral

JE, Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) meminta anggota Korpri tetap netral, hal ini disampaikanya, Senin (29/11), seusai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke 39 Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri), yang dilaksanakan di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi. Hal ini disampaikan gubernur berkaitan dengan banyaknya incumbent dalam pemilukada di Jambi di tahun 2011 mendatang.

Ditegaskan gubernur, “salah satu yang kita keluhkan saat ini, dimana sering sekali para Kepala Daerah yang sedang incumbent memanfaatkan PNS/anggota Korpri untuk kepentingan politik. Padahal PNS di satu pihak mereka diharapkan tetap menjaga netralitas, sementara di sisi lain, para pejabat yang incumbent memanfaatkan mereka untuk kepentingan politik, dalam hal ini kita mengerti bahwa anggota Korpri berada pada posisi sulit, karena akibatnya nanti saat pejabat yang bersangkutan tidak mendapat dukungan masyarakat, maka akan berakibat pada karir PNS yang bersangkutan”, ujar gubernur.

Sehubungan dengan itu gubernur mengharapkan kepada jajarannya agar tetap menjaga netralitas, “saya mengharapkan kepada seluruh jajaran, terutama para pejabat yang sedang incumbent untuk kepentingan politik, agar member kesempatan kepada PNS untuk menjaga netralitasnya, agar PNS tidak ikut berpoliotik”, harap gubernur.

Sebelumnya saat menjadi Inspektur Upacara yang dihadiri anggota Muspida Provinsi Jambi, para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan jajaran, gubernur menyampaikan sambutan Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional Korpri.

Presiden RI, dalam sambutan tertulisnya menyampaikan, bahwa lebih dari satu dasawarsa, sejak gerakan reformasi gelombang pertama, Korpri telah ikut mengembalikan peran utama birokrasi sebagai komponen utama dalam pengelolaan pemerintahan, korpri telah mampu meningkatkan kapasitas profesionalismenya, seiring dengan sikap netralitasnya sebagai abdi bangsa dan abdi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Panca Prasetya Korpri.

Menurut Presiden, saat ini dan kedepan, para anggota Korpri memiliki tugas sejarah dalam mensukseskan Reformasi Gelombang kedua. “Melalui reformasi Gelombang kedua, kita bertekat untuk memajukan kualitas penerapan demokrasi, meningkatkan upaya penegakan hokum, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedepan kita ingin menuntaskan agenda reformasi birokrasi, guna membangun jajaran birokrasi yang semakin berkualitas, loyal, berdedikasi tinggi dan beerdaya saing”.

Pada HUT ke 39 Korpri, Presiden RI menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada para anggota Korpri di manapun berada. Adapaun pesan dan harapan Presiden RI terdiri dari; Pertama, tuntaskan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan tempat anggota Korpri bertugas. Lanjutkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) di semua lini. Bangun tata kelola dan tata laksana birokrasi yang makin produktif, profeional dan akuntabel. Berikan pelayanan birokrasi yang semakin cepat, akurat dan semakin baik.

Kedua, tingkatkan tingkatkan jalinan kerjasama produktif dengan semua pemangku kepentingan pembangunan. Bangun jajaran birokrasi yang siap merespon berbagai tantangan pembangunan secara kondusif. Ciptakan terobosan dan inovasi dalam memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat. Berikan layanan publik yang cepat dan tepat di tengah kondisi kontijensi di beberapa tempat yang terkena bencana, utamanya di Wasior Papua Barat, Mentawai Sumatra Barat dan sekitar Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Ketiga, lanjutkan kerja keras dan kerja cerdas dalam pengabdian sebagai abdi Negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah. Pedomani  sumpah Jabatan  dan Panca Prasetya Korpri. Buktikan kepada masyarakat bahwa kinerja PNS dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keempat, pastikan bahwa Korpri dapat tampil sebagai organisasi profesi yang ikut meningkatkan daya saing bangsa melalui kehadiran pelayanan birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dibanggakan.

Kelima, sempurnakan jajaran birokrasi yang tangguh dan berwibawa. Jangan ragu untuk melakukan perombakan, pergantian dan revitalisasi dalam penyelenggaraan birokrasi yang dinilai berpotensi mengurangi produktivitas dan menghambat akselerasi laju penyelenggaraan pembangunan. Terus kedepankan semangat kebersamaan untuk bangsa dan Negara. Lanjutkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan nepotisme.

Sementara itu Ketua Korpri Provinsi Jambi H. Hasan Kasim, SH pada kesempatan ini menyampaikan, bahwa dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi anggotanya Korpri Provinsi Jambi telah memberikan kesempatan kepada keluarga PNS golongan I dan II untuk mendapatkan beasiswa. Dimana untuk tahun 2009 Korpri Provinsi Jambi telah memberikan beasiswa kepada sebesar Rp700 juta lebih, dan untuk tahun 2010 telah diinpentarisir ada sekitar 90 orang yang akan mendapatkan beasiswa.

Beasiswa diberikan kepada putra-putri PNS yang belajar di SLTA nilainya sebesar Rp3 juta, sedangkan yang diperguruan tinggi diberikan beasiswa sebesar Rp6 juta, ini suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari anggota Korpri, jelasnya. (Sunarto / fotografer Sukirno).

Read the rest of this entry »

Wagub lepas tim pemburu babi hutan

JE, Dalam rangka peringatan hari bakti Transmigrasi ke 60 tahun 2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan safari berburu babi hutan, yang kemarin (Minggu/28/11), secara simbolis dilakukan pelepasan keberangkatan tim safari berburu babi oleh Wakil Gubernur Jambi H.Fachrori Umar, bertempat di Lapangan Tembak Kotabaru Jambi.  

Dalam sambutannya Wagub mengatakan kegiatan berburu hama babi hutan dilakukan sebagai upaya nyata dalam membantu petani dikawasan transmigrasi dari serangan hama babi yang menyerang lahan pertanian dan diharapkan dapat mengurangi hama yang menggangu.

Kegiatan yang dikaitkan dengan Hari Bhakti Transmigrasi ini diharapkan dapat menekan kerusakan dan penurunan produksi pertanian di kawasan pemukiman transmigrasi sekaligus sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga dibidang menembak.

Pada kesempatan tersebut Wagub mengucapkan terima kasih kepada Pengda PERBAKIN JAYA dan PERBAKIN JAMBI atas partisipasi aktif dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini. dirinya juga mengajak kepada seluruh peserta untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kepekaan naluri berburu, kemajuan prestasi olahraga berburu dan manfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat yang lahan pertaniannya diganggu oleh hama babi.

Sementara, Totok Haryanto dari PERBAKIN dalam laporan menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengda PERBAKIN DKI Jaya, Pengda PERBAKIN Jambi, serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Provinsi Jambi. Tujuannya adalah membantu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh petani di daerah transmigrasi dalam menghadapi hama babi dengan cara mengurangi populasi hama babi dan menekan kerusakan dan penurunan produksi pertanian yang ada di lokasi transmigrasi tersebut.

Pengendalian hama babi melalui ajang berburu dilaksanakan di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peserta yang ikut dalam safari berburu babi terdiri dari anggota PERBAKIN sebanyak 70 orang peserta dan 140 kru pendukung, kendaraan berburu sebanyak 60 unit,  serta 20 unit kendaraan kru pendukung. Kegiatan ini diselenggarakan mulai 26 November sampai dengan 9 Desember 2010 yang akan datang.

Dijelaskan pula Kemenakertras telah membentuk suatu perkumpulan berburu yang  bernama Nakertrans Shooting Club (NTSC). Perkumpulan ini awalnya bertujuan untuk membantu transmigran dalam memberantas hama babi hutan di lokasi transmigrasi, tetapi pada perkembangan selanjutnya perkumpulan ini tidak hanya berburu hama babi hutan, namun juga sebagai wadah untuk membina para atlet menembak yang ingin maju di bidang olahraga menembak.

Hadir dalam acara pelepasan keberangkatan tim safari berburu antara lain Kadis Nakertransos Provinsi Jambi, Ketua Pengda PERBAKIN Jambi, peserta safari dari PERBAKIN DKI Jaya dan PERBAKIN Jambi beserta segenap kru pendukung.* (NICO/Photo : Somad).

 

MALAM RAMAH TAMAH PESERTA INTERNATIONAL ON JAMBI HERITAGE DENGAN GUBERNUR JAMBI

Jambi, Bertempat di Auditorium Gubernuran,  Gubernur Jambi, Drs.H.Hasan Basri Agus beserta isteri Hj.Yusniana Hasan Basri mengadakan ramah tamah dan jamuan makan malam dengan para peserta International on Jambi Heritage, Sabtu malam (27/11).

Dalam sambutannya Gubernur Jambi mengucapkan selamat datang dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan atas terpilihnya Provinsi Jambi sebagai tempat penyelenggara Konferensi Warisan Dunia (World Heritage Conference).

Gubernur mengatakan, kebudayaan dan pariwisata telah menjadi penggerak perokonomian nasional dalam memperoleh devisa. Sehingga tidaklah mengherankan mengapa berbagai negara dan daerah berlomba-lomba mengembangkan sektor pariwisata. Dalam perspektif ekonomi, pariwisata tidak diragukan lagi telah meningkatkan perekonomian terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan peluang berusaha.

Selanjutnya gubernur mengatakan, paradigma baru  pembangunan disebutkan bahwa tanggung jawab pembangunan merupakan tanggung jawab semua warga negara. Dalam kaitan ini keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pembangunan perlu ditingkatkan, agar mereka tidak hanya pasif melainkan memegang peranan penentu dalam keberhasilan pembangunan.

Pemerintah menyadari bahwa program atau kebijakan tanpa dukungan dan tindakan nyata tidak akan menghasilkan apa-apa, untuk itu dalam pembangunan Provinsi Jambi, pemerintah berupaya menciptakan iklim yang dapat merangsang kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam upaya peningkatan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Jambi, gubernur menyadari keterbatasan yang dimiliki, oleh karenanya pemda berusaha untuk terus mendorong pemberdayaan peran serta masyarakat, dunia usaha dan industri untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Kepada wartawan, gubernur mengatakan dari sekitar 27 situs yang diusulkan oleh Pemerintah RI kepada UNESCO, situs Candi Muaro Jambi termasuk kedalam 6 situs yang menjadi prioritas. Pemprov Jambi berkomitmen untuk membantu terutama dalam melengkapi sarana infrastruktur yang ada di sekitar wilayah Candi Muaro Jambi seperti jalan, jalan setapak, termasuk pula pengembangan dari sisi kesiapan masyarakat.

“kami menyadari bahwa program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemprov Jambi sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak terutama dukungan pemerintah pusat”, tegas Gubernur Jambi.

                Kadis kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jambi Dr.Ir.Didy Wurjanto dalam laporannya menyampaikan bahwa sejak 3 tahun yang lalu Candi Muaro Jambi sudah terdaftar sebagai usulan Indonesia untuk dijadikan sebagai warisan budaya dunia nomor 5465.

Kita akan mendapat posisi yang menguntungkan apabila Candi Muaro Jambi menjadi salah satu warisan budaya dunia, antara lain ; daya tarik dari candi tersebut akan semakin tinggi sehingga nantinya akan banyak wisatawan yang akan mengunjunginya. Kemudian akan meningkatnya kegiatan riset / penelitian  yang berhubungan dengan nilai-nilai peradaban kehidupan masa lampau. Selanjutnya akan meningkatnya perhatian dunia luar terhadap candi muaro jambi yang nantinya akan membawa dampak positif baik sektor wisata khususnya yang ada di Provinsi Jambi, jelas Didi.

Turut hadir dalam acara ramah tamah dan jamuan makan malam dengan peserta International on Jambi Heritage antara lain Wakil Gubernur Jambi H.Fachrori Umar, Drs.Yunus Satrio Direktur Peninggalan Purbakala Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Ade Sumarna Kepala pusat Survey Geologi Kementrian ESDM RI, Mr Masanori Nagaoka dari Perwakilan UNESCO di Jakarta, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Dr.Ir.Didy Wurjanto, para kepala SKPD lingkup Pemprov, dan undangan lainnya.* (NICO/Photo : Somad)

Read the rest of this entry »

Guru harus makin profesional

            JE, “Guru harus makin profesional, makin berkemampuan, dan makin baik kesejahteraannya.” Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum dalam Pelepasan Gerak Jalan Santai dalam Rangka Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-65 Tahun 2010, yang diselenggarakan pada Minggu pagi (28/11),  dilepas dari Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi.

            Pada tingkat nasional Indonesia, tema Peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ke-65 Tahun 2010 adalah “Memacu Peran Strategis Guru dalam Mebangun Karakter Bangsa Indonesia yang Bermartabat,” sementara di Provinsi Jambi, tema yang diusung adalah “Dengan Hari Guru Kita Wujudkan Visi & Misi Gubernur Jambi, dalam Rangka Pemerataan Akses Pendidikan yang Berkualitas dan Percepatan Pembangunan infrastruktur Pendidikan.”

            Pesan Wagub ini sangat berdasar,  karena guru sebagai pengajar dan pendidik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, yang berarti juga mencerdaskan kehidupan bangsa, hal yang senafas dengan tujuan negara Indonesia yang sudah dirumuskan oleh founding fathers negara Indonesia dan dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.

            Mencerdaskan kehidupan bangsa ini lah, yang selanjutnya sangat menentukan dalam kemajuan, kesejahteraan, dan martabat ibu pertiwi ini. Memang, guru yang berkualitas dan kinerja guru yang baik belum tentu serta merta menjadikan pendidikan berhasil, karena kualitas pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru semata, para murid/siswa-siswi atau peserta didik, peran orangtua, sistem pendidikan, pemerintah, dan pihak lain yang berkaitan dalam dunia pendidikan juga turut menentukan kualitas pendidikan. Namun, sebagai tenaga pengajar dan pendidik, yang langsung menerapkan sistem dan kurikulum pendidikan, guru memiliki peran yang sangat besar dan strategis dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan.

            “Kita mengetahui, bahwa masa depan sebuah daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Jika manusianya tangguh, maka daerah tersebut insya Allah akan menjadi tangguh dan unggul. Untuk menjadi manusia dan daerah yang tangguh dan unggul tersebut, kita tahu, pendidikan harus maju dan berkualitas, dan diatas segalanya, pendidikan akan maju dan berkualitas jika guru-gurunya bermartabat, profesional, dan sejahtera,” tutur Wagub.

            Wagub juga mengemukakan, pemerintah dengan segala tentangan dan dengan segala keterbatasannya akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena negara Indonesia ingin masyarakatnya maju, bermartabat, unggul, dan berdaya saing. Oleh karenanya, peningkatan kualitas pendidikan dibarengi peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidiknya merupakan hal yang bersesuain dengan keinginan itu. Maka dari itu, Wagub mengajak seluruh guru dan jajaran PGRI di Provinsi Jambi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas, sekaligus meningkatkan profesionalisme guru dalam mengemban amanah yang sangat mulia tersebut.

            Selanjutnya, Wagub mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk memperhatikan empat hal, yaitu, “1.Pendidikan harus tetap menjadi prioritas dan kita tingkatkan terus. Saya mengajak semua, mulai dari saya, para bupati dan walikota untuk bersatu meningkatkan pendidikan di daerah kita, 2.Meningkatkan kesejahteraan guru, alokasikan anggaran dan sumber daya lain yang pantas, sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang dimiliki, 3.Kepada para guru, agar terus dengan semangat yang tinggi, untuk dapat meningkatkan komitmennya, tanggung jawabnya, kemampuannya dalam melaksanakan tugas pengabdian yang diamanahkan. 4.Kepada PGRI dan jajarannya, kiranya dapat memberikan saran dan masukan yang tepat dan realistik untuk masa depan yang baik bagi pendidikan dan guru kita,” ujar Wagub.

            Usai menyampaikan sambutan dan arahan, Wagub melepas sekumpulan balon sebagai pertanda dilepasnya gerak jalan santai tersebut secara resmi.

            Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Drs. Idham Kholid, ME dalm sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua guru di provinsi Jambi dalam memajukan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus menghimbau agar para guru tersebut meningkatkan kualitas dan kinerjanya yang sangat berarti dalam peningkatan pendidikan.

            Rute gerak jalan santai tersebut adalah dilepas dari halaman depan kantor gubernur Jambi, start dari jalan depan RRI Jambi terus menuju ke jalan di depan Universitas Jambi (telanaipura), belok kanan dan lanjut ke arah RSUD Raden Mattaher dan kembali lagi ke halaman depan kantor gubernur Jambi.

            Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Karang Taruna Nasional, dr. Dody, wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, dan para undangan lainnya. (Mustar/fotografer : Sukirno).

Read the rest of this entry »

Gerakan Pramuka

JE, Bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Kamis (25/11) , dikukuhkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jambi antar waktu tahun 2007 – 2012. Pengukuhan ini dilakukan oleh Ketua Kwartir Nasional (KAKWARNAS) Gerakan Pramuka, Prof.Dr.dr.H.Azrul Azwar, M.Ph.

Dalam sambutannya KAKWARNAS menyampaikan bahwa saat ini kita patut bersyukur dengan telah ditetapkannya Undang-undang Gerakan Pramuka yang telah disyahkan oleh DPR RI pada 26 Oktober 2010 yang lalu. Artinya kekuatan hukum organisasi kepramukaan telah dijamin oleh undang-undang keberadaannya. Namun demikian, bukan berarti Gerakan Pramuka telah mendapatkan kemenangan, melainkan justru tantangan ke depan yang akan semakin besar apabila tidak kita hadapi  secara arif dan bijaksana.

Undang-undang tentang Gerakan Pramuka merupakan hasil implementasi dari revitalisasi gerakan pramuka yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui revitalisasi gerakan pramuka yang dilakukan secara komprehensif diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi kegiatan kepramukaan. Hal ini penting mengingat dalam satu dekade terakhir telah terjadi distorsi semangat nasionalisme dan patriotisme di Indonesia.

Dengan revitalisasi ini diharapkan akan menumbuhkan kembali semangat kaum muda untuk semakin cinta tanah air dan mampu mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai dan konsep baru yang lebih segar. Dengan adanya undang-undang ini juga memastikan sistem pendidikan gerakan pramuka akan diadopsi sebagai sistem pendidikan kepramukaan dan Gugus Depan (GUDEP) sebagai satuan pendidikan kepramukaan, jelas Azrul Azwar.

Lebih jauh KAKWARNAS mengatakan peranan Gerakan Pramuka dalam pembangunan paling tidak terdapat dua aspek, yaitu pertama, mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Satya dan Darma Pramuka sehingga menjadikan kaum muda unggul, berwatak dan berkepribadian. Kedua, gerakan pramuka kini dan mendatang hendaknya harus mampu mendidik kaum muda yang produktif.

Oleh karena itulah, peran Gugus Depan menjadi penting, karena Gugus Depan sebagai “wahana pembelajaran dan ketrampilan” haruslah berstandar. Kompetensi peserta didik (Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega) sebagai keluaran Gugus Depan harus jelas, demikian juga dengan input yang terdiri dari Pembina dan sarana pendidikan yang juga harus memadai.

Akhirnya KAKWARNAS berharap dengan dikukuhkannya gubernur dan wagub sebagai Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jambi, masa depan gerakan pramuka di Provinsi Jambi dapat lebih maju dan berkembang, mengingat faktor kepemimpinan yang memiliki komitmen tinggi serta  potensi sumberdaya yang dimiliki.*(Nico/Photo:Marjuki)

Read the rest of this entry »

Lomba Asma'ul Husna

JE- Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus,MSi membuka secara resmi lomba Asma’ul Husna Remaja Putri Tingkat Provinsi Jambi,Kamis (25/11) bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur. Kegiatan ini diselenggarakan oleh TP PKK Provinsi Jambi dengan peserta 55 orang yang setiap kelompoknya berjumlah lima orang dan berasal dari sembilan Kabupaten dan dua kota dengan dewan juri dua orang dari Departemen Agama Provinsi Jambi dan satu dari Ibqah.Acara ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj.Yusniana Hasan Basri, Ketua Ulama Indonesia Provinsi Jambi.

            Dalam sambutan tertulisnya Gubernur menyampaikan bahwa lomba ini merupakan salah satu wahana perbaikan dan pengembangan kualitas keimanan dan mental remaja putri, menuju lahirnya generasi bangsa yang kreatif dan berakhlak mulia.

“Lomba ini merupakan salah satu upaya kita, memotivasi para remaja putri untuk meningkatkan keimanan dan memahami kodratnya sebagai seorang muslimah. Lomba ini juga diharapkan dapat menjadi filter untuk menangkal prilaku dan budaya yang merusak generasi muda, dan mengingat seriusnya permasalahan moral ini maka kita semua harus bertekad untuk memerangi bahaya yang merusak mental dan moral”ungkapnya.

Lebih lanjut Gubernur juga menjelaskan bahwa lomba ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan kita terhadap masa depan remaja putri dan generasi muda, penerus bangsa.”Masa depan suatu bangsa, tertumpu pada remaja dan generasi muda, terutama dalam menjalani era globalisasi dunia.Mari kita sisihkan waktu untuk remaja putri, mulai dari lingkungan kita yang paling kecil, yaitu keluarga dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa”jelasnya.

Gubernur juga mengapresiasi TP PKK sebagai mitra pemerintah yang berinisiatif melaksanakan lomba Asma’ulhusna. Tim Penggerak PKK merupakan wadah organisasi pemerintah membangun keluarga sejahtera. “Pada hakikatnya pembangunan keluarga sejahtera, merupakan bagian dari pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan terhadap kependudukan, yang menekankan pentingnya peranan keluarga, dalam meningkatkan kualitas manusia, baik sebagai insn maupun sumberdaya pembangunan”ungkapnya.

Sementara itu Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj.Yusniana Hasan Basri dalam sambutannya menjelaskan bahwa TP PKK sebagai wadah untuk beraktivits bagi perempuan, dan wadah untuk menggali potensi, agar dapat dikembangkan secara positif,Dan dalam upaya untuk mengejar kesetaraan gender yang selalu mengemuka ini TP PKK berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru, agar memiliki bekal yang ckup, utamanya terhadap wawasn kebangsaan.

“Terkait dengan peranan tersebut, hari ini kami akan melaksanakan salah satu program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi khususnya Pokja satu, yaitu lomba Asma’ulhusna, bagi remaja Putri Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2010. Mudah-mudahan dengan lomba ini remaja kita semakin termotivasi untuk lebih mencintai dan mendalami hal-hal yang terkait dengan masalah keagamaan, keimanan dan akhlakulkarimah”ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua TP PKK Provinsi Jambi menegaskan bahwa saat ini banyak remaja putri sering menjadi sorotan dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat dn tidak sedikit pula yang terjebak dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

“Dalam upaya mengatasi kondisi tersebut, Tim Penggerak PKK terus membantu pemerintah melakukan pembinaan melalui peningkatan peran orang tua atau ibu dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak. Dan hari ini, melalui kegiatan lomba Asma’ulhusna, Tim Penggerak PKK berupaya memberikan aktivitas positif, kepada remaja putrid, sehingga mereka tidak larut kedalam pergaulan bebas, yang tidak sesuai dengan etika dan moral serta nilai-nilai ajaran agama.Mudah-mudahan, kegiatan ini menjadi salah satu wadah yang baik bagi generasi muda untuk menemukan jati diri mereka”ungkapnya. (Maria/Foto:Sukirno)

Read the rest of this entry »

Yusniana Hasan Basri:Kegiatan sosial adalah amanah

JE- Hj.Yusniana Hasan Basri menerima amanah baru sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak (YKA) dan Ketua Yayasan Sekolah Luar Biasa Sri Soedewi Maschun Sofyan. Dalam sambutannya Hj.Yusniana menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai Ketua Yayasan di organaisasi social ini merupakan bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan kesungguhan dan ketulusan. Pernyataan ini disampaikan saat serah terima jabatan dari Ketua Yayasan sebelumnya Ratu Munawwaroh Zulkifli,Kamis (25/11) bertempat di rumah dinas Gubernur.

            “Yayasan yang kita banggakan ini merupakan organisasi social dan hal yang perlu kita ingat bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama dan suksesnya organisai kita tergantung dengan unsur-unsur yang ada di dalam organisasi itu yang pasti tidak melewati batas-batas yang sesuai dengan aturan yang berlaku”ungkapnya.

Hj.Yusniana Hasan Basri juga menyatakan bahw serah terima ini merupakan kesinambungan antara pengurus lama dan pengurus baru di dalam melanjutkan program kerja. Hj.Yusniana juga menjelaskan bahwa dirinya tidak secara otomatis dipilih sebagai Ketua Yayasan tetapi dipilih oleh Pembina dan pengawas kedua yayasan ini,Yusniana juga tidak menutup kemungkinan jika para pengurus memilih orang lain sebagai Ketua dan orang tersebut pasti memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk memajukan Yayasan tersebut.

            “Saya secara pribadi tidak otomatis menjadi Ketua Yayasan YKA dan SLB tetapi dipilih oleh Pembina dan pengurus, saya sebagai orang yang bekerja di lapangan sudah sangat terbiasa dan mengenal kedua Yayasan ini serta apa yang menjadi permasalahannya, untuk itu kita akan bekerjasama dalam memajukan kedua Yayasan ini, terutama di bidang membina dan mendidik anak-anak kita dipanti asuhan dan SLB”ungkapnya.

            Sementara itu Ketua Yayasan sebelumnya Ratu Munawwaroh Zulkifli menjelaskan bahwa saat ini yayasan masih memiliki permasalahan yang ditinggalkan, diantaranya belum memiliki donator tetap yang menyokong kelangsungan yayasan.Ia mengharapkan di bawah kepemimpinan pengurus yang baru dapat memajukan dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

            “Kita harus mendorong setiap orang untuk semakin meningkatkan peranannya di dalam kegiatan social yaitu meningkatkan kinerja terhadap lingkungan dan masyarakat, tingkatkan peranan kita bukan hanya pengetahuan secara moral, tetapi harus ditingkatkan menjadi suatu gerakan moral untuk membantu sesama”ungkapnya.(Maria/Foto:Sukirno)

Read the rest of this entry »

Gubernur sampaikan RANPERDA RPJM 2010-2015

 

 

            JE, Rabu (24/11), selain menyampaikan Jawaban/Tanggapan Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) juga menyampaikan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi 2011-2015 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi.

             Gubernur mengatakan bahwa penyampaian Ranperda ini didasarkan pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

            Dijelaskan oleh gubernur bahwa tujuan pembangunan tersebut berdimensi fisik, dalam arti pemenuhan kebutuhan materiil, dan non fisik dalam arti pembangunan mental/spiritual yang bermuara kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan itu tidaklah dicapai dalam waktu satu atau dua tahun saja, melainkan memerlukan waktu cukup panjang, yang ditempuh melalui serangkaian tahap rencana pembangunan. Maka dari itu, perencanaan merupakan sesuatu yang niscaya dalam pembangunan, karena dengan perencanaan dapat dilakukan perkiraan pelaksanaan, suatu pengarahan, pedoman, pemilihan alternatif tentang cara terbaik, skala prioritas, adanya tolok ukur dan evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan.

            “Selain itu, dengan adanya perencanaan, kita mampu menggunakan dan mengalokasikan sumber-sumber pembangunan yang terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dari alasan-alasan tersebut, kiranya dapat dipahami mengapa perencanaan dianggap sebagai syarat mutlak bagi operasionalisasi pembangunan,” ujar HBA.

            RPJMD Provinsi Jambi ini merupakan penjabaran visi misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJ Panjang Daerah, dan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang besifat indikatif.

            Penetapan Ranperda tentang RPJMD menjadi Perda diharapkan nantinya dapat mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah,maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

            “Kontribusi lain dari RPJMD untuk Ranperda lainnya adalah adanya pedoman dan petunjuk kepada seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi ketika akan mengusulkan Ranperda RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan pasal 54 ayat (2) dan pasal 56 ayat (3) Permendagri No. 54 Tahun 2010, sehingga tercipta keselarasan antara program pembangunan provinsi dan program pembangunan kabupaten/kota. Disamping itu, Perda RPJMD Provinsi Jambi 2011-2015 nantinya akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Daerah yang bersifat indikatif, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing,” tutur gubernur.

            Visi pembangunan Provinsi Jambi yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2011-2015 adalah Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera atau Jambi EMAS 2015.

            Dari visi tersebut diturunkan misi pembangunan Jambi yang dirumuskan dalam RPJMD, yaitu :

1.   Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dan infrastruktur pelayanan umum

2.   Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya

3.   Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri

4.   Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan,

5.   Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender.

        Dalam RPJMD Provinsi Jambi 2011-2015, tetap difokuskan pembangunan yang pro growth, pro job, dan pro poor, serta pro environment, yang tergambar pada lima prioritas pembangunan, hakni :

1)   Peningkatan infrastruktur wilayah dan energi

2)   Pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya

3)   Pengembangan ekonomi rakyat, investasi, dan kepariwisataan

4)   Ketahanan pangan dan sumber daya alam serta lingkungan hidup

5)   Penataan tata kelola pemerintahan yang baik

        Pada bagian akhir penyampaian Ranperda RPJMD Provinsi Jambi 2011-2015, gubernur berharap agar Ranperda tersebut dapat segera dibahas bersama (Eksekutif-Legislatif), mengingat RPJMD ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya, sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. 

            Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta, dan dihadiri oleh 37 orang dari 45 orang DPRD Provinsi Jambi, sedangkan 8 orang tidak hadir. Dari Pemprov Jambi, selain gubernur, turut hadir asisten, para kepala SKPD, dan undangan lainnya. (Mustar/fotografer : Sukirno).

 

 

                                                                                     

Read the rest of this entry »

Instalasi PDAM Teledor,Pelanggan ngeluh

JE – Gara-gara  salah pasang instalasi, pelanggan Perusahan Daerah Air minum (PDAM) Tirta Mayang Kota Jambi mengeluh. Apalagi, keluhan yang disampaikan baik secara pribadi maupun melalui Developer pada PDAM tidak kunjung ditanggapi hingga kemarin. ‘’Sudah sebulan lebih saya menunggu, tapi tidak kunjung dipasang pasca salah pasang instalasi tersebut. Kalau mau dihitung-hitung, saya hampir dua tahun menunggu sejak saya membeli rumah tersebut,’’ sebut Zainal Mahyudi kepada Posmetro Jambi kemarin. Dijelaskannya, asal usul persoalan ini menurut Zainal dikarenakan pihak PDAM salah pasang. Dirinya yang membeli perumahan Bintang Ceria Asri Blok D No 28, di jalan Kolonel M Kukuh tepatnya didepan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14 Kotabaru, Kota Jambi ini, dijanjikan pihak Developer akan mendapatkan fasilitas air PDAM sekitar satu bulan yang lalu. Namun ketika dipasang, ternyata pihak PDAM memasang instali bukan dirumahnya melainkan dirumah tetangganya yang berada di blok E. ‘’Padahal saya sudah mendapatkan rekening PDAM-nya, namun air tidak juga mengalir. Ini ada apa? Saya juga sudah melapor tapi tidak ditanggapi. Saya ini kan butuh air dan ini sudah kesepakan dari pihak Developer. Dasar pihak PDAM nya saja yang toledor,’’ keluh Zainal. Zanail mengatakan, memang pihak PDAM mengakui kesalahannya dan berjanji akan memasang instalasi PDAM tersebut secepatnya, namun sudah satu bulan lebih pihak PDAM tak kunjung memenuhi janjinya tersebut. ‘’Kalau cuma janji-janji saja percuma. Saya tidak butuh janji, yang saya butuh itu bukti, karena saya ini butuh air secepatnya,’’ tegasnya lagi. Sementara itu, Heri pihak Developer perumahan  Bintang Ceria Asri yakni CV Cinta ketika dikonfirmasi membenarkan hal ini. Menurutnya, dalam pengurusan pemasangan sambungan PDAM di perumahan ini, pihaknya sudah mengajukan kepada pihak PDAM untuk memasang  instalasi disetiap perumahan yang sudah mengajukan akad kridit yakni dari blok A  sampai blok  D, namun entah mengapa ketika pemasangan pihak instalasi PDAM justru memasang di blok E.  ‘’Kita sudah sampaikan keluhan bapak Zainal itu, kira-kira sekitar sebulan yang lalu, namun pihak PDAM tidak juga memasang sambungan di rumah  bapak Zainal itu, kita tidak tahu alasannya,’’ sebutnya. Heri mengakui, persaoalan pemasangan sambungan PDAM ini memang tanggung jawab pihaknya sebagai Developer. ‘’Kita akan tetap bertanggung jawab dalam hal ini, kita sudah beberapa kali mendatangi pihak PDAM menanyakan masalah ini, namun hingga sekarang belum juga dikerjakan,’’ ungkapnya. Pihak PDAM sendiri belum bisa dikonfimasi terkait hal ini, Humas PDAM, Eri Suganda yang dihubungi Posmetro Jambi via ponselnya kemarin sore belum memberikan keterangan. Meskipun bernada aktif, namun Eri tidak mengangkat ponselnya. Begitupun dengan pesan singkat yang dikirimkan, belum juga dapat tanggapan. (in)

Read the rest of this entry »

Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam

JE, Aparatur merupakan salah satu modal penting dalam menghadapi kondisi bencana sekaligus mengambil langkah antisipasi melalui kebijakan dan program penanggulangan bencana, demikian dikatakan Gubernur Jambi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Setda Provinsi Jambi, Drs.Satria Budhi, MM saat membuka sosialisasi penanggulangan bencana alam, Rabu (24/11) di Hotel Grand.

Oleh karenanya Gubernur menghimbau agar masing-masing SKPD berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penanganan bencana, lakukan koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku. Tingkatkan terus pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam upaya penanggulangan bencana.

“Bangun sikap yang tanggap dan cepat dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada dan masyarakat, serta terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam bertugas khususnya dalam mendeteksi, mengantisipasi dan menghadapi situasi ketika terjadi bencana”, jelas HBA.

Gubernur mengatakan, kita ketahui bersama bahwa dibeberapa daerah, tengah  diterpa oleh bencana alam baik berupa banjir bandang di Wasior Papua, meletusnya gunung merapi dan tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa bencana memang tidak dapat terelakkan bila dia datang. Hanya saja kita sesungguhnya harus mampu mendeteksi dini dan sekaligus  mengambil langkah-langkah antisipasi  yang harus kita persiapkan dalam rangka menghadapi terjadinya bencana guna mengurangi seoptimal mungkin resiko yang terjadi.

Lebih lanjut gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan bencana, meliputi ; menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, melindungi masyarakat dari dampak bencana, mengurangi resiko bencana dan pemaduan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalan APBD yang memadai.

Penanggulangan bencana sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang telah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong  semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

                Gubernur berharap agar para peserta sosialisasi dapat mengikuti dengan baik sehingga mendapatkan pemahaman yang jelas dan berperan sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, M. TAUFIK.RH, SE selaku ketua panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan kegiatan sosialisasi ini diikuti sekitar 100 orang peserta yang unsur humas dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota se Provinsi Jambi, TNI dan POLRI, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan serta insan pers.

Adapun materi yang diberikan oleh narasumber antara lain : Penganggulangan Bencana yang disampaikan oleh Drs.Zulfikri,M.AP dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang disampaikan oleh Drs.Engkos Kosasih dari Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi).*(Sumber:hms).

                                                                                                    

Read the rest of this entry »

HBA sikapi fraksi soal lima RANPERDA

 

            JE, Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) memberikan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tentang Penyampaian  Jawaban/Tanggapan Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dan Penyampaian Penyampaian Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi 2011-2015 pada Rabu (24/11), bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi.

            Sebelumnya, pada Senin (22/11), telah diadakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

            Kelima Ranperda Provinsi Jambi tersebut adalah, 1.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 2.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi sebagai Unit Swadana, 3.Rancangan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, 4.Rancangan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dan 5.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

            Gubernur menyatakan terima kasih kepada dewan, yang mana semua fraksi dapat memaklumi dan menyepakati Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi sebagai Unit Swadana.

            Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Gerakan Keadilan tentang dampak sosial jika diberlakukan tarif pajak daerah, gubernur mengemukakan bahwa Ranperda tentang pajak daerah yang diajukan pada dasarnya besaran tarif tidak mengalami perubahan, yang berubah hanya tarif bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam hal ini, yang menjadi subyek pajak bukan masyarakat, melainkan Pertamina, yaitu dari 5% menjadi 7,5%. Tarif yang ditentukan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10%, sementara penetapan tarif pajak progresif bertujuan untuk membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor roda empat dan/atau memberi kesempatan kepada masyarakat menengah atas, untuk lebih berperan serta dalam pembangunan.

            Tentang upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan RSUD Raden Mattaher telah dilakukan beberapa upaya, yaitu akreditasi, menetapkan standar pelayanan minimal, meningkatkan sarana dan prasarana, menjadikan rumah sakit pendidikan, terakreditasi 12 pelayanan, melakukan pendidikan dan pelatihan perawat, tenaga medis, dan tenaga manajemen, serta penetapan Badan Layanan Umum Daerah. Penetapan tarif pelayanan kelas tiga di RSUD Raden Mattaher Jambi maupun Rumah Sakit Jiwa Jambi merupakan implementasi UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Saran peningkatan PAD melalui pemberdayaan BUMD dan saran rumah sakit untuk memperbaiki kinerja akan terus dilakukan.

            Menanggapi saran dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN tentang Tarif Pelayanan Kelas III di RSUD Raden Mattaher Jambi maupun RS Jiwa Jambi yang mengharapkan peningkatan akses maupun kualitas pelayanan dan memuat standar mutu pelayanan kesehatan bagi pasien dengan kualifikasi dokter spesialis untuk pelayanan kelas III dan tarif rendah, gubernur menyampaikan bahwa hal tersebut dapat dibicarakan pada pendalaman dan pembahasan Ranperda ini.

            Terhadap saran dari Fraksi Golkar dan Fraksi Hijau tentang penetapan tarif pelayanan kesehatan kelas III jangan sampai menambah beban ekonomi masyarakat menengah kebawah di luar Jamkesmas, pengawasan ketat terhadap pemungutan pajak progresif dan batasan wajib pajak rokok, dikatakan gubernur bahwa hal itu menjadi perhatian pemerintah serta penyampaian tarif pelayanan kesehatan yang lama sebagai pembanding akan disampaikan pada saat pembahasan dan pendalaman Ranperda.

            Mengenai saran dari Fraksi Hanura mengenai tarif BBN-KB terhadap kendaraan  penyerahan pertama (baru) ditetapkan menjadi 12,5%, walaupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu menetapkan tarif sebesar 20% akan menimbulkan permasalahan dalam penerimaan pajak daerah di Provinsi Jambi, yang mana daerah tetangga termasuk DKI Jakarta menetapkan tarif sebesar 10%, sehingga wajib pajak akan membeli kendaraan di daerah luar Jambi yaitu di daerah tetangga atau DKI Jakarta. 

            Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta, dan dihadiri oleh 37 orang dari 45 orang DPRD Provinsi Jambi, sedangkan 8 orang tidak hadir. Dari Pemprov Jambi, selain gubernur, turut hadir asisten, para kepala SKPD, dan undangan lainnya. (Sumber:hms).

 

Read the rest of this entry »